Rp 1,4 Triliun, Entaskan Kemiskinan di Bali

Pemprov Bali tampaknya sangat serius mengentaskan kemiskinan. Tidak tanggung-tanggung, pada tahun anggaran 2015, dana yang dipergunakan untuk mengentaskan kemiskinan di Bali mencapai Rp1,4 triliun.

Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Bali (Bappeda) Provinsi Bali I Putu Astawa menjelaskan, dana sebesar itu untuk mendanai 32 program prioritas Pemprov Bali, seperti Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) dengan alokasi anggaran Rp 217 miliar. Bedah Rumah ditargetkan 1.000 unit plus dengan fasilitas anggarannya mencapai Rp31,8 miliar. Simantri Rp11,2 miliar. Khusus untuk Simantri diperuntukan kepada 50 program Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan masing-masing mendapatkan anggaran Rp225 juta. Sedangkan untuk program peningkatan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) daliokasikan dengan anggaran sebesar Rp 6,9 miliar.

Sedangkan Gerbangsadu dianggarkan Rp25,5 miliar dengan menyasar 25 Desa. Tak hanya itu, Pemprov Bali juga menganggarkan, bantuan Desa Pakraman (DP) sebesar Rp297,6 miliar. Desa Pakraman yang akan digelontorkan bantuan sebesar 1.488, serta subak dan subak abian sejumlah 2.733. Khusus subak dan subak abian dialokasikan sebesar Rp136,6 miliar hingga ada juga bantuan kepada Majelis Utama Desa Pakraman sebanyak Rp1 miliar.

Lebih lanjut Astawa menyatakan untuk subsidi pupuk alokasi anggaran TA 2015 mencapai Rp10 miliar, bantuan sosial pendidikan Rp153 miliar, hibah sarana dan prasarana pendidikan (PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK) Rp38,8, pembangunan sarana dan prasarana olah raga Rp1,5 miliar, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Rp209,5 miliar, perencanaan serta pengawasan jalan dan jembatan Rp4,8 miliar , rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi mencapai Rp21,4 miliar, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Rp20 miliar dan BKK kepada Kabupaten/Kota dalam rangka Pesta Kesenian Bali sebanyak Rp2 miliar.

“Sementara dalam program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah dialokasikan Rp27,9 miliar, untuk penataan bangunan dan lingkungan dialokasikan sebanyak Rp20,4 miliar,” ungkapnya, Selasa (6/1).

Program prioritas TA 2015 juga dialokasikan ke fasilitas pelayanan publik di bidang transportasi seperti penataan angkutan umum Trans Sarbagita mencapai Rp 1,5 miliar dan peningkatan pelayanan angkutan Trans Sarbagita sebesar Rp15 miliar. Pembangunan rumah sakit juga tidak luput dari perhatian Pemprov Bali, kata Astawa ada lima pembangunan Rumah Sakit (RS) di TA 2015 yang akan dilakukan Provinsi Bali yakni pembangunan RS Provinsi dianggarkan Rp55,2 miliar, pembangunan RS Indera Rp40 miliar, pembangunan RS Pratama di Nusa Penida Rp15 miliar, pembangunan RS Pratama di Buleleng yang alokasi anggarannya sebesar Rp15 miliar dan Rp6 miliar diperuntukan pembangunan RS Sanjiwani Gianyar.

“Selebihnya program unggulan Pemprov Bali dialokasikan ke sekolah SMA dan SMK Bali Mandara, seperti adanya pengadaan peralatan atau perlengkapan SMAN Bali Mandara senilai Rp1,6 miliar, Rp2 miliar untuk pengadaan sarana dan prasarana SMKN Bali Mandara, Rp15 miliar untuk pembangunan fisik SMAN Bali Mandara, ada juga perekrutan dan pengembangan siswa SMAN Bali Mandara senilai Rp1,1,” jelasnya seraya mengatakan pembangunan fisik SMKN Bali Mandara di Buleleng mencapai Rp29,9 miliar dan pengembangan SMKN Bali Mandara di Buleleng Rp2,5 miliar.

Di samping itu Kadis Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya menyampaikan salah satu program prioritas di TA 2015 yakni JKBM diharapkan bisa menjadi pemutus rantai kemiskinan. Karena rantai kemiskinan itu disebabkan oleh adanya orang sakit, terus tidak bisa bekerja, lalu penyebabnya tidak bisa berobat karena tidak memiliki penghasilan.

“Kalau sudah tidak bisa berobat maka akan menjadi tambah sakit hingga yang kami khawatirkan akan menjadi tambah miskin,” tutupnya seraya mengatakan untuk TA 2015 pihaknya tidak akan melakukan pengadaan kartu JKBM lagi, karena masyarakat Bali yang tidak mendapatkan kartu JKBM pada tahun lalu sudah dilakukan pencetakan kartu sebanyak 20 ribu kartu di tahun 2014. (PB)

Rp 1,4 Triliun, Entaskan Kemiskinan di Bali

Posted by Unknown No comments

Pemprov Bali tampaknya sangat serius mengentaskan kemiskinan. Tidak tanggung-tanggung, pada tahun anggaran 2015, dana yang dipergunakan untuk mengentaskan kemiskinan di Bali mencapai Rp1,4 triliun.

Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Bali (Bappeda) Provinsi Bali I Putu Astawa menjelaskan, dana sebesar itu untuk mendanai 32 program prioritas Pemprov Bali, seperti Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) dengan alokasi anggaran Rp 217 miliar. Bedah Rumah ditargetkan 1.000 unit plus dengan fasilitas anggarannya mencapai Rp31,8 miliar. Simantri Rp11,2 miliar. Khusus untuk Simantri diperuntukan kepada 50 program Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan masing-masing mendapatkan anggaran Rp225 juta. Sedangkan untuk program peningkatan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) daliokasikan dengan anggaran sebesar Rp 6,9 miliar.

Sedangkan Gerbangsadu dianggarkan Rp25,5 miliar dengan menyasar 25 Desa. Tak hanya itu, Pemprov Bali juga menganggarkan, bantuan Desa Pakraman (DP) sebesar Rp297,6 miliar. Desa Pakraman yang akan digelontorkan bantuan sebesar 1.488, serta subak dan subak abian sejumlah 2.733. Khusus subak dan subak abian dialokasikan sebesar Rp136,6 miliar hingga ada juga bantuan kepada Majelis Utama Desa Pakraman sebanyak Rp1 miliar.

Lebih lanjut Astawa menyatakan untuk subsidi pupuk alokasi anggaran TA 2015 mencapai Rp10 miliar, bantuan sosial pendidikan Rp153 miliar, hibah sarana dan prasarana pendidikan (PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK) Rp38,8, pembangunan sarana dan prasarana olah raga Rp1,5 miliar, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Rp209,5 miliar, perencanaan serta pengawasan jalan dan jembatan Rp4,8 miliar , rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi mencapai Rp21,4 miliar, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Rp20 miliar dan BKK kepada Kabupaten/Kota dalam rangka Pesta Kesenian Bali sebanyak Rp2 miliar.

“Sementara dalam program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah dialokasikan Rp27,9 miliar, untuk penataan bangunan dan lingkungan dialokasikan sebanyak Rp20,4 miliar,” ungkapnya, Selasa (6/1).

Program prioritas TA 2015 juga dialokasikan ke fasilitas pelayanan publik di bidang transportasi seperti penataan angkutan umum Trans Sarbagita mencapai Rp 1,5 miliar dan peningkatan pelayanan angkutan Trans Sarbagita sebesar Rp15 miliar. Pembangunan rumah sakit juga tidak luput dari perhatian Pemprov Bali, kata Astawa ada lima pembangunan Rumah Sakit (RS) di TA 2015 yang akan dilakukan Provinsi Bali yakni pembangunan RS Provinsi dianggarkan Rp55,2 miliar, pembangunan RS Indera Rp40 miliar, pembangunan RS Pratama di Nusa Penida Rp15 miliar, pembangunan RS Pratama di Buleleng yang alokasi anggarannya sebesar Rp15 miliar dan Rp6 miliar diperuntukan pembangunan RS Sanjiwani Gianyar.

“Selebihnya program unggulan Pemprov Bali dialokasikan ke sekolah SMA dan SMK Bali Mandara, seperti adanya pengadaan peralatan atau perlengkapan SMAN Bali Mandara senilai Rp1,6 miliar, Rp2 miliar untuk pengadaan sarana dan prasarana SMKN Bali Mandara, Rp15 miliar untuk pembangunan fisik SMAN Bali Mandara, ada juga perekrutan dan pengembangan siswa SMAN Bali Mandara senilai Rp1,1,” jelasnya seraya mengatakan pembangunan fisik SMKN Bali Mandara di Buleleng mencapai Rp29,9 miliar dan pengembangan SMKN Bali Mandara di Buleleng Rp2,5 miliar.

Di samping itu Kadis Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya menyampaikan salah satu program prioritas di TA 2015 yakni JKBM diharapkan bisa menjadi pemutus rantai kemiskinan. Karena rantai kemiskinan itu disebabkan oleh adanya orang sakit, terus tidak bisa bekerja, lalu penyebabnya tidak bisa berobat karena tidak memiliki penghasilan.

“Kalau sudah tidak bisa berobat maka akan menjadi tambah sakit hingga yang kami khawatirkan akan menjadi tambah miskin,” tutupnya seraya mengatakan untuk TA 2015 pihaknya tidak akan melakukan pengadaan kartu JKBM lagi, karena masyarakat Bali yang tidak mendapatkan kartu JKBM pada tahun lalu sudah dilakukan pencetakan kartu sebanyak 20 ribu kartu di tahun 2014. (PB)

Warga Miskin di Buleleng Tercatat 51.384 KK

Warga miskin di Kabupaten Buleleng tercatat sebanyak 51.384 kepala keluarga (KK). Jumlah warga miskin di Bali Utara ini, 30 persen dari jumlah penduduk sebanyak 173.040 rumah tangga (RT). Atas kondisi ini, Pemkab Buleleng berhasil melakukan penanganan kemiskinan melalui beberapa program yang dijalankan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Buleleng. Salah satu program yakni bedah rumah dan rehab rumah bagi warga miskin yang telah diterima oleh 4.029 KK.

Menurut data di Dinas Sosial (Dinsos) Buleleng, jumlah warga miskin itu menyebar di sembilan kecamatan. Pencatatan data dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Rincian warga miskin di masing-maisng kecamatan itu, terdiri dari Kecamatan Grokgak 8.7165 KK, Seririt 7.143 KK, Busungbiu 3.252 KK, Banjar 6.066 KK, Sukasada 5.369 KK, Buleleng 5.428 KK, Sawan 4.389 KK, Kubutambahan 6.234, dan Kecamatan Tejakula 4.729 KK.

Dari data ini TNP2K kemudian mengklasifikasikan dalam tiga golongan kemiskinan atau yang disebut dengan istilah desil. Pembagian golongan penduduk miskin ini berdasarkan 14 kreteria kemiskinan, dimana dua diantaranya diukur dari kondisi rumah yang tidak layak huni dan penduduk bersangkutan tidak memiliki pekerjaan tetap. Desil pertama dengan kreteria penduduk sangat miskin, tercatat 8.422 KK. Desil kedua dengan kreteria miskin tercatat 21.481 KK, dan desil ketiga dimana kreterianya hampir miskin sebanyak 21.481.

Kepala Dinas Sosial, Gede Komang didampingi Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Fakis Miskin, Gede Rejasa, Jumat (28/11/2014) mengatakan, penanganan kemiskinan di Buleleng sesuai dengan kebijakan Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, ST dan Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra, S.P.Og. Kebijakan itu melalui bantuan bedah rumah, dan rehab rumah.

Untuk penanganan bedah rumah, dilakukan dengan alokasi dana dari bantuan dari pemerintah pusat (APBN), bantuan Pemerintah Provinsi Bali (APBD I), bantuan Pemkab Buleleng (APBD II) dan satu lagi memanfaatkan bantuan dari program courporate sosial responsibility (CSR) dari perusahaan di daerah. Dari program bedah dan rehab rumah ini tercatat 4.029 KK sudah sudah tersnetuh dengan program ini. Selain itu, program penanganan melalui pemberdayaan, juga dilakukan dengan pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE) dan bantuan bibit ternak dan usaha lainnya. (BP)

Warga Miskin di Buleleng Tercatat 51.384 KK

Posted by Unknown No comments

Warga miskin di Kabupaten Buleleng tercatat sebanyak 51.384 kepala keluarga (KK). Jumlah warga miskin di Bali Utara ini, 30 persen dari jumlah penduduk sebanyak 173.040 rumah tangga (RT). Atas kondisi ini, Pemkab Buleleng berhasil melakukan penanganan kemiskinan melalui beberapa program yang dijalankan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Buleleng. Salah satu program yakni bedah rumah dan rehab rumah bagi warga miskin yang telah diterima oleh 4.029 KK.

Menurut data di Dinas Sosial (Dinsos) Buleleng, jumlah warga miskin itu menyebar di sembilan kecamatan. Pencatatan data dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Rincian warga miskin di masing-maisng kecamatan itu, terdiri dari Kecamatan Grokgak 8.7165 KK, Seririt 7.143 KK, Busungbiu 3.252 KK, Banjar 6.066 KK, Sukasada 5.369 KK, Buleleng 5.428 KK, Sawan 4.389 KK, Kubutambahan 6.234, dan Kecamatan Tejakula 4.729 KK.

Dari data ini TNP2K kemudian mengklasifikasikan dalam tiga golongan kemiskinan atau yang disebut dengan istilah desil. Pembagian golongan penduduk miskin ini berdasarkan 14 kreteria kemiskinan, dimana dua diantaranya diukur dari kondisi rumah yang tidak layak huni dan penduduk bersangkutan tidak memiliki pekerjaan tetap. Desil pertama dengan kreteria penduduk sangat miskin, tercatat 8.422 KK. Desil kedua dengan kreteria miskin tercatat 21.481 KK, dan desil ketiga dimana kreterianya hampir miskin sebanyak 21.481.

Kepala Dinas Sosial, Gede Komang didampingi Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Fakis Miskin, Gede Rejasa, Jumat (28/11/2014) mengatakan, penanganan kemiskinan di Buleleng sesuai dengan kebijakan Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, ST dan Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra, S.P.Og. Kebijakan itu melalui bantuan bedah rumah, dan rehab rumah.

Untuk penanganan bedah rumah, dilakukan dengan alokasi dana dari bantuan dari pemerintah pusat (APBN), bantuan Pemerintah Provinsi Bali (APBD I), bantuan Pemkab Buleleng (APBD II) dan satu lagi memanfaatkan bantuan dari program courporate sosial responsibility (CSR) dari perusahaan di daerah. Dari program bedah dan rehab rumah ini tercatat 4.029 KK sudah sudah tersnetuh dengan program ini. Selain itu, program penanganan melalui pemberdayaan, juga dilakukan dengan pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE) dan bantuan bibit ternak dan usaha lainnya. (BP)

Paus Fransiskus: Koruptor Harus Diikat pada Batu dan Dilempar ke Laut

Vatikan, Suara Buleleng - Paus Fransiskus mengeluarkan peringatakan keras kepada para koruptor yang diibaratkannya seperti "nisan yang putih bersih" dan karena kejahatannya yang dinilai keji harus "diikat pada batu lalu dilempar ke laut".

Dalam kotbahnya di sela-sela perayaan misa Minggu (10/11) di Casa Santa Marta, Vatikan, Fransiskus menegaskan perbedaan antara para pendosa yang menyesal lalu bertobat, dengan mereka yang menjalani "kehidupan ganda" nan munafik - rajin bersedekah tetapi di sisi lain tetap mencuri dari negara dan kaum miskin.

"Lebih baik bagi dia (koruptor) jika sebuah batu penggilingan diikat pada lehernya lalu dilemparkan ke laut," tegas Fransiskus mengutip perkataan Yesus dalam injil Lukas.

Dia juga menggambarkan para koruptor seperti "batu nisan yang kelihatan putih bersih, tetapi di dalamnya penuh tulang-belulang dan kebusukan."

Sebelumnya pada Jumat (8/11) Fransiskus juga menyebut bahwa orang tua yang mencari nafkah dengan menerima suap "telah kehilangan harga dirinya" dan makanan yang mereka beri kepada anak mereka disebutnya "roti yang kotor".

"Orang-orang malang ini telah kehilangan harga dirinya pada kebiasaan menerima suap," kata Fransiskus sambil menambahkan bahwa perilaku menerima suap layaknya narkotika, membuat orang yang terbiasa melakukannya merasa ketagihan.

Kotbah Paus Fransiskus itu disampaikan di tengah usaha kerasnya melawan korupsi dalam tubuh Vatikan sendiri. Pada Mei lalu Direktur Bank Vatikan dipecat karena diduga terlibat korupsi dan skandal pencucian uang. (BS)

Paus Fransiskus: Koruptor Harus Diikat pada Batu dan Dilempar ke Laut

Posted by Unknown No comments

Vatikan, Suara Buleleng - Paus Fransiskus mengeluarkan peringatakan keras kepada para koruptor yang diibaratkannya seperti "nisan yang putih bersih" dan karena kejahatannya yang dinilai keji harus "diikat pada batu lalu dilempar ke laut".

Dalam kotbahnya di sela-sela perayaan misa Minggu (10/11) di Casa Santa Marta, Vatikan, Fransiskus menegaskan perbedaan antara para pendosa yang menyesal lalu bertobat, dengan mereka yang menjalani "kehidupan ganda" nan munafik - rajin bersedekah tetapi di sisi lain tetap mencuri dari negara dan kaum miskin.

"Lebih baik bagi dia (koruptor) jika sebuah batu penggilingan diikat pada lehernya lalu dilemparkan ke laut," tegas Fransiskus mengutip perkataan Yesus dalam injil Lukas.

Dia juga menggambarkan para koruptor seperti "batu nisan yang kelihatan putih bersih, tetapi di dalamnya penuh tulang-belulang dan kebusukan."

Sebelumnya pada Jumat (8/11) Fransiskus juga menyebut bahwa orang tua yang mencari nafkah dengan menerima suap "telah kehilangan harga dirinya" dan makanan yang mereka beri kepada anak mereka disebutnya "roti yang kotor".

"Orang-orang malang ini telah kehilangan harga dirinya pada kebiasaan menerima suap," kata Fransiskus sambil menambahkan bahwa perilaku menerima suap layaknya narkotika, membuat orang yang terbiasa melakukannya merasa ketagihan.

Kotbah Paus Fransiskus itu disampaikan di tengah usaha kerasnya melawan korupsi dalam tubuh Vatikan sendiri. Pada Mei lalu Direktur Bank Vatikan dipecat karena diduga terlibat korupsi dan skandal pencucian uang. (BS)

Dosen Universitas Sydney Khawatir Bahasa Daerah Punah

Denpasar, Suara Buleleng - Direktur Program Studi Asia Universitas Sydney, Australia, Prof Adrian Vickers, khawatir bahasa daerah di pelosok Tanah Air punah penutur bahasa daerah tersebut lebih banyak hidup di bawah garis kemiskinan.

"Berkurangnya penutur bahasa daerah itu bisa juga akibat mengalami marjinalisasi sosial seperti bahasa penduduk asli pada sejumlah suku di Australia," katanya sebagaimana ditirukan Nyoman Gunarsa selaku penggagas "International Festival of Balinese Language" (IFBL), Sabtu.

Gunarsa sebagai pendiri dan pemilik Museum Seni Lukis Klasik Bali di Semarapura, Kabupaten Klungkung, menerima masukan dari para ahli bahasa di mancanegara, termasuk Adrian Vickers.

Festival Internasional Bahasa Bali digelar pada 8 November mendatang melibatkan peserta dari sembilan negara, antara lain Australia, Belanda, Italia, Swiss, Prancis, Belgia, Amerika Serikat, Jepang, dan India serta tuan rumah.

Adrian Vickers memastikan kehadirannya melalui surat elektronik yang mengomentasi tentang kegiatan yang baru pertama kali digelar di Pulau Dewata.

Menurut dia, kemiskinan bukan merupakan ancaman bagi bahasa Bali, namun sebaliknya ancaman itu muncul karena keberhasilan industri pariwisata di Pulau Dewata. (AN)

Dosen Universitas Sydney Khawatir Bahasa Daerah Punah

Posted by Unknown No comments

Denpasar, Suara Buleleng - Direktur Program Studi Asia Universitas Sydney, Australia, Prof Adrian Vickers, khawatir bahasa daerah di pelosok Tanah Air punah penutur bahasa daerah tersebut lebih banyak hidup di bawah garis kemiskinan.

"Berkurangnya penutur bahasa daerah itu bisa juga akibat mengalami marjinalisasi sosial seperti bahasa penduduk asli pada sejumlah suku di Australia," katanya sebagaimana ditirukan Nyoman Gunarsa selaku penggagas "International Festival of Balinese Language" (IFBL), Sabtu.

Gunarsa sebagai pendiri dan pemilik Museum Seni Lukis Klasik Bali di Semarapura, Kabupaten Klungkung, menerima masukan dari para ahli bahasa di mancanegara, termasuk Adrian Vickers.

Festival Internasional Bahasa Bali digelar pada 8 November mendatang melibatkan peserta dari sembilan negara, antara lain Australia, Belanda, Italia, Swiss, Prancis, Belgia, Amerika Serikat, Jepang, dan India serta tuan rumah.

Adrian Vickers memastikan kehadirannya melalui surat elektronik yang mengomentasi tentang kegiatan yang baru pertama kali digelar di Pulau Dewata.

Menurut dia, kemiskinan bukan merupakan ancaman bagi bahasa Bali, namun sebaliknya ancaman itu muncul karena keberhasilan industri pariwisata di Pulau Dewata. (AN)

Hingga Triwulan III Tahun 2013 Terdapat 162.510 Orang Miskin di Bali

Denpasar, Suara Buleleng - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan hingga triwulan III tahun 2013 di Bali masih terdapat anggota masyarakat miskin sebanyak 162.510 orang atau 3,95 persen dari jumlah penduduk mencapai empat juta orang.

“Kami harapkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait supaya terus memantau dan mencarikan solusi warga miskin tersebut, sehingga nantinya derajat kehidupannya meningkat,” kata Mangku Pastika, saat rapat kerja evaluasi pembangunan di Denpasar, Kamis (31/10).

Ia mengatakan dari jumlah masyarakat miskin sebanyak 162.510 orang itu, di antaranya terdapat 17.397 KK yang belum memiliki rumah layak huni dan tingkat pengangguran sebesar 1,87 persen atau 45.380 orang.

Karena itu, kata gubernur meminta agar jajaran SKPD lebih fokus, bekerja lebih keras, lebih sabar dan ikhlas serta senantiasa meningkatkan koordinasi dalam merealisasikan program atau kegiatan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Mangku Pastika lebih lanjut mengatakan program Bali Mandara jilid I sampai Triwulan III tahun 2013 akan menjadi pijakan untuk memulai rencana aksi Bali Mandara Jilid II, sebagai sebuah program yang bertahap, berjenjang dan berkelanjutan.

Menurut Gubernur Bali, dalam setiap program harus ada upaya-upaya membangun pola kemitraan yang produktif, menerapkan pendekatan yang komprehensif untuk mencapai pertumbuhan yang pro-rakyat miskin, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di pedesaan, meningkatkan pelayanan publik dan memperbaiki koordinasi antarsemua pemangku kepentingan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Tjokorda Pemayun menyampaikan bahwa evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui pencapaian secara periodik tahapan pembangunan daerah serta efektifitas dan efesiensi progra atau kegiatan yang dilakukan setiap SKPD.

“Evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui kinerja SKPD dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Progresnya sampai dimana, kalau penyerapannya kurang hambatannya apa, harus dicari solusinya. Inilah tujuan evaluasi sehingga program berjalan pada koridor yang telah ditentukan,” katanya. (Metrobali)

Hingga Triwulan III Tahun 2013 Terdapat 162.510 Orang Miskin di Bali

Posted by Unknown No comments

Denpasar, Suara Buleleng - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan hingga triwulan III tahun 2013 di Bali masih terdapat anggota masyarakat miskin sebanyak 162.510 orang atau 3,95 persen dari jumlah penduduk mencapai empat juta orang.

“Kami harapkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait supaya terus memantau dan mencarikan solusi warga miskin tersebut, sehingga nantinya derajat kehidupannya meningkat,” kata Mangku Pastika, saat rapat kerja evaluasi pembangunan di Denpasar, Kamis (31/10).

Ia mengatakan dari jumlah masyarakat miskin sebanyak 162.510 orang itu, di antaranya terdapat 17.397 KK yang belum memiliki rumah layak huni dan tingkat pengangguran sebesar 1,87 persen atau 45.380 orang.

Karena itu, kata gubernur meminta agar jajaran SKPD lebih fokus, bekerja lebih keras, lebih sabar dan ikhlas serta senantiasa meningkatkan koordinasi dalam merealisasikan program atau kegiatan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Mangku Pastika lebih lanjut mengatakan program Bali Mandara jilid I sampai Triwulan III tahun 2013 akan menjadi pijakan untuk memulai rencana aksi Bali Mandara Jilid II, sebagai sebuah program yang bertahap, berjenjang dan berkelanjutan.

Menurut Gubernur Bali, dalam setiap program harus ada upaya-upaya membangun pola kemitraan yang produktif, menerapkan pendekatan yang komprehensif untuk mencapai pertumbuhan yang pro-rakyat miskin, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di pedesaan, meningkatkan pelayanan publik dan memperbaiki koordinasi antarsemua pemangku kepentingan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Tjokorda Pemayun menyampaikan bahwa evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui pencapaian secara periodik tahapan pembangunan daerah serta efektifitas dan efesiensi progra atau kegiatan yang dilakukan setiap SKPD.

“Evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui kinerja SKPD dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Progresnya sampai dimana, kalau penyerapannya kurang hambatannya apa, harus dicari solusinya. Inilah tujuan evaluasi sehingga program berjalan pada koridor yang telah ditentukan,” katanya. (Metrobali)