Suara Buleleng - Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) adalah forum kerja sama dari 21 Ekonomi di lingkar Samudera Pasifik yang berdiri tahun 1989 dalam suatu pertemuan tingkat menteri di Canberra, Australia. Gagasan APEC muncul atas prakarsa Bob Hawke, PM Australia saat itu. Pembentukan kerja sama regional di kawasan Asia Pasifik dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut :
- Perubahan dalam konstelasi politik dunia seperti munculnya berbagai kelompok perdagangan regional yang bersifat tertutup dan cenderung membedakan kedudukan negara-negara Asia Pasifik dalam bidang perdagangan dan investasi. Contoh dari kerja sama regional itu antara lain NAFTA (North American Free Trade Area) atau kerja sama ekonomi negara-negara Amerika Utara.
- Adanya dinamika proses globalisasi. Dinamika ini berdampak sangat luas dan terjadi secara global di seluruh belahan bumi, termasuk kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itulah, negara-negara di kawasan ini dituntut untuk melakukan berbagai penyesuaian lewat perubahan struktur ekonomi agar tidak merugikan mereka. Perubahan ini kemudian mendorong perekonomian negar-negara di kawasan Asia Pasifik menjadi saling tergantung (interdependensi).
- Adanya kekhawatiran akan gagalnya perundingan Putaran Uruguay. Kekhawatiran tersebut sempat menimbulkan ketidakpastian atas masa depan perekonomian dunia.
- Adanya perubahan besar di bidang politik dan ekonomi yang terjadi dan berlangsung di Uni Soviet dan Eropa Timur.
Indonesia merupakan salah satu negara yang turut membidani kelahiran forum ini. Kerja sama di APEC meliputi tidak saja perdagangan, tetapi juga upaya meningkatkan investasi dan kerja sama ekonomi secara menyeluruh.
Tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Hal ini dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan, serta meningkatkan kerja sama pengembangan kapasitas Ekonomi Anggota dengan target tahun 2010 untuk Ekonomi maju dan tahun 2020 untuk Ekonomi berkembang. Tujuan APEC tersebut tercantum dalam hasil kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Bogor pada tahun 1994 yang lebih dikenal dengan Bogor Declaration.
Pada awal berdirinya, APEC beranggotakan dua belas negara, yaitu enam negara anggota ASEAN dan enam mitra dialognya, seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Amerika Serikat. Pada tahun 1991 APEC menerima Cina, Hongkong dan Taiwan masuk menjadi anggotanya. Dalam pertemuan di Seattle, Kanada pada bulan November 1993, APEC memasukkan Papua Nugini dan Meksiko sebagai anggota. Pada pertemuan di Bogor tahun 1994 anggota APEC menjadi 18 negara anggota, diklasifikasikan menjadi 4 kelompok yang didasarkan atas kemajuan ekonomi dan industri, yaitu sebagai berikut :
- Negara sangat maju : AS dan Jepang.
- Negara maju : Kanada, Australia, dan Selandia Baru.
- Negara industri : Korea Selatan, Singapura, Taiwan dan Hongkong.
- Negara berkembang : Brunei Darusalam, Malaysia, Filipina, Thailand, RRC, Meksiko, Papua Nugini, Cili, dan Indonesia.
Saat ini terdapat 21 Ekonomi yang menjadi anggota APEC, yaitu :
| No | Ekonomi | No | Ekonomi |
|---|
| 1 | Australia | 12 | New Zealand |
| 2 | Brunei Darussalam | 13 | Philippines |
| 3 | Canada | 14 | Peru |
| 4 | Chile | 15 | Papua Nugini |
| 5 | China | 16 | Russia |
| 6 | Hong Kong-China | 17 | Singapore |
| 7 | Indonesia | 18 | Chinese Taipei |
| 8 | Japan | 19 | Thailand |
| 9 | Korea | 20 | United States |
| 10 | Malaysia | 21 | Viet Nam |
| 11 | Mexico | |
|
Kerja sama di APEC merupakan kerja sama non-politis, ditandai dengan keanggotaan Hong Kong-China dan Chinese Taipei, serta karena bentuk kerja samanya yang difokuskan pada ekonomi, perdagangan, dan investasi. Selain ke-21 Ekonomi tersebut, APEC memiliki tiga anggota pengamat (observer), yaitu ASEAN Secretariat, Pacific Economic Cooperation Council (PECC), dan Pacific Islands Forum (PIF) Secretariat.
APEC merupakan suatu forum kerja sama ekonomi. Oleh karena itu, selain logo APEC, tidak diperkenankan untuk menggunakan hal-hal lain seperti bendera, lambang negara, lagu kebangsaan dan lain-lain, yang dapat merujuk pada status politis Ekonomi anggota, dan atau mengidentifikasi peserta atau delegasi. Selain itu, perlu ditekankan penggunaan nomenklatur APEC yang telah disepakati (baik lisan maupun tulisan), selama pertemuan dan dalam dokumen-dokumen terkait, termasuk selama persiapan. Dalam kaitan ini, anggota APEC disebut sebagai “Ekonomi anggota” atau “anggota” atau “Ekonomi”.
Kerja sama di dalam APEC dibangun berdasarkan beberapa prinsip yaitu consensus; voluntary and non-binding; concerted unilateralism; dan differentiated time frame. Prinsip consensus memiliki arti bahwa semua keputusan di APEC harus bermanfaat dan disepakati oleh 21 Ekonomi Anggota. Prinsip voluntary and non-binding berarti kesepakatan dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. Sementara itu, prinsip concerted unilateralism berarti keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap Ekonomi tanpa syarat resiprositas, serta prinsip differentiated time frame berarti bahwa Ekonomi maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu.
Meski kesepakatan di APEC bersifat sukarela dan tidak mengikat, namun komitmen yang dideklarasikan anggota APEC terbukti lebih efektif untuk diimplementasikan. Fleksibilitas yang diberikan memberikan ruang kepada anggota, yang memiliki keragaman kapasitas, untuk berimprovisasi, melakukan uji coba, dan mengembangkan pelatihan bersama secara bertahap hingga memenuhi kesepakatan yang diinginkan. Selain itu, APEC juga memiliki beberapa mekanisme peer review berkala yang diselenggarakan untuk mengukur kemajuan pencapaian anggota dan merancang aktivitas kerja sama teknis terkait.
Seiring dengan semakin kompleksnya isu-isu perdagangan dan investasi yang muncul, APEC bertransformasi dengan melakukan perluasan pembahasan isu-isu sektoral dan kegiatan kerja sama teknis terkait. APEC juga mulai membahas soal-soal human security, khususnya yang dapat menimbulkan dampak terhadap ekonomi dan perdagangan kawasan, seperti bencana alam, ketahanan pangan, ketahanan energi, penyakit menular, terorisme, lingkungan, serta pemberantasan korupsi. Komprehensivitas pembahasan isu tersebut, menjadikan APEC sebagai forum dengan tingkat interaksi pejabat sektoral paling tinggi di kawasan Asia Pasifik.
Mekanisme kerja APEC bermuara pada para Pemimpin Ekonomi APEC yang melakukan pertemuan setahun sekali dalam APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM). Di bawah itu, para Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan APEC berkoordinasi dalam APEC Ministerial Meeting (AMM) menggariskan arah kerja sama kawasan. Hasil kesepakatan para Pemimpin Ekonomi dan Menteri APEC tersebut selanjutnya diterjemahkan oleh para Pejabat Tinggi (Senior Officials) APEC untuk dilaksanakan oleh para pengambil kebijakan dan kelompok ahli masing- masing Ekonomi yang bertemu dalam berbagai Komite dan Kelompok Kerja di APEC. Koordinator nasional APEC Indonesia adalah Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri.
Selain Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri UKM, dan Menteri Perempuan APEC juga rutin melakukan pertemuan tahunan. Di luar itu, terdapat pertemuan- pertemuan tingkat Menteri lainnya yang dapat diadakan sesuai agenda dan kepentingan berjalan.
APEC merupakan kerja sama ekonomi regional yang unik karena merupakan salah satu organisasi yang memiliki mekanisme khusus yang memungkinkan dunia usaha berperan aktif melalui APEC Business Advisory Council (ABAC). Anggota ABAC dari tiap Ekonomi APEC terdiri dari tiga orang pengusaha terkemuka yang ditunjuk langsung oleh para Pemimpin Ekonomi guna menyuarakan kepentingan dunia usaha masing-masing. Ketua ABAC Indonesia saat ini adalah Wishnu Wardhana dengan anggota Anindya Bakrie dan Karen Agustiawan, dengan anggota pengganti adalah Gatot Suwondo, Arief Yahya, dan Erwin Aksa.
APEC saat ini dianggap sebagai salah satu forum ekonomi regional terpenting di Asia Pasifik, karena melibatkan partisipasi para Pemimpin Ekonomi negara-negara kunci di kawasan, seperti Amerika Serikat, China, Jepang, Australia, dan tujuh negara anggota ASEAN. Dari segi demografis, APEC merupakan organisasi yang besar karena menaungi penduduk sejumlah 2,7 milyar jiwa. Empat belas dari 21 Ekonomi Anggota APEC merupakan 40 Ekonomi pengekspor terbesar di dunia, sementara sembilan anggota APEC tercatat sebagai anggota G20. Selain itu, setiap tahun Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Menteri-Menteri lain hadir dalam pertemuan-pertemuan APEC. Kehadiran para Pemimpin dan Menteri APEC tersebut selama ini juga dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk melakukan pembahasan masalah-masalah bilateral dan regional.
APEC juga berperan penting dalam memajukan agenda perdagangan multilateral. Di tahun 1994, APEC memberikan kontribusi signifikan bagi terselesaikannya Putaran Uruguay di bawah perundingan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Keberhasilan ini telah mendorong terbentuknya organisasi perdagangan dunia WTO. Kini, forum kerja sama APEC dipandang sebagai salah satu arena kunci guna mendorong terselesaikannya Putaran Doha. Hal ini didukung oleh komitmen Menteri-Menteri Perdagangan APEC yang melakukan pertemuan setiap tahun guna mencari solusi konkret sistem perdagangan multilateral di bawah semangat Bogor Goals.
APEC turut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan kemajuan perekonomian global. Selain itu, anggota-anggota APEC juga berkontribusi terhadap 53% GDP dunia serta 44% volume perdagangan dunia. Tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun anggota APEC adalah 2,5%. Angka ini jauh lebih tinggi ketimbang ekonomi non- APEC yang hanya mencapai 1,3% per tahun pada periode yang sama. Gabungan ekonomi para anggota APEC meningkat dua kali lipat dari US$ 17,7 triliun di tahun 1989 menjadi US$ 35,8 triliun di tahun 2010. Total perdagangan barang dan jasa APEC juga meningkat lima kali lipat dari US$ 3,1 triliun di tahun 1989 menjadi US$ 16,8 triliun di tahun 2010. Sementara itu, dari sisi investasi, Foreign Direct Investment (FDI) yang masuk ke kawasan APEC meningkat 715% antara tahun 1989 dan 2010.
Sebagai perbandingan, total perdagangan Indonesia di tahun 1989 ke seluruh Ekonomi Anggota APEC adalah US$ 29,9 milyar. Di tahun 2011, angka ini naik menjadi US$ 289,3 milyar, atau terjadi peningkatan hingga hampir sepuluh kali lipat dalam 22 tahun terakhir. Pada tahun 1994, nilai FDI masuk ke Indonesia dari seluruh Ekonomi Anggota APEC adalah US$ 2,5 milyar. Di tahun 2011, angka ini meningkat menjadi US$ 10,6 milyar.
APEC juga memiliki peranan penting dalam memajukan agenda reformasi struktural di kawasan. Sejak tahun 2004, APEC giat membahas agenda reformasi struktural yang mencakup reformasi perundang-undangan, tata kelola publik dan perusahaan, kebijakan persaingan dunia usaha, dan penguatan infrastruktur hukum ekonomi. Pembahasan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan terkait agenda-agenda behind-the-border tersebut diharapkan mampu mengurangi kerugian yang dialami dunia usaha dan perekonomian kawasan akibat ekonomi biaya tinggi.
Meski kerja sama ekonomi, perdagangan, keuangan dan pembangunan di APEC telah memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Asia-Pasifik, namun kawasan ini masih memiliki tantangan yang cukup serius. Tantangan pertama adalah melemahnya pertumbuhan ekonomi global akibat perlambatan ekonomi di Eropa dan AS. Tantangan lain yang dihadapi adalah masih tingginya kesenjangan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. UNESCAP di tahun 2012 melaporkan bahwa kesenjangan ekonomi di kawasan sejak tahun 1990 naik hingga 15%.
Indonesia akan memanfaatkan peluang kerja sama APEC guna memajukan kepentingan nasional dengan mengusung berbagai inisiatif diantaranya mendorong investasi infrastruktur, membantu memastikan bahwa perdagangan internasional tetap terbuka bagi ekspor Indonesia,
(DapurSB)
Posted by Unknown
Suara Buleleng - Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) adalah forum kerja sama dari 21 Ekonomi di lingkar Samudera Pasifik yang berdiri tahun 1989 dalam suatu pertemuan tingkat menteri di Canberra, Australia. Gagasan APEC muncul atas prakarsa Bob Hawke, PM Australia saat itu. Pembentukan kerja sama regional di kawasan Asia Pasifik dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut :
- Perubahan dalam konstelasi politik dunia seperti munculnya berbagai kelompok perdagangan regional yang bersifat tertutup dan cenderung membedakan kedudukan negara-negara Asia Pasifik dalam bidang perdagangan dan investasi. Contoh dari kerja sama regional itu antara lain NAFTA (North American Free Trade Area) atau kerja sama ekonomi negara-negara Amerika Utara.
- Adanya dinamika proses globalisasi. Dinamika ini berdampak sangat luas dan terjadi secara global di seluruh belahan bumi, termasuk kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itulah, negara-negara di kawasan ini dituntut untuk melakukan berbagai penyesuaian lewat perubahan struktur ekonomi agar tidak merugikan mereka. Perubahan ini kemudian mendorong perekonomian negar-negara di kawasan Asia Pasifik menjadi saling tergantung (interdependensi).
- Adanya kekhawatiran akan gagalnya perundingan Putaran Uruguay. Kekhawatiran tersebut sempat menimbulkan ketidakpastian atas masa depan perekonomian dunia.
- Adanya perubahan besar di bidang politik dan ekonomi yang terjadi dan berlangsung di Uni Soviet dan Eropa Timur.
Indonesia merupakan salah satu negara yang turut membidani kelahiran forum ini. Kerja sama di APEC meliputi tidak saja perdagangan, tetapi juga upaya meningkatkan investasi dan kerja sama ekonomi secara menyeluruh.
Tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Hal ini dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan, serta meningkatkan kerja sama pengembangan kapasitas Ekonomi Anggota dengan target tahun 2010 untuk Ekonomi maju dan tahun 2020 untuk Ekonomi berkembang. Tujuan APEC tersebut tercantum dalam hasil kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Bogor pada tahun 1994 yang lebih dikenal dengan Bogor Declaration.
Pada awal berdirinya, APEC beranggotakan dua belas negara, yaitu enam negara anggota ASEAN dan enam mitra dialognya, seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Amerika Serikat. Pada tahun 1991 APEC menerima Cina, Hongkong dan Taiwan masuk menjadi anggotanya. Dalam pertemuan di Seattle, Kanada pada bulan November 1993, APEC memasukkan Papua Nugini dan Meksiko sebagai anggota. Pada pertemuan di Bogor tahun 1994 anggota APEC menjadi 18 negara anggota, diklasifikasikan menjadi 4 kelompok yang didasarkan atas kemajuan ekonomi dan industri, yaitu sebagai berikut :
- Negara sangat maju : AS dan Jepang.
- Negara maju : Kanada, Australia, dan Selandia Baru.
- Negara industri : Korea Selatan, Singapura, Taiwan dan Hongkong.
- Negara berkembang : Brunei Darusalam, Malaysia, Filipina, Thailand, RRC, Meksiko, Papua Nugini, Cili, dan Indonesia.
Saat ini terdapat 21 Ekonomi yang menjadi anggota APEC, yaitu :
| No | Ekonomi | No | Ekonomi |
|---|
| 1 | Australia | 12 | New Zealand |
| 2 | Brunei Darussalam | 13 | Philippines |
| 3 | Canada | 14 | Peru |
| 4 | Chile | 15 | Papua Nugini |
| 5 | China | 16 | Russia |
| 6 | Hong Kong-China | 17 | Singapore |
| 7 | Indonesia | 18 | Chinese Taipei |
| 8 | Japan | 19 | Thailand |
| 9 | Korea | 20 | United States |
| 10 | Malaysia | 21 | Viet Nam |
| 11 | Mexico | |
|
Kerja sama di APEC merupakan kerja sama non-politis, ditandai dengan keanggotaan Hong Kong-China dan Chinese Taipei, serta karena bentuk kerja samanya yang difokuskan pada ekonomi, perdagangan, dan investasi. Selain ke-21 Ekonomi tersebut, APEC memiliki tiga anggota pengamat (observer), yaitu ASEAN Secretariat, Pacific Economic Cooperation Council (PECC), dan Pacific Islands Forum (PIF) Secretariat.
APEC merupakan suatu forum kerja sama ekonomi. Oleh karena itu, selain logo APEC, tidak diperkenankan untuk menggunakan hal-hal lain seperti bendera, lambang negara, lagu kebangsaan dan lain-lain, yang dapat merujuk pada status politis Ekonomi anggota, dan atau mengidentifikasi peserta atau delegasi. Selain itu, perlu ditekankan penggunaan nomenklatur APEC yang telah disepakati (baik lisan maupun tulisan), selama pertemuan dan dalam dokumen-dokumen terkait, termasuk selama persiapan. Dalam kaitan ini, anggota APEC disebut sebagai “Ekonomi anggota” atau “anggota” atau “Ekonomi”.
Kerja sama di dalam APEC dibangun berdasarkan beberapa prinsip yaitu consensus; voluntary and non-binding; concerted unilateralism; dan differentiated time frame. Prinsip consensus memiliki arti bahwa semua keputusan di APEC harus bermanfaat dan disepakati oleh 21 Ekonomi Anggota. Prinsip voluntary and non-binding berarti kesepakatan dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. Sementara itu, prinsip concerted unilateralism berarti keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap Ekonomi tanpa syarat resiprositas, serta prinsip differentiated time frame berarti bahwa Ekonomi maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu.
Meski kesepakatan di APEC bersifat sukarela dan tidak mengikat, namun komitmen yang dideklarasikan anggota APEC terbukti lebih efektif untuk diimplementasikan. Fleksibilitas yang diberikan memberikan ruang kepada anggota, yang memiliki keragaman kapasitas, untuk berimprovisasi, melakukan uji coba, dan mengembangkan pelatihan bersama secara bertahap hingga memenuhi kesepakatan yang diinginkan. Selain itu, APEC juga memiliki beberapa mekanisme peer review berkala yang diselenggarakan untuk mengukur kemajuan pencapaian anggota dan merancang aktivitas kerja sama teknis terkait.
Seiring dengan semakin kompleksnya isu-isu perdagangan dan investasi yang muncul, APEC bertransformasi dengan melakukan perluasan pembahasan isu-isu sektoral dan kegiatan kerja sama teknis terkait. APEC juga mulai membahas soal-soal human security, khususnya yang dapat menimbulkan dampak terhadap ekonomi dan perdagangan kawasan, seperti bencana alam, ketahanan pangan, ketahanan energi, penyakit menular, terorisme, lingkungan, serta pemberantasan korupsi. Komprehensivitas pembahasan isu tersebut, menjadikan APEC sebagai forum dengan tingkat interaksi pejabat sektoral paling tinggi di kawasan Asia Pasifik.
Mekanisme kerja APEC bermuara pada para Pemimpin Ekonomi APEC yang melakukan pertemuan setahun sekali dalam APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM). Di bawah itu, para Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan APEC berkoordinasi dalam APEC Ministerial Meeting (AMM) menggariskan arah kerja sama kawasan. Hasil kesepakatan para Pemimpin Ekonomi dan Menteri APEC tersebut selanjutnya diterjemahkan oleh para Pejabat Tinggi (Senior Officials) APEC untuk dilaksanakan oleh para pengambil kebijakan dan kelompok ahli masing- masing Ekonomi yang bertemu dalam berbagai Komite dan Kelompok Kerja di APEC. Koordinator nasional APEC Indonesia adalah Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri.
Selain Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri UKM, dan Menteri Perempuan APEC juga rutin melakukan pertemuan tahunan. Di luar itu, terdapat pertemuan- pertemuan tingkat Menteri lainnya yang dapat diadakan sesuai agenda dan kepentingan berjalan.
APEC merupakan kerja sama ekonomi regional yang unik karena merupakan salah satu organisasi yang memiliki mekanisme khusus yang memungkinkan dunia usaha berperan aktif melalui APEC Business Advisory Council (ABAC). Anggota ABAC dari tiap Ekonomi APEC terdiri dari tiga orang pengusaha terkemuka yang ditunjuk langsung oleh para Pemimpin Ekonomi guna menyuarakan kepentingan dunia usaha masing-masing. Ketua ABAC Indonesia saat ini adalah Wishnu Wardhana dengan anggota Anindya Bakrie dan Karen Agustiawan, dengan anggota pengganti adalah Gatot Suwondo, Arief Yahya, dan Erwin Aksa.
APEC saat ini dianggap sebagai salah satu forum ekonomi regional terpenting di Asia Pasifik, karena melibatkan partisipasi para Pemimpin Ekonomi negara-negara kunci di kawasan, seperti Amerika Serikat, China, Jepang, Australia, dan tujuh negara anggota ASEAN. Dari segi demografis, APEC merupakan organisasi yang besar karena menaungi penduduk sejumlah 2,7 milyar jiwa. Empat belas dari 21 Ekonomi Anggota APEC merupakan 40 Ekonomi pengekspor terbesar di dunia, sementara sembilan anggota APEC tercatat sebagai anggota G20. Selain itu, setiap tahun Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Menteri-Menteri lain hadir dalam pertemuan-pertemuan APEC. Kehadiran para Pemimpin dan Menteri APEC tersebut selama ini juga dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk melakukan pembahasan masalah-masalah bilateral dan regional.
APEC juga berperan penting dalam memajukan agenda perdagangan multilateral. Di tahun 1994, APEC memberikan kontribusi signifikan bagi terselesaikannya Putaran Uruguay di bawah perundingan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Keberhasilan ini telah mendorong terbentuknya organisasi perdagangan dunia WTO. Kini, forum kerja sama APEC dipandang sebagai salah satu arena kunci guna mendorong terselesaikannya Putaran Doha. Hal ini didukung oleh komitmen Menteri-Menteri Perdagangan APEC yang melakukan pertemuan setiap tahun guna mencari solusi konkret sistem perdagangan multilateral di bawah semangat Bogor Goals.
APEC turut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan kemajuan perekonomian global. Selain itu, anggota-anggota APEC juga berkontribusi terhadap 53% GDP dunia serta 44% volume perdagangan dunia. Tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun anggota APEC adalah 2,5%. Angka ini jauh lebih tinggi ketimbang ekonomi non- APEC yang hanya mencapai 1,3% per tahun pada periode yang sama. Gabungan ekonomi para anggota APEC meningkat dua kali lipat dari US$ 17,7 triliun di tahun 1989 menjadi US$ 35,8 triliun di tahun 2010. Total perdagangan barang dan jasa APEC juga meningkat lima kali lipat dari US$ 3,1 triliun di tahun 1989 menjadi US$ 16,8 triliun di tahun 2010. Sementara itu, dari sisi investasi, Foreign Direct Investment (FDI) yang masuk ke kawasan APEC meningkat 715% antara tahun 1989 dan 2010.
Sebagai perbandingan, total perdagangan Indonesia di tahun 1989 ke seluruh Ekonomi Anggota APEC adalah US$ 29,9 milyar. Di tahun 2011, angka ini naik menjadi US$ 289,3 milyar, atau terjadi peningkatan hingga hampir sepuluh kali lipat dalam 22 tahun terakhir. Pada tahun 1994, nilai FDI masuk ke Indonesia dari seluruh Ekonomi Anggota APEC adalah US$ 2,5 milyar. Di tahun 2011, angka ini meningkat menjadi US$ 10,6 milyar.
APEC juga memiliki peranan penting dalam memajukan agenda reformasi struktural di kawasan. Sejak tahun 2004, APEC giat membahas agenda reformasi struktural yang mencakup reformasi perundang-undangan, tata kelola publik dan perusahaan, kebijakan persaingan dunia usaha, dan penguatan infrastruktur hukum ekonomi. Pembahasan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan terkait agenda-agenda behind-the-border tersebut diharapkan mampu mengurangi kerugian yang dialami dunia usaha dan perekonomian kawasan akibat ekonomi biaya tinggi.
Meski kerja sama ekonomi, perdagangan, keuangan dan pembangunan di APEC telah memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Asia-Pasifik, namun kawasan ini masih memiliki tantangan yang cukup serius. Tantangan pertama adalah melemahnya pertumbuhan ekonomi global akibat perlambatan ekonomi di Eropa dan AS. Tantangan lain yang dihadapi adalah masih tingginya kesenjangan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. UNESCAP di tahun 2012 melaporkan bahwa kesenjangan ekonomi di kawasan sejak tahun 1990 naik hingga 15%.
Indonesia akan memanfaatkan peluang kerja sama APEC guna memajukan kepentingan nasional dengan mengusung berbagai inisiatif diantaranya mendorong investasi infrastruktur, membantu memastikan bahwa perdagangan internasional tetap terbuka bagi ekspor Indonesia,
(DapurSB)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
0 komentar: