Bansos Tak Cair, Gubernur Dipanggil Pimpinan Dewan

Denpasar, Suara Buleleng - Urusan bansos dan dana hibah masyarakat tahun anggaran 2013 yang difasilitasi anggota DPRD Bali, belum juga selesai. Pimpinan DPRD Bali mendadak panggil Gubernur Made Mangku Pastika, Kamis (2/1) sore, terkait masalah bansos yang banyak tidak bisa cair.

Situasi panas terkait masalah bansos dan dana hibah di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Kamis kemarin, sudah merebak sejak pagi pukul 10.00 Wita. Gara-gara persoalan bansos yang tidak cair sampai 1 Januari 2014, maka semua fraksi di DPRD Bali pilih menggelar rapat internal, Kamis kemarin, kecuali Fraksi Golkar. Khusus Fraksi Golkar pilih tunda rapat internal, karena Ketua Fraksi Wayan Gunawan kemarin tidak bisa hadir.

Dari rapat tersebut, Fraksi PDIP DPRD Bali paling keras dalam bersikap. Dalam rapat internal yang dipimpin Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali Ketut Tama Tenaya serta dihadiri anggotanya seperti Wayan Disel Astawa (Dapil Badung), Nyoman Parta (Dapil Gianyar), Ni Made Sumiati (Dapil Karangasem), Gusti Putu Budiarta (Dapil Denpasar), Gede Sudarma (Dapil Karangasem, Made Suparta (Dapil Tabanan), dan IGM Suryanta Putra (Dapil Tabanan), fraksi terbesar di Dewan ini kompak panggil Gubernur Pastika. Bahkan, pemanggilan Gubernur Pastika langsung dilakukan kemarin sore, tanpa ada penundaan.

“Kita gunakan kewenangan sebagai anggota Dewan. PDIP harus jadi pelopor perjuangan bansos dan hibah ini, supaya tidak dimainkan eksekutif. Kita nggak usah hantam SKPD, karena level kita bukan mereka. Paling tidak, Gubernur harus dipanggil atau didatangi,” tandas Suparta.

Sementara, Disel Astawa mengusulkan dibentuk panitia khusus (Pansus) saja. “Bila perlu, dibentuk Pansus saja untuk urusan bansos dan hibah ini. Kalau mendesak, ya kita mondok di Dewan saja,” ujar Disel Astawa. “Tapi, saya usulkan kita rapat pimpinan (Rapim) dulu. Kita punya hak bertanya kepada eksekutif. Saya pengalaman mengurus hibah di eksekutif, banyak proposal numpuk, padahal sudah proses Surat Perintah Membayar,” lanjut Disel Astawa yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD Bali.

Pada hari yang sama, Kamis kemarin, Fraksi Banteng Indonesia Raya DPRD Bali dan Fraksi Mandara Jaya DPRD Bali juga kompak harus ada kejelasan dari eksekutif terkait masalah bansos dan hibah ini. Kedua fraksi ini kemarin bergabung gelar rapat untuk bersikap. Ketua Fraksi Mandara Jaya DPRD Bali dari Hanura, Gede Ngurah Wididana alias Pak Oles, mengatakan eksekutif sudah membohongi rakyat. “Tulis itu, karena eksekutif sebelumnya telah berjanji bansos ini akan cair,” ujar angota Dewan dari Dapil Buleleng ini.

Sedangkan Wakil Ketua Fraksi Banteng Indonesia Raya DPRD Bali dari PNBKI, Wayan Pinta Yadia, menyatakan pihaknya tidak mau kalah drengan Fraksi PDIP. “Kita sudah sepakat, panggil saja eksekutif. Sekarang kita mau Rapim,” tegas anggota Dewan Dapil Jembrana yang nyaleg ke DPRD Bali untuk Pileg 2014 melalui Hanura ini.

Di sisi lain, Fraksi Demokrat DPRD Bali juga tidak mau ketinggalan dalam menyikapi persoalan bansos dan hibah yang belum beres ini. Fraksi Demokrat kemarin menggelar rapat terpisah di Warung Bendega, Jalan Tjokorda Agung Tresna Denpasar. Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali Nengah Tamba bersama Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarta. Bahkan, Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Demokrat, I Gusti Bagus Alit Putra, juga hadir. Hasilnya pun sama dengan parpol lain: Fraksi Demokrat minta ada penjelasan dari eksekutif terkait masalah bansos.

Akhirnya, Kamis siang sekitar pukul 13.30 Wita, seluruh unsur Pimpinan DPRD Bali sepakat memanggil eksekutif. Ketua DPRD Bali AA Ngurah Oka Ratmadi alias Cok Rat beberapa kali menghubungi Gubernur Pastika melalui ajudannya masing-masing. Informasi yang diperoleh, siang itu Gubernur Pastika masih ada kegiatan. Kemudian, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bali Putu Pande Malihana berusaha memfasilitasi supaya eksekutif bisa hadir. Akhirnya, pihak eksekutif yang dipimpin Wakil Gubernur Ketut Sudikerta bisa hadir ke Gedung Dewan, Kamis sore sekitar pukul 15.15 Wita.

Wagub Sudikerta sore itu didampingi Sekretaris Provinsi (Sekprov) Bali Tjokorda Ngurah Pemayun, Asisten II Setda Provinsi Bali Ketut Wija, Kepala Bappeda Bali Putu Astawa, dan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali Dewa Putu Sunartha. Pertemuan eksekutif-legislatif di Gedung DPRD Bali kemarin sore digelar secara tertutup. Wartawan pun diusir dari Ruangan Pimpinan Dewan, yang dipakai tempat rapat.

Dalam pertemuan eksekutif-legislatif tersebut, Ketua Dewan Cok Rat didampingi dua Wakil Ketua DPRD Bali: IGB Alit Putra (dari Fraksi Demokrat) dan IB Putu Sukarta (dari Gerindra), serta seluruh ketua fraksi (kecuali Golkar) dan ketua komisi. Meskipun rapat digelar tertutup, namun dari celah ventilasi ruangan terdengar jelas Cok Rat mencak-mencak.

“APBD ini bukan uang saya, bukan juga uangnya Anda. Ini urusan rakyat,” tegas Ketua DPRD Bali yang notabene Ketua DPD PDIP Bali ini.

Cok Rat menegaskan, bansos dan hibah tidak banyak membantu caleg incumbent untuk meraup suara dalam Pileg 2014 mendatang. Pasalnya, rakyat tidak lagi berpatokan pada bansos dalam memilih. “Ayo taruhan, apakah karena bawa bansos, anggota Dewan ini bakal dipilih lagi?” tantang tokoh Puri Satria Denpasar ini.

Seusai pertemuan dengan eksekutif, Cok Rat kemarin sore menggelar jumpa pers. Cok Rat menyatakan pihaknya memperingatkan eksekutif bahwa Perda APBD sudah mengagendakan bansos dan hibah untuk masyarakat. “Kalau bansos tidak cair, pemerintah kurang becus melaksanakan Perda dan kehendak rakyat,” tegas Cok Rat yang mantan Bupati Badung.

Menurut Cok Rat, Dewan punya hak penganggaran, mengawasi, dan mengontrol untuk urusan APBD. “Eksekutif wajar konsultasi ke Mendagri, tapi itu bukan urusan kami. Saya tidak mau tahu, itu bukan urusan kita. Mereka itu sebagai pelaksana anggaran. Kalau bansos tidak cair, alasannya apa? Kalau terus-terusan tidak cair, ya lihat saja nanti,” ancam Cok Rat.

Sementara itu, pihak eksekutif memberikan alternatif harus ada konsultasi lagi ke Jakarta untuk memperjelas dasar hukum bansos dan hibah. Namun, DPRD Bali tetap ngotot hibah dan bansos harus dicairkan. Alasannya, sudah dituangkan dalam Perda APBD. Usai pertemuan eksekutif-legislatif kemarin sore, Wagub Sudikerta tidak memberikan keterangan pers, dengan alasan satu pintu dari DPR Bali saja.

“Silakan tanya ke Ketua Dewan saja,” elak Wagub Sudikerta sembari langsung beranjak ke mobil dinasnya. (NB)

Bansos Tak Cair, Gubernur Dipanggil Pimpinan Dewan

Posted by Unknown No comments

Denpasar, Suara Buleleng - Urusan bansos dan dana hibah masyarakat tahun anggaran 2013 yang difasilitasi anggota DPRD Bali, belum juga selesai. Pimpinan DPRD Bali mendadak panggil Gubernur Made Mangku Pastika, Kamis (2/1) sore, terkait masalah bansos yang banyak tidak bisa cair.

Situasi panas terkait masalah bansos dan dana hibah di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Kamis kemarin, sudah merebak sejak pagi pukul 10.00 Wita. Gara-gara persoalan bansos yang tidak cair sampai 1 Januari 2014, maka semua fraksi di DPRD Bali pilih menggelar rapat internal, Kamis kemarin, kecuali Fraksi Golkar. Khusus Fraksi Golkar pilih tunda rapat internal, karena Ketua Fraksi Wayan Gunawan kemarin tidak bisa hadir.

Dari rapat tersebut, Fraksi PDIP DPRD Bali paling keras dalam bersikap. Dalam rapat internal yang dipimpin Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali Ketut Tama Tenaya serta dihadiri anggotanya seperti Wayan Disel Astawa (Dapil Badung), Nyoman Parta (Dapil Gianyar), Ni Made Sumiati (Dapil Karangasem), Gusti Putu Budiarta (Dapil Denpasar), Gede Sudarma (Dapil Karangasem, Made Suparta (Dapil Tabanan), dan IGM Suryanta Putra (Dapil Tabanan), fraksi terbesar di Dewan ini kompak panggil Gubernur Pastika. Bahkan, pemanggilan Gubernur Pastika langsung dilakukan kemarin sore, tanpa ada penundaan.

“Kita gunakan kewenangan sebagai anggota Dewan. PDIP harus jadi pelopor perjuangan bansos dan hibah ini, supaya tidak dimainkan eksekutif. Kita nggak usah hantam SKPD, karena level kita bukan mereka. Paling tidak, Gubernur harus dipanggil atau didatangi,” tandas Suparta.

Sementara, Disel Astawa mengusulkan dibentuk panitia khusus (Pansus) saja. “Bila perlu, dibentuk Pansus saja untuk urusan bansos dan hibah ini. Kalau mendesak, ya kita mondok di Dewan saja,” ujar Disel Astawa. “Tapi, saya usulkan kita rapat pimpinan (Rapim) dulu. Kita punya hak bertanya kepada eksekutif. Saya pengalaman mengurus hibah di eksekutif, banyak proposal numpuk, padahal sudah proses Surat Perintah Membayar,” lanjut Disel Astawa yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD Bali.

Pada hari yang sama, Kamis kemarin, Fraksi Banteng Indonesia Raya DPRD Bali dan Fraksi Mandara Jaya DPRD Bali juga kompak harus ada kejelasan dari eksekutif terkait masalah bansos dan hibah ini. Kedua fraksi ini kemarin bergabung gelar rapat untuk bersikap. Ketua Fraksi Mandara Jaya DPRD Bali dari Hanura, Gede Ngurah Wididana alias Pak Oles, mengatakan eksekutif sudah membohongi rakyat. “Tulis itu, karena eksekutif sebelumnya telah berjanji bansos ini akan cair,” ujar angota Dewan dari Dapil Buleleng ini.

Sedangkan Wakil Ketua Fraksi Banteng Indonesia Raya DPRD Bali dari PNBKI, Wayan Pinta Yadia, menyatakan pihaknya tidak mau kalah drengan Fraksi PDIP. “Kita sudah sepakat, panggil saja eksekutif. Sekarang kita mau Rapim,” tegas anggota Dewan Dapil Jembrana yang nyaleg ke DPRD Bali untuk Pileg 2014 melalui Hanura ini.

Di sisi lain, Fraksi Demokrat DPRD Bali juga tidak mau ketinggalan dalam menyikapi persoalan bansos dan hibah yang belum beres ini. Fraksi Demokrat kemarin menggelar rapat terpisah di Warung Bendega, Jalan Tjokorda Agung Tresna Denpasar. Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali Nengah Tamba bersama Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarta. Bahkan, Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Demokrat, I Gusti Bagus Alit Putra, juga hadir. Hasilnya pun sama dengan parpol lain: Fraksi Demokrat minta ada penjelasan dari eksekutif terkait masalah bansos.

Akhirnya, Kamis siang sekitar pukul 13.30 Wita, seluruh unsur Pimpinan DPRD Bali sepakat memanggil eksekutif. Ketua DPRD Bali AA Ngurah Oka Ratmadi alias Cok Rat beberapa kali menghubungi Gubernur Pastika melalui ajudannya masing-masing. Informasi yang diperoleh, siang itu Gubernur Pastika masih ada kegiatan. Kemudian, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bali Putu Pande Malihana berusaha memfasilitasi supaya eksekutif bisa hadir. Akhirnya, pihak eksekutif yang dipimpin Wakil Gubernur Ketut Sudikerta bisa hadir ke Gedung Dewan, Kamis sore sekitar pukul 15.15 Wita.

Wagub Sudikerta sore itu didampingi Sekretaris Provinsi (Sekprov) Bali Tjokorda Ngurah Pemayun, Asisten II Setda Provinsi Bali Ketut Wija, Kepala Bappeda Bali Putu Astawa, dan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali Dewa Putu Sunartha. Pertemuan eksekutif-legislatif di Gedung DPRD Bali kemarin sore digelar secara tertutup. Wartawan pun diusir dari Ruangan Pimpinan Dewan, yang dipakai tempat rapat.

Dalam pertemuan eksekutif-legislatif tersebut, Ketua Dewan Cok Rat didampingi dua Wakil Ketua DPRD Bali: IGB Alit Putra (dari Fraksi Demokrat) dan IB Putu Sukarta (dari Gerindra), serta seluruh ketua fraksi (kecuali Golkar) dan ketua komisi. Meskipun rapat digelar tertutup, namun dari celah ventilasi ruangan terdengar jelas Cok Rat mencak-mencak.

“APBD ini bukan uang saya, bukan juga uangnya Anda. Ini urusan rakyat,” tegas Ketua DPRD Bali yang notabene Ketua DPD PDIP Bali ini.

Cok Rat menegaskan, bansos dan hibah tidak banyak membantu caleg incumbent untuk meraup suara dalam Pileg 2014 mendatang. Pasalnya, rakyat tidak lagi berpatokan pada bansos dalam memilih. “Ayo taruhan, apakah karena bawa bansos, anggota Dewan ini bakal dipilih lagi?” tantang tokoh Puri Satria Denpasar ini.

Seusai pertemuan dengan eksekutif, Cok Rat kemarin sore menggelar jumpa pers. Cok Rat menyatakan pihaknya memperingatkan eksekutif bahwa Perda APBD sudah mengagendakan bansos dan hibah untuk masyarakat. “Kalau bansos tidak cair, pemerintah kurang becus melaksanakan Perda dan kehendak rakyat,” tegas Cok Rat yang mantan Bupati Badung.

Menurut Cok Rat, Dewan punya hak penganggaran, mengawasi, dan mengontrol untuk urusan APBD. “Eksekutif wajar konsultasi ke Mendagri, tapi itu bukan urusan kami. Saya tidak mau tahu, itu bukan urusan kita. Mereka itu sebagai pelaksana anggaran. Kalau bansos tidak cair, alasannya apa? Kalau terus-terusan tidak cair, ya lihat saja nanti,” ancam Cok Rat.

Sementara itu, pihak eksekutif memberikan alternatif harus ada konsultasi lagi ke Jakarta untuk memperjelas dasar hukum bansos dan hibah. Namun, DPRD Bali tetap ngotot hibah dan bansos harus dicairkan. Alasannya, sudah dituangkan dalam Perda APBD. Usai pertemuan eksekutif-legislatif kemarin sore, Wagub Sudikerta tidak memberikan keterangan pers, dengan alasan satu pintu dari DPR Bali saja.

“Silakan tanya ke Ketua Dewan saja,” elak Wagub Sudikerta sembari langsung beranjak ke mobil dinasnya. (NB)

Pastika Pertimbangkan Surati BKPM Soal Moratorium Hotel

Denpasar, Suara Buleleng - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mempertimbangkan untuk menyurati kembali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait implementasi moratorium pembangunan hotel di wilayah selatan Pulau Dewata.

Kepada wartawan di Denpasar, Kamis (2/1), Pastika mengemukakan bahwa kalau memang ternyata usulannya beberapa tahun lalu ke BKPM tidak jalan, memang harus dibuatkan surat yang baru.

"Usul saya ke BKPM supaya mereka tidak memberikan izin baru untuk akomodasi pariwisata terutama hotel berbintang di kawasan Denpasar, Badung, dan Gianyar. Kalau ada yang mau investasi, supaya diarahkan ke kawasan Bali utara, timur, dan barat, serta tengah. Itu usul saya dan BKPM sebelumnya mau menuruti," ucapnya.

Mantan Kapolda Bali itu berkeyakinan, jika izin penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri terkait akomodasi wisata melalui BKPM, pasti usulannya itu sudah disampaikan kepada pihak investor.

Hanya saja, ia tidak memungkiri justru terkadang pemerintah kabupaten memberikan izin dengan dasar otonomi daerah. "Okelah kami regulator. Regulator itu sebatas kami bisa meregulasi yang bisa diregulasi. Kalau tidak bisa mau bagaimana?" ujarnya.

Investasi yang memerlukan rekomendasi pemerintah provinsi, tambah dia, kalau lahan yang digunakan merupakan kawasan strategis provinsi. Tetapi selama ini ternyata belum ada yang dibangun di kawasan strategis itu.

Pastika sependapat kalau sebenarnya jumlah kamar hotel di kawasan Bali selatan sudah berlebih. "Persoalannya sudah tahu seperti itu mengapa masih bangun hotel terus, apa nggak sayang duitnya?" ujarnya mempertanyakan.

Ia juga menyatakan keheranannya mengapa pengusaha tetap membangun hotel, padahal prospeknya tidak bagus di tengah berlebihnya jumlah kamar. "Pasarnya buruk, kok bikin terus? Sekarang motivasinya apa? Ini yang perlu kami tanyakan," ucap Pastika.

Sebelumnya Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mengatakan moratorium hotel sangat penting dan pembangunan harus selektif supaya subak tidak sampai menghilang dari Bali.

"Hotel-hotel yang hanya menyerap energi Bali, perlu dikendalikan ke depan. Jangan dibiarkan leluasa," ucapnya.

Ia menambahkan, keberadaan hotel baru selain memperketat persaingan, sekaligus memicu persaingan tidak sehat. "Jangan salahkan kalau hotel-hotel yang ada sampai membuat pembukuan ganda karena itu dilakukan supaya tetap bertahan di tengah persaingan yang kian tak sehat," katanya. (AN)

Pastika Pertimbangkan Surati BKPM Soal Moratorium Hotel

Posted by Unknown No comments

Denpasar, Suara Buleleng - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mempertimbangkan untuk menyurati kembali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait implementasi moratorium pembangunan hotel di wilayah selatan Pulau Dewata.

Kepada wartawan di Denpasar, Kamis (2/1), Pastika mengemukakan bahwa kalau memang ternyata usulannya beberapa tahun lalu ke BKPM tidak jalan, memang harus dibuatkan surat yang baru.

"Usul saya ke BKPM supaya mereka tidak memberikan izin baru untuk akomodasi pariwisata terutama hotel berbintang di kawasan Denpasar, Badung, dan Gianyar. Kalau ada yang mau investasi, supaya diarahkan ke kawasan Bali utara, timur, dan barat, serta tengah. Itu usul saya dan BKPM sebelumnya mau menuruti," ucapnya.

Mantan Kapolda Bali itu berkeyakinan, jika izin penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri terkait akomodasi wisata melalui BKPM, pasti usulannya itu sudah disampaikan kepada pihak investor.

Hanya saja, ia tidak memungkiri justru terkadang pemerintah kabupaten memberikan izin dengan dasar otonomi daerah. "Okelah kami regulator. Regulator itu sebatas kami bisa meregulasi yang bisa diregulasi. Kalau tidak bisa mau bagaimana?" ujarnya.

Investasi yang memerlukan rekomendasi pemerintah provinsi, tambah dia, kalau lahan yang digunakan merupakan kawasan strategis provinsi. Tetapi selama ini ternyata belum ada yang dibangun di kawasan strategis itu.

Pastika sependapat kalau sebenarnya jumlah kamar hotel di kawasan Bali selatan sudah berlebih. "Persoalannya sudah tahu seperti itu mengapa masih bangun hotel terus, apa nggak sayang duitnya?" ujarnya mempertanyakan.

Ia juga menyatakan keheranannya mengapa pengusaha tetap membangun hotel, padahal prospeknya tidak bagus di tengah berlebihnya jumlah kamar. "Pasarnya buruk, kok bikin terus? Sekarang motivasinya apa? Ini yang perlu kami tanyakan," ucap Pastika.

Sebelumnya Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mengatakan moratorium hotel sangat penting dan pembangunan harus selektif supaya subak tidak sampai menghilang dari Bali.

"Hotel-hotel yang hanya menyerap energi Bali, perlu dikendalikan ke depan. Jangan dibiarkan leluasa," ucapnya.

Ia menambahkan, keberadaan hotel baru selain memperketat persaingan, sekaligus memicu persaingan tidak sehat. "Jangan salahkan kalau hotel-hotel yang ada sampai membuat pembukuan ganda karena itu dilakukan supaya tetap bertahan di tengah persaingan yang kian tak sehat," katanya. (AN)

20 Ribu Bintara Polri Baru Siap Amankan Pemilu 2014

Singaraja, Suara Buleleng - Sedikitnya 1000 orang siswa baru dilantik oleh Kapolda Bali Irjen Albertus Julius Benny Mokalu menjadi Bintara muda di SPN Singaraja, Senin (30/12/2013). Nantinya bintara muda tersebut akan ditugaskan di garda terdepan dalam rangka pengamanan Pemilu di tahun 2014 nanti.

Tampak dalam kegiatan tersebut ribuan bintara muda yang baru dilantik tersebut menampilkan kebolehannya dalam hal pengendalian massa dan beladiri yudo didepan keluarga yang siap menjemput.

Ketika dikonfirmasi disela-sela kegiatan tersebut, Kapolda Bali Irjen Albertus Julius Benny Mokalu mengungkapkan Bintara muda tersebut akan dikembalikan ke Polda yang pengirim siswa tersebut serta ditugaskan pada fungsi Shabara untuk persiapan Pemilu di tahun 2014.

"Tahun ini polri mendidik 20 ribu bintara muda yg terdiri dari Shabara dan Brimod di seluruh indonesia, sedang di SPN Singaraja mendapat jatah siswa sebanyak 1099 orang yg selanjutnya akan dikirim kembali ke polda pengirim", kata Benny.

Adapun 1099 Bintara baru tersebut akan ditugaskan di tiga Polda yakni Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur, dan Polda Bali. (LZ)

20 Ribu Bintara Polri Baru Siap Amankan Pemilu 2014

Posted by Unknown No comments

Singaraja, Suara Buleleng - Sedikitnya 1000 orang siswa baru dilantik oleh Kapolda Bali Irjen Albertus Julius Benny Mokalu menjadi Bintara muda di SPN Singaraja, Senin (30/12/2013). Nantinya bintara muda tersebut akan ditugaskan di garda terdepan dalam rangka pengamanan Pemilu di tahun 2014 nanti.

Tampak dalam kegiatan tersebut ribuan bintara muda yang baru dilantik tersebut menampilkan kebolehannya dalam hal pengendalian massa dan beladiri yudo didepan keluarga yang siap menjemput.

Ketika dikonfirmasi disela-sela kegiatan tersebut, Kapolda Bali Irjen Albertus Julius Benny Mokalu mengungkapkan Bintara muda tersebut akan dikembalikan ke Polda yang pengirim siswa tersebut serta ditugaskan pada fungsi Shabara untuk persiapan Pemilu di tahun 2014.

"Tahun ini polri mendidik 20 ribu bintara muda yg terdiri dari Shabara dan Brimod di seluruh indonesia, sedang di SPN Singaraja mendapat jatah siswa sebanyak 1099 orang yg selanjutnya akan dikirim kembali ke polda pengirim", kata Benny.

Adapun 1099 Bintara baru tersebut akan ditugaskan di tiga Polda yakni Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur, dan Polda Bali. (LZ)

Pemkab Se-Bali Sepakat Terapkan APBD "Online"

Denpasar, Suara Buleleng - Pemerintah Provinsi Bali dan sembilan pemerintah kabupaten/kota di daerah itu sepakat mendukung terwujudnya pelaksanaan APBD secara "online" sehingga semua transaksi keuangan dapat diakses oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

"Ini semuanya tentu kebulatan tekad dari Gubernur beserta seluruh pemda untuk transparan dan akuntabel," kata Ketua BPK Hadi Poernomo seusai mengadakan pertemuan tertutup dengan Gubernur Bali dan bupati/wali kota se-Bali di Denpasar, Senin (30/12).

Menurut dia, dengan transaksi keuangan secara "online" pemerintah daerah dan Bank Pembangunan Daerah Bali yang dapat diakses oleh BPK. Hal tersebut dapat menjadi semacam kamera sirkuit (CCTV) yang dapat memantau setiap penggunaan APBD.

"Kalau CCTV ada di mana-mana, mudah-mudahan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) akan berkurang secara sistemik," ujarnya.

Hadi menyambut positif komitmen pemprov dan pemerintah kabupaten/kota di Bali. Kedatangannya yang semula untuk memberikan imbauan APBD "online" tersebut, ternyata pemerintah daerah sudah menyanggupi, tanpa perlu diwajibkan.

Ia menambahkan bahwa dengan mekanisme online, otomatis pendapatan daerah akan meningkatkan karena pengawasannya akan kuat, apalagi Bank Pembangunan Daerah Bali sudah berjanji membuat sistem manajemen kas. Nantinya setiap transaksi keuangan dari pemerintah daerah harus melalui transfer bank.

Pihaknya akan kembali ke Pulau Dewata pada Januari 2014 untuk menindaklanjuti komitmen kesediaan jajaran pemerintah di Bali, dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan sebagainya.

Hadi mengharapkan Bali dapat menjadi daerah di luar Pulau Jawa yang pertama menerapkan akses transaksi keuangan secara "online". Untuk provinsi di Pulau Jawa sudah diterapkan oleh Provinsi DKI Jakarta.

Sistem serupa, lanjut Hadi, sudah diterapkan jauh sebelumnya seperti di Amerika Serikat pada era 1930-an dan di Malaysia tahun 1996.

Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan kesiapan pihaknya untuk menerapkan sistem "online" itu.

"Dari 10 entitas di Bali itu `kan sudah terhubung langsung dengan BPD. Sekarang tinggal nyambungkan dengan BPK, sederhana sekali secara teknologi," katanya.

Pastika menyatakan dari sisi transparansi tidak ada masalah karena semua pemerintah daerah pada dasarnya ingin baik. (AN)

Pemkab Se-Bali Sepakat Terapkan APBD "Online"

Posted by Unknown No comments

Denpasar, Suara Buleleng - Pemerintah Provinsi Bali dan sembilan pemerintah kabupaten/kota di daerah itu sepakat mendukung terwujudnya pelaksanaan APBD secara "online" sehingga semua transaksi keuangan dapat diakses oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

"Ini semuanya tentu kebulatan tekad dari Gubernur beserta seluruh pemda untuk transparan dan akuntabel," kata Ketua BPK Hadi Poernomo seusai mengadakan pertemuan tertutup dengan Gubernur Bali dan bupati/wali kota se-Bali di Denpasar, Senin (30/12).

Menurut dia, dengan transaksi keuangan secara "online" pemerintah daerah dan Bank Pembangunan Daerah Bali yang dapat diakses oleh BPK. Hal tersebut dapat menjadi semacam kamera sirkuit (CCTV) yang dapat memantau setiap penggunaan APBD.

"Kalau CCTV ada di mana-mana, mudah-mudahan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) akan berkurang secara sistemik," ujarnya.

Hadi menyambut positif komitmen pemprov dan pemerintah kabupaten/kota di Bali. Kedatangannya yang semula untuk memberikan imbauan APBD "online" tersebut, ternyata pemerintah daerah sudah menyanggupi, tanpa perlu diwajibkan.

Ia menambahkan bahwa dengan mekanisme online, otomatis pendapatan daerah akan meningkatkan karena pengawasannya akan kuat, apalagi Bank Pembangunan Daerah Bali sudah berjanji membuat sistem manajemen kas. Nantinya setiap transaksi keuangan dari pemerintah daerah harus melalui transfer bank.

Pihaknya akan kembali ke Pulau Dewata pada Januari 2014 untuk menindaklanjuti komitmen kesediaan jajaran pemerintah di Bali, dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan sebagainya.

Hadi mengharapkan Bali dapat menjadi daerah di luar Pulau Jawa yang pertama menerapkan akses transaksi keuangan secara "online". Untuk provinsi di Pulau Jawa sudah diterapkan oleh Provinsi DKI Jakarta.

Sistem serupa, lanjut Hadi, sudah diterapkan jauh sebelumnya seperti di Amerika Serikat pada era 1930-an dan di Malaysia tahun 1996.

Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan kesiapan pihaknya untuk menerapkan sistem "online" itu.

"Dari 10 entitas di Bali itu `kan sudah terhubung langsung dengan BPD. Sekarang tinggal nyambungkan dengan BPK, sederhana sekali secara teknologi," katanya.

Pastika menyatakan dari sisi transparansi tidak ada masalah karena semua pemerintah daerah pada dasarnya ingin baik. (AN)

Shortcut Denpasar-Singaraja Segera Terwujud

Singaraja, Suara Buleleng - Pemerintah Provinsi Bali segera mewujudkan proyek pembangunan jalan pintas atau "shortcut" yang menghubungkan Denpasar dengan Singaraja, Kabupaten Buleleng.

"Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dimulai pengerjaannya," kata Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta, di Singaraja, Minggu (29/12).

Selain dapat menyingkat waktu tempuh perjalanan Denpasar-Singaraja, "shortcut" melalui Bedugul, Kabupaten Tabanan, itu juga bertujuan untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi.

Selama ini pesatnya pertumbuhan ekonomi masih berada di wilayah Bali selatan yang meliputi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.

Sementara itu, wilayah Bali utara relatif stagnan, bahkan pendapatan dari sektor pariwisata masih tertinggal dengan delapan kabupaten/kota lainnya di Bali.

"Kalau waktu pengerjaannya tiga tahun, maka tahun 2017 jalan itu sudah bisa dioperasikan," kata Sudikerta.

Jalan tersebut rencananya akan dibangun lurus melalui Bedugul, Pancasari, dan Gitgit.

Selama ini waktu tempuh Denpasar-Singaraja mencapai tiga hingga empat jam melalui jalur perbukitan yang rawan longsor pada musim hujan. (AN)

Shortcut Denpasar-Singaraja Segera Terwujud

Posted by Unknown No comments

Singaraja, Suara Buleleng - Pemerintah Provinsi Bali segera mewujudkan proyek pembangunan jalan pintas atau "shortcut" yang menghubungkan Denpasar dengan Singaraja, Kabupaten Buleleng.

"Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dimulai pengerjaannya," kata Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta, di Singaraja, Minggu (29/12).

Selain dapat menyingkat waktu tempuh perjalanan Denpasar-Singaraja, "shortcut" melalui Bedugul, Kabupaten Tabanan, itu juga bertujuan untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi.

Selama ini pesatnya pertumbuhan ekonomi masih berada di wilayah Bali selatan yang meliputi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.

Sementara itu, wilayah Bali utara relatif stagnan, bahkan pendapatan dari sektor pariwisata masih tertinggal dengan delapan kabupaten/kota lainnya di Bali.

"Kalau waktu pengerjaannya tiga tahun, maka tahun 2017 jalan itu sudah bisa dioperasikan," kata Sudikerta.

Jalan tersebut rencananya akan dibangun lurus melalui Bedugul, Pancasari, dan Gitgit.

Selama ini waktu tempuh Denpasar-Singaraja mencapai tiga hingga empat jam melalui jalur perbukitan yang rawan longsor pada musim hujan. (AN)

Dililit Ular Sanca, Satpam Hotel Bali Hyatt Tewas Seketika

Denpasar, Suara Buleleng - Nasib nahas dialami seorang satpam Hotel Bali Hyatt di kawasan Sanur, Denpasar. Satpam bernama Ambar Arianto Mulyo (59) harus meregang nyawa secara tragis, dia tewas setelah dililit ular Sanca.

Kanit Reskrim Polsek Denpasar Selatan, Ajun Komisaris Gusti Ngurah Yudistira, menjelaskan, musibah itu bermula saat Arianto bersama beberapa rekannya melihat ular Sanca sepanjang empat meter melintas di jalan.

"Ular itu melintas menyebrang jalan dan masuk ke kawasan hotel," kata Yudistira menjelaskan, Jumat 27 Desember 2013.

Melihat hewan itu melata ke arah hotel, Arianto bersama rekannya mencoba menangkap ular. "Katanya karena takut mengganggu wisatawan, makanya ditangkap," kata dia.

Ular besar itu berhasil ditangkap. Arianto memegang kepala dan buntut ular yang terkenal dengan lilitannya itu. "Tangan kanan memegang kepala, tangan kiri memegang ekornya," ujar Yudistira.

Namun masalah muncul. Saat Arianto lengah, ular berontak. Ular itu langsung melilit lehernya. Meski sempat berusaha melepaskan lilitan ular, namun tenaga Arianto tak sebanding dengan daya bertahan ular tersebut.

Alhasil, Arianto tewas seketika di lokasi. "Korban tewas kehabisan napas. Teman-teman korban tak berani menolong karena takut," kata Yudistira.

Jenazah korban hingga kini masih disemayamkan di RSUP Sanglah. "Kami masih mencari ular tersebut. Hingga kini belum tertangkap," dia menambahkan. (VIVA)

Dililit Ular Sanca, Satpam Hotel Bali Hyatt Tewas Seketika

Posted by Unknown No comments

Denpasar, Suara Buleleng - Nasib nahas dialami seorang satpam Hotel Bali Hyatt di kawasan Sanur, Denpasar. Satpam bernama Ambar Arianto Mulyo (59) harus meregang nyawa secara tragis, dia tewas setelah dililit ular Sanca.

Kanit Reskrim Polsek Denpasar Selatan, Ajun Komisaris Gusti Ngurah Yudistira, menjelaskan, musibah itu bermula saat Arianto bersama beberapa rekannya melihat ular Sanca sepanjang empat meter melintas di jalan.

"Ular itu melintas menyebrang jalan dan masuk ke kawasan hotel," kata Yudistira menjelaskan, Jumat 27 Desember 2013.

Melihat hewan itu melata ke arah hotel, Arianto bersama rekannya mencoba menangkap ular. "Katanya karena takut mengganggu wisatawan, makanya ditangkap," kata dia.

Ular besar itu berhasil ditangkap. Arianto memegang kepala dan buntut ular yang terkenal dengan lilitannya itu. "Tangan kanan memegang kepala, tangan kiri memegang ekornya," ujar Yudistira.

Namun masalah muncul. Saat Arianto lengah, ular berontak. Ular itu langsung melilit lehernya. Meski sempat berusaha melepaskan lilitan ular, namun tenaga Arianto tak sebanding dengan daya bertahan ular tersebut.

Alhasil, Arianto tewas seketika di lokasi. "Korban tewas kehabisan napas. Teman-teman korban tak berani menolong karena takut," kata Yudistira.

Jenazah korban hingga kini masih disemayamkan di RSUP Sanglah. "Kami masih mencari ular tersebut. Hingga kini belum tertangkap," dia menambahkan. (VIVA)

Kebakaran di Teuku Umar, Landa Rumah dan Toko

Denpasar, Suara Buleleng - Kebakaran landa rumah dan toko, Bengkel dan Suku cadang mobil, Teuku Umar barat Denpasar, Kamis 26 Desember 2013 sekitar pukul 09.30 wita. Kebaran itu kemudian merembet ke toko ban dan kantor Notaris disebelahnya. Sedikitnya 9 unit mobil pemadam kebakaran turun untuk memadamkan si jago merah.

Menurut keterangan salah satu saksi, api mulai muncul dari salah satu ruang di ruko tersebut. Api awalnya muncul dari kipas angin kemudian membakar salah satu sofa yang ada di lantai satu ruko tersebut.

"Di ruangan bos, kabel kipas angin mercik api ke sofa yang ada di bawah. Itu kemudian membakar pengaman sofa," kata Marwan Hadi, pria yang sehari-hari berjualan koran di perempatan Teuku Umar.

Sontak kondisi tersebut membuat panik pemilik dan karyawan ruko. Mereka kemudian memindahkan sepeda motor dan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Karena ruko dipenuhi ban dan triplek, tak berselang lama api membesar dan membakar 2 unit ruko di sebelahnya.

Sementara, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Denpasar, Made Prapta mengaku kesulitan memadamkan api. "Karena api sudah terlalu besar, itu kendalanya. Apalagi ban nya sudah terbakar," ujar Made.

Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Sampai saat ini, belum diketahui kerugian dan penyebab pasti dari kebarakan itu. "Kami masih mencari penyebabnya, " kata Made Prapta melanjutkan.

Kejadian ini pun menjadi tontonan warga sekitar maupun para pengguna jalan, sehingga beberapa kali petugas pemadam menghimbau warga untuk menjauh dari TKP ( Tempat Kejadian Perkara ) agar petugas bisa bekerja maksimal.

Petugas kepolisian yang di bantu Dinas Perhubungan langsung melakukan pengalihan arus kendaraan yang datang dari jalan Teuku Umar di alihkan melalui  jalan By Pass Malboro dan kendaraan yang datang Imam Bonjol di alihkan melalui jalan Batanta. Kasus ini masih dalam penyelidikan, dan kerugian diperkirakan mencapai milyaran rupiah. (BD)

Kebakaran di Teuku Umar, Landa Rumah dan Toko

Posted by Unknown No comments

Denpasar, Suara Buleleng - Kebakaran landa rumah dan toko, Bengkel dan Suku cadang mobil, Teuku Umar barat Denpasar, Kamis 26 Desember 2013 sekitar pukul 09.30 wita. Kebaran itu kemudian merembet ke toko ban dan kantor Notaris disebelahnya. Sedikitnya 9 unit mobil pemadam kebakaran turun untuk memadamkan si jago merah.

Menurut keterangan salah satu saksi, api mulai muncul dari salah satu ruang di ruko tersebut. Api awalnya muncul dari kipas angin kemudian membakar salah satu sofa yang ada di lantai satu ruko tersebut.

"Di ruangan bos, kabel kipas angin mercik api ke sofa yang ada di bawah. Itu kemudian membakar pengaman sofa," kata Marwan Hadi, pria yang sehari-hari berjualan koran di perempatan Teuku Umar.

Sontak kondisi tersebut membuat panik pemilik dan karyawan ruko. Mereka kemudian memindahkan sepeda motor dan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Karena ruko dipenuhi ban dan triplek, tak berselang lama api membesar dan membakar 2 unit ruko di sebelahnya.

Sementara, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Denpasar, Made Prapta mengaku kesulitan memadamkan api. "Karena api sudah terlalu besar, itu kendalanya. Apalagi ban nya sudah terbakar," ujar Made.

Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Sampai saat ini, belum diketahui kerugian dan penyebab pasti dari kebarakan itu. "Kami masih mencari penyebabnya, " kata Made Prapta melanjutkan.

Kejadian ini pun menjadi tontonan warga sekitar maupun para pengguna jalan, sehingga beberapa kali petugas pemadam menghimbau warga untuk menjauh dari TKP ( Tempat Kejadian Perkara ) agar petugas bisa bekerja maksimal.

Petugas kepolisian yang di bantu Dinas Perhubungan langsung melakukan pengalihan arus kendaraan yang datang dari jalan Teuku Umar di alihkan melalui  jalan By Pass Malboro dan kendaraan yang datang Imam Bonjol di alihkan melalui jalan Batanta. Kasus ini masih dalam penyelidikan, dan kerugian diperkirakan mencapai milyaran rupiah. (BD)

Pemprov Bali Gelontor Dana Gerbangsadu Untuk 45 Desa

Denpasar, Suara Buleleng - Pemerintah Provinsi Bali kembali menggelontorkan dana hibah melalui program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara untuk 45 desa dengan tingkat kemiskinan 25 hingga 34 persen.

"Masih sama dengan 82 desa penerima program Gerbangsadu sebelumnya, bantuan tiap desa miskin untuk kali ini masih sebesar Rp1,02 miliar yang dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif dan pembangunan infrastruktur," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali Ketut Lihadnyana di sela-sela pencairan dana hibah tersebut di Denpasar, Selasa (24/12).

Ia mengemukakan bahwa 45 desa penerima dana Gerbangsadu itu berasal dari enam kabupaten di Bali, yakni Gianyar, Bangli, Klungkung, Karangasem, Buleleng, dan Tabanan. Alokasi untuk desa-desa tersebut telah dianggarkan dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2013.

"Jika sebelumnya dana Gerbangsadu itu sebesar 20 persen dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, 80 persen pengembangan ekonomi produktif dan Rp20 juta untuk operasional, untuk 45 desa penerima ini ada sedikit perbedaan peruntukan," ujarnya.

Perbedaan itu, ucap dia, terletak pada peruntukan 20 persen pembangunan infrastruktur. Menurut Lihadnyana, kalau memang di desa bersangkutan tidak dibutuhkan pembangunan infrastruktur, maka dana dapat dialokasikan untuk menambah pengembangan kegiatan ekonomi produktif.

"Selain itu, kepala desa atau perbekel, tak bisa serta merta mengambil dana program tanpa adanya rekomendasi atau persetujuan dari tim teknis kabupaten masing-masing. Hal itu untuk menghindari kasus penyalahgunaan dana Gerbangsadu seperti yang terjadi pada sebuah desa di Kabupaten Buleleng dan satu desa lainnya di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung," kataya.

Menurut Lihadnyana, proses hukum untuk kedua kepala desa bermasalah itu harus tetap berjalan supaya menjadi pembelajaran bagi kepala desa lainnya untuk tidak mengulangi tindakan yang serupa.

Di sisi lain, tambah dia, melalui program Gerbangsadu Mandara diharapkan terbangun sinergitas lebih baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten.

"Artinya desa yang menjadi sasaran Gerbangsadu dari Pemprov Bali, semestinya juga menjadi sasaran penerima program lainnya dari pemerintah kabupaten sehingga dengan upaya pengeroyokan bersama itu akan lebih cepat mengentaskan kemiskinan di desa itu," katanya.

Lihadnyana mengajak masyarakat dan media untuk turut mengawasi pelaksanaan program itu untuk meminimalisasi terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan bantuan.

Pada acara tersebut, simbolis penyerahan bantuan diterima oleh kepala desa didampingi dengan perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) masing-masing. (AN)

Pemprov Bali Gelontor Dana Gerbangsadu Untuk 45 Desa

Posted by Unknown No comments

Denpasar, Suara Buleleng - Pemerintah Provinsi Bali kembali menggelontorkan dana hibah melalui program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara untuk 45 desa dengan tingkat kemiskinan 25 hingga 34 persen.

"Masih sama dengan 82 desa penerima program Gerbangsadu sebelumnya, bantuan tiap desa miskin untuk kali ini masih sebesar Rp1,02 miliar yang dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif dan pembangunan infrastruktur," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali Ketut Lihadnyana di sela-sela pencairan dana hibah tersebut di Denpasar, Selasa (24/12).

Ia mengemukakan bahwa 45 desa penerima dana Gerbangsadu itu berasal dari enam kabupaten di Bali, yakni Gianyar, Bangli, Klungkung, Karangasem, Buleleng, dan Tabanan. Alokasi untuk desa-desa tersebut telah dianggarkan dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2013.

"Jika sebelumnya dana Gerbangsadu itu sebesar 20 persen dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, 80 persen pengembangan ekonomi produktif dan Rp20 juta untuk operasional, untuk 45 desa penerima ini ada sedikit perbedaan peruntukan," ujarnya.

Perbedaan itu, ucap dia, terletak pada peruntukan 20 persen pembangunan infrastruktur. Menurut Lihadnyana, kalau memang di desa bersangkutan tidak dibutuhkan pembangunan infrastruktur, maka dana dapat dialokasikan untuk menambah pengembangan kegiatan ekonomi produktif.

"Selain itu, kepala desa atau perbekel, tak bisa serta merta mengambil dana program tanpa adanya rekomendasi atau persetujuan dari tim teknis kabupaten masing-masing. Hal itu untuk menghindari kasus penyalahgunaan dana Gerbangsadu seperti yang terjadi pada sebuah desa di Kabupaten Buleleng dan satu desa lainnya di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung," kataya.

Menurut Lihadnyana, proses hukum untuk kedua kepala desa bermasalah itu harus tetap berjalan supaya menjadi pembelajaran bagi kepala desa lainnya untuk tidak mengulangi tindakan yang serupa.

Di sisi lain, tambah dia, melalui program Gerbangsadu Mandara diharapkan terbangun sinergitas lebih baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten.

"Artinya desa yang menjadi sasaran Gerbangsadu dari Pemprov Bali, semestinya juga menjadi sasaran penerima program lainnya dari pemerintah kabupaten sehingga dengan upaya pengeroyokan bersama itu akan lebih cepat mengentaskan kemiskinan di desa itu," katanya.

Lihadnyana mengajak masyarakat dan media untuk turut mengawasi pelaksanaan program itu untuk meminimalisasi terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan bantuan.

Pada acara tersebut, simbolis penyerahan bantuan diterima oleh kepala desa didampingi dengan perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) masing-masing. (AN)

22,97 Persen Penduduk Bali Kalangan Remaja

Denpasar, Suara Buleleng - Sekitar 22,97 persen dari 3.890.757 jiwa penduduk Provinsi Bali dari kalangan remaja berusia 10-24 tahun, sebagaimana hasil sensus penduduk terbaru.

"Remaja yang potensinya sangat besar itu mempunyai masalah yang kompleks seiring dengan masa transisi yang dialaminya," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, I Wayan Sundra, di Denpasar, Rabu (18/12).

Ia menyebutkan beberapa masalah menonjol yang dialami remaja di Bali, di antaranya kehamilan di luar pernikahan, penyalahgunaan narkoba, dan penyalahgunaan benda terlarang lainnya.

"Oleh sebab itu remaja sebagai generasi penerus bangsa perlu dibekali pemahaman yang benar tentang kesehatan reproduksi serta dampak-dampak pergaulan bebas terhadap masa depannya," katanya.

Semua itu sangat penting bagi kelangsungan pendidikan, kesehatan dan fertilitas sekaligus sebagai persiapan dalam membentuk rumah tangga mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Wayan Sundra menambahkan bahwa rata-rata usia perkawinan di Bali berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1990, 2000, dan 2010 terus berfluktuasi.

Jika pada tahun 1990 usia perkawinan perempuan di Bali tercatat 22,7 tahun, maka pada tahun 2000 meningkat menjadi 23,1 tahun, namun pada tahun 2010 menurun menjadi 22,4 tahun. (AN)

22,97 Persen Penduduk Bali Kalangan Remaja

Posted by Unknown No comments

Denpasar, Suara Buleleng - Sekitar 22,97 persen dari 3.890.757 jiwa penduduk Provinsi Bali dari kalangan remaja berusia 10-24 tahun, sebagaimana hasil sensus penduduk terbaru.

"Remaja yang potensinya sangat besar itu mempunyai masalah yang kompleks seiring dengan masa transisi yang dialaminya," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, I Wayan Sundra, di Denpasar, Rabu (18/12).

Ia menyebutkan beberapa masalah menonjol yang dialami remaja di Bali, di antaranya kehamilan di luar pernikahan, penyalahgunaan narkoba, dan penyalahgunaan benda terlarang lainnya.

"Oleh sebab itu remaja sebagai generasi penerus bangsa perlu dibekali pemahaman yang benar tentang kesehatan reproduksi serta dampak-dampak pergaulan bebas terhadap masa depannya," katanya.

Semua itu sangat penting bagi kelangsungan pendidikan, kesehatan dan fertilitas sekaligus sebagai persiapan dalam membentuk rumah tangga mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Wayan Sundra menambahkan bahwa rata-rata usia perkawinan di Bali berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1990, 2000, dan 2010 terus berfluktuasi.

Jika pada tahun 1990 usia perkawinan perempuan di Bali tercatat 22,7 tahun, maka pada tahun 2000 meningkat menjadi 23,1 tahun, namun pada tahun 2010 menurun menjadi 22,4 tahun. (AN)

Investasikan Rp 308 M, Siloam Akuisisi 2 RS di Bali

Jakarta, Suara Buleleng - PT Siloam International Hospitals Tbk (Siloam) mengakuisisi rumah sakit BIMC di Kuta dan di Nusa Dua, di Bali.

Akuisisi ini dilaksanakan melalui pembelian 80 persen saham dari PT Medika Sarana Traliansia oleh Siloam sebesar Rp 308 miliar, termasuk pengambilalihan utang PT Medika Sarana Traliansia.

"Dengan akuisisi ini, Siloam saat ini mengoperasikan tiga rumah sakit di Bali," kata Presiden Direktur Siloam Hospitals Group, Dr. Gershu Paul, dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/12).

Dia mengatakan, dengan akuisisi dua RS di Bali ini, Siloam akan menambah lebih dari 80 tempat tidur dari 280 kapasitas tempat tidur yang sudah ada saat ini di Siloam Hospitals Bali di Jalan Sunset Road, Kuta.

Akuisisi ini memungkinkan Siloam untuk lebih mencakup seluruh layanan kesehatan mulai dari emergency, kosmetik, specialized dialysis, kesehatan gigi dan assisted living. Adapun fasilitas Nusa Dua akan menjadi pusat Medical Tourism

"Akuisisi atas kedua rumah sakit ini akan segera menambah kontribusi pendapatan perusahaan di tahun 2014," kata dia.

Menurut dia, Siloam juga akan hadir di titik-titik tujuan utama di Bali, yaitu di Kuta dan di Nusa Dua. Siloam juga berencana mendirikan Klinik di Ubud, Mataram dan Labuan Bajo untuk memastikan bahwa penduduk dari wilayah tersebut memiliki akses ke layanan kesehatan primer maupun sekunder yang berkualitas.

Paul mengungkapkan, bersama Siloam Hospitals Bali yang sudah ada, penambahan RS dan klinik kesehatan di pasar-pasar utama tersebut semakin mengokohkan kehadiran Siloam di Bali. Selain itu, aksi korporasi ini juga sebagai wujud penyediaan akses ke agen perjalanan global dan agen asuransi.

"Kita akan memperoleh akses ke pasar turis di Bali mengingat reputasi BIMC di antara 2 juta wisatawan yang berkunjung setiap tahunnya ke Bali," kata Paul.

Siloam saat ini mengoperasikan 14 rumah sakit secara nasional, dengan lebih dari 4.000 kapasitas tempat tidur dan lebih dari 5.300 staf medis dan dokter. Ini membuat Siloam tercatat sebagai penyedia layanan kesehatan terbesar di Indonesia.

Selama 17 tahun terakhir, Siloam menjadi pelopor perkembangan layanan kesehatan di Indonesia. Siloam Hospitals Lippo Village adalah rumah sakit pertama di Indonesia yang telah diakreditasi oleh Joint Commission International pada tahun 2007 dan telah berhasil mempertahankan akreditasinya sejak saat itu.

Siloam merupakan pelopor dalam penggunaan MRI 3-Tesla, 256 Slice CT Rapid Arc Linear Accelerator dan teknologi Gamma Knife di Indonesia. (BS)

Investasikan Rp 308 M, Siloam Akuisisi 2 RS di Bali

Posted by Unknown No comments

Jakarta, Suara Buleleng - PT Siloam International Hospitals Tbk (Siloam) mengakuisisi rumah sakit BIMC di Kuta dan di Nusa Dua, di Bali.

Akuisisi ini dilaksanakan melalui pembelian 80 persen saham dari PT Medika Sarana Traliansia oleh Siloam sebesar Rp 308 miliar, termasuk pengambilalihan utang PT Medika Sarana Traliansia.

"Dengan akuisisi ini, Siloam saat ini mengoperasikan tiga rumah sakit di Bali," kata Presiden Direktur Siloam Hospitals Group, Dr. Gershu Paul, dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/12).

Dia mengatakan, dengan akuisisi dua RS di Bali ini, Siloam akan menambah lebih dari 80 tempat tidur dari 280 kapasitas tempat tidur yang sudah ada saat ini di Siloam Hospitals Bali di Jalan Sunset Road, Kuta.

Akuisisi ini memungkinkan Siloam untuk lebih mencakup seluruh layanan kesehatan mulai dari emergency, kosmetik, specialized dialysis, kesehatan gigi dan assisted living. Adapun fasilitas Nusa Dua akan menjadi pusat Medical Tourism

"Akuisisi atas kedua rumah sakit ini akan segera menambah kontribusi pendapatan perusahaan di tahun 2014," kata dia.

Menurut dia, Siloam juga akan hadir di titik-titik tujuan utama di Bali, yaitu di Kuta dan di Nusa Dua. Siloam juga berencana mendirikan Klinik di Ubud, Mataram dan Labuan Bajo untuk memastikan bahwa penduduk dari wilayah tersebut memiliki akses ke layanan kesehatan primer maupun sekunder yang berkualitas.

Paul mengungkapkan, bersama Siloam Hospitals Bali yang sudah ada, penambahan RS dan klinik kesehatan di pasar-pasar utama tersebut semakin mengokohkan kehadiran Siloam di Bali. Selain itu, aksi korporasi ini juga sebagai wujud penyediaan akses ke agen perjalanan global dan agen asuransi.

"Kita akan memperoleh akses ke pasar turis di Bali mengingat reputasi BIMC di antara 2 juta wisatawan yang berkunjung setiap tahunnya ke Bali," kata Paul.

Siloam saat ini mengoperasikan 14 rumah sakit secara nasional, dengan lebih dari 4.000 kapasitas tempat tidur dan lebih dari 5.300 staf medis dan dokter. Ini membuat Siloam tercatat sebagai penyedia layanan kesehatan terbesar di Indonesia.

Selama 17 tahun terakhir, Siloam menjadi pelopor perkembangan layanan kesehatan di Indonesia. Siloam Hospitals Lippo Village adalah rumah sakit pertama di Indonesia yang telah diakreditasi oleh Joint Commission International pada tahun 2007 dan telah berhasil mempertahankan akreditasinya sejak saat itu.

Siloam merupakan pelopor dalam penggunaan MRI 3-Tesla, 256 Slice CT Rapid Arc Linear Accelerator dan teknologi Gamma Knife di Indonesia. (BS)

Sepasang Jenglot Gegerkan Warga Jimbaran

Jimbaran, Suara Buleleng - Warga di sekitar Panrtai Muaya, Jimbaran, Kuta dihebohkan dengan penemuan dua benda mirip boneka mengerikan akhir-akhir ini. Memiliki tinggi kurang dari lima centimeter, memiliki taring, berambut gondrong, kuku tajam, dan bola mata melotot. Warga meyakini benda yang ditemukan warga bernama I Ketut Tirin itu adalah jenglot.

Kisah mistis memang sulit dinalar sehat tapi itu ada di kehidupan. Begitu juga dengan penemuan dua benda yang diduga jenglot dari Muaya, Jimbaran. Bagi sebagain orang, meski ukurannya tak lebih besar dari gantungan kunci dua jenglot itu memiliki kekuatan magis lumayan.

Dipicu rasa penasaran, kabar penemuan jenglot itu sontak langsung menjalar ke semua warga Jimbaran dan sekitarnya.

Apalagi tidak sedikit warga yang sengaja memfoto dua benda aneh itu lantas dipasang sebagai profile picture di smartphone.

Nah ditengah kerumunan warga itu, pria paruh baya bernama Jro Mangku Karang menjadi pusat perhatian. Dia sibuk menerangkan kepada warga yang datang soal dua jenglot itu.

Menurut Mangku Karang, dua jenglot itu punya aura negatif yang sangat besar. "Memang dua jenglot ini tidak bergerak, tapi secara tidak kelihatan, auranya hidup dan sangat kuat. Bahkan kalau ada yang punya (pemiliknya) datang dia akan aktif kembali," kata Karang.

Dari pandangan spiritualnya, jenglot itu kemungkinan dimanfaatkan sebagai penglaris bagi pedagang atau pengusaha. Biasanya jenglot ini diletakkan di dekat tempat uang.

Bagi sebagaian orang penjelasan Karang ini cukup logis jika melihat lokasi penemuan jenglot. Di tempat penemuan banyak berdiri kafe dan beberapa hotel. Jenglot itu ditemukan terkubur di dalam pasir. Karena itu, menurut Karang dua jenglot itu diduga berfungsi untuk penglaris dagangan atau usaha.

Kata dia, memelihara jenglot bisa sangat berbahaya. Biasanya jenglot meminta korban atau tumbal. "Benda ini pernah dibuang ke laut tapi kembali lagi," kata pria yang dianggap sebagai sesepuh di desa setempat.

Ketut Tirin mengaku menemukan jenglot itu di pinggir pantai saat sedang berolahraga pagi. Posisinya telungkup dan tertutup pasir. "Setelah saya cuci, ternyata benda itu mirip jenglot," kata dia.

Karena tidak mau terlibat dengan hal yang dianggap tidak penting, Tirin membuang benda itu ke laut. Eh ternyata dengan cepat dua jenglot itu kembali lagi. Tak menyerah. Tirin mengumpulkan tenaganya lebih besar untuk membuangnya lebih jauh ke laut. Lagi-lagi dua benda itu datang. Bahkan jaraknya saling berdekatan. "Sepertinya mereka tak mau dipisahkan," kata Tirin.

Warga yang berada di pinggir pantai pun langsung mengerumuni Tirin. Hingga akhirnya Karang datang. (JPNN)

Sepasang Jenglot Gegerkan Warga Jimbaran

Posted by Unknown No comments

Jimbaran, Suara Buleleng - Warga di sekitar Panrtai Muaya, Jimbaran, Kuta dihebohkan dengan penemuan dua benda mirip boneka mengerikan akhir-akhir ini. Memiliki tinggi kurang dari lima centimeter, memiliki taring, berambut gondrong, kuku tajam, dan bola mata melotot. Warga meyakini benda yang ditemukan warga bernama I Ketut Tirin itu adalah jenglot.

Kisah mistis memang sulit dinalar sehat tapi itu ada di kehidupan. Begitu juga dengan penemuan dua benda yang diduga jenglot dari Muaya, Jimbaran. Bagi sebagain orang, meski ukurannya tak lebih besar dari gantungan kunci dua jenglot itu memiliki kekuatan magis lumayan.

Dipicu rasa penasaran, kabar penemuan jenglot itu sontak langsung menjalar ke semua warga Jimbaran dan sekitarnya.

Apalagi tidak sedikit warga yang sengaja memfoto dua benda aneh itu lantas dipasang sebagai profile picture di smartphone.

Nah ditengah kerumunan warga itu, pria paruh baya bernama Jro Mangku Karang menjadi pusat perhatian. Dia sibuk menerangkan kepada warga yang datang soal dua jenglot itu.

Menurut Mangku Karang, dua jenglot itu punya aura negatif yang sangat besar. "Memang dua jenglot ini tidak bergerak, tapi secara tidak kelihatan, auranya hidup dan sangat kuat. Bahkan kalau ada yang punya (pemiliknya) datang dia akan aktif kembali," kata Karang.

Dari pandangan spiritualnya, jenglot itu kemungkinan dimanfaatkan sebagai penglaris bagi pedagang atau pengusaha. Biasanya jenglot ini diletakkan di dekat tempat uang.

Bagi sebagaian orang penjelasan Karang ini cukup logis jika melihat lokasi penemuan jenglot. Di tempat penemuan banyak berdiri kafe dan beberapa hotel. Jenglot itu ditemukan terkubur di dalam pasir. Karena itu, menurut Karang dua jenglot itu diduga berfungsi untuk penglaris dagangan atau usaha.

Kata dia, memelihara jenglot bisa sangat berbahaya. Biasanya jenglot meminta korban atau tumbal. "Benda ini pernah dibuang ke laut tapi kembali lagi," kata pria yang dianggap sebagai sesepuh di desa setempat.

Ketut Tirin mengaku menemukan jenglot itu di pinggir pantai saat sedang berolahraga pagi. Posisinya telungkup dan tertutup pasir. "Setelah saya cuci, ternyata benda itu mirip jenglot," kata dia.

Karena tidak mau terlibat dengan hal yang dianggap tidak penting, Tirin membuang benda itu ke laut. Eh ternyata dengan cepat dua jenglot itu kembali lagi. Tak menyerah. Tirin mengumpulkan tenaganya lebih besar untuk membuangnya lebih jauh ke laut. Lagi-lagi dua benda itu datang. Bahkan jaraknya saling berdekatan. "Sepertinya mereka tak mau dipisahkan," kata Tirin.

Warga yang berada di pinggir pantai pun langsung mengerumuni Tirin. Hingga akhirnya Karang datang. (JPNN)

Samsat Online Diusulkan Lebih Sempurna

Denpasar, Suara Buleleng - Ketua Komisi II DPRD Bali Tutik Kusuma Wardhani mengatakan, pertumbuhan kendaraan di Bali cukup pesat, sehingga perlu dibuatkan sistem secara "online" atau berjaringan lebih sempurna agar semua identitas kendaraan tersebut bisa terdaftar.

"Melalui pembayar pajak tersebut bisa mendata kendaraan di Bali. jadi hal ini harus disambut dengan baik oleh semua komponen agar mau bersinergi antara pemerintah daerah, Jasa Raharja sebagai pemengang polis asuransi, maupun pihak kepolisian yang melakukan regisrasi dan identifikasi kendaraan," katanya di Denpasar, Kamis (12/12).

Selain itu, kata dia, saat masyarakat ingin membayar pajak semestinya tidak dipersulit. Contoh saja ketika mereka ingin membayar pajak kenapa harus membawa BPKB asli, padahal kebanyakan masyarakat membeli kendaraan secara mencicil, otomatis BPKB mereka ada di bank dan tidak mungkin diserahan kepada pemilik untuk sementara. Ini jelas mempersulit masyarakat," kata politikus Partai Demokrat.

Ia mengatakan penyempurnaan sistem "online" yang akan diterapkan pihak Pemerintah Provinsi Bali sesungguhnya tidak perlu kajian lagi. Hal ini hanya berporos pada adanya kebijakan dari Gubernur dengan Kapolda Bali.

"Karena saat ini plat nomornya sekarang sudah bisa dibayar melalui bank BRI dan pemerintah daerah dan Jasa Rahaja melalui Bank BPD, tinggal ini saja yang mesti disenergikan dan perlu dibahas tingkat gubenrur dan kapolda. Kalau ingin adanya dengar pendapat dengan DPRD Bali, kami siap untuk untuk hadir dan siap mengawal hingga ke Kapolri," ujarnya.

Ia mengatakan pihaknya akan mendesak serta membuat surat rekomendasi ke gubernur untuk menindaklanjuti serta membahas sistem Samsat Online yang lebih disempurnakan.


Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengatakan pihaknya menyambut positif dilakukan pelaksanaan Samsat "Online" dengan jemput bola, karena harapan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang efektif, prima serta cepat.

"Ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan sektor pendapatan dari pajak. Kita juga akan mengkoordinasikan masalah ini dengan pihak terkait agar bisa berjalan dengan baik. Dan apa yang menjadi saran serta sumbangsih dari dewan itu kami akan laporkan ke gubernur dan gubernur yang nantinya menyikapi," kata politikus asal Buleleng itu.

Sebelumnya, Bali kehilangan pendapatan rata-rata sebesar Rp263,42 miliar per tahun dari pembayaran pajak kendaraan bermorot (ranmor).

Sebab rata-rata tiap tahun terhitung dari 2010 hingga September 2013 jumlah ranmor yang tidak membayar pajak melalui Samsat di Dinas Pendapatan Daerah Bali sebanyak 878.089 unit per tahun.

Berdasarkan data jumlah ranmor di Polda Bali, tahun 2010 sebanyak 2,36 juta, tahun 2011 sebanyak 2,59 juta, angka itu meningkat tajam di tahun 2012 sebesar 2,82 juta dan tahun 2013 ada tiga juta ranmor.
>
Sementara berdasarkan data jumlah kendaraan yang membayar pajak di Dispenda Bali pada 2010 ada 1,44 juta kendaraan dengan nilai Rp502,67 miliar. Di tahun 2011 ada 1,86 juta kendaraan dengan nilai pajak Rp558,60 miliar.

Di tahun 2012 tercatat 1,94 juta kendaraan dengan nilai pembayaran pajak Rp622,890 miliar. Sementara hingga September 2013 tercatat ada 1,75 juta kendaraan yang membayar pajak dengan nilai Rp614,05 miliar.

Jadi jika dihitung selama empat tahun dengan pajak rata-rata per ranmor Rp300 ribu per tahun dan dengan jumlah rata-rata yang tidak membayar pajak ada 878.089 unit per tahun, maka kehilangan pendapatan Dispenda sebesar Rp263,42 miliar per tahun. (AN)

Samsat Online Diusulkan Lebih Sempurna

Posted by Unknown No comments

Denpasar, Suara Buleleng - Ketua Komisi II DPRD Bali Tutik Kusuma Wardhani mengatakan, pertumbuhan kendaraan di Bali cukup pesat, sehingga perlu dibuatkan sistem secara "online" atau berjaringan lebih sempurna agar semua identitas kendaraan tersebut bisa terdaftar.

"Melalui pembayar pajak tersebut bisa mendata kendaraan di Bali. jadi hal ini harus disambut dengan baik oleh semua komponen agar mau bersinergi antara pemerintah daerah, Jasa Raharja sebagai pemengang polis asuransi, maupun pihak kepolisian yang melakukan regisrasi dan identifikasi kendaraan," katanya di Denpasar, Kamis (12/12).

Selain itu, kata dia, saat masyarakat ingin membayar pajak semestinya tidak dipersulit. Contoh saja ketika mereka ingin membayar pajak kenapa harus membawa BPKB asli, padahal kebanyakan masyarakat membeli kendaraan secara mencicil, otomatis BPKB mereka ada di bank dan tidak mungkin diserahan kepada pemilik untuk sementara. Ini jelas mempersulit masyarakat," kata politikus Partai Demokrat.

Ia mengatakan penyempurnaan sistem "online" yang akan diterapkan pihak Pemerintah Provinsi Bali sesungguhnya tidak perlu kajian lagi. Hal ini hanya berporos pada adanya kebijakan dari Gubernur dengan Kapolda Bali.

"Karena saat ini plat nomornya sekarang sudah bisa dibayar melalui bank BRI dan pemerintah daerah dan Jasa Rahaja melalui Bank BPD, tinggal ini saja yang mesti disenergikan dan perlu dibahas tingkat gubenrur dan kapolda. Kalau ingin adanya dengar pendapat dengan DPRD Bali, kami siap untuk untuk hadir dan siap mengawal hingga ke Kapolri," ujarnya.

Ia mengatakan pihaknya akan mendesak serta membuat surat rekomendasi ke gubernur untuk menindaklanjuti serta membahas sistem Samsat Online yang lebih disempurnakan.


Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengatakan pihaknya menyambut positif dilakukan pelaksanaan Samsat "Online" dengan jemput bola, karena harapan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang efektif, prima serta cepat.

"Ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan sektor pendapatan dari pajak. Kita juga akan mengkoordinasikan masalah ini dengan pihak terkait agar bisa berjalan dengan baik. Dan apa yang menjadi saran serta sumbangsih dari dewan itu kami akan laporkan ke gubernur dan gubernur yang nantinya menyikapi," kata politikus asal Buleleng itu.

Sebelumnya, Bali kehilangan pendapatan rata-rata sebesar Rp263,42 miliar per tahun dari pembayaran pajak kendaraan bermorot (ranmor).

Sebab rata-rata tiap tahun terhitung dari 2010 hingga September 2013 jumlah ranmor yang tidak membayar pajak melalui Samsat di Dinas Pendapatan Daerah Bali sebanyak 878.089 unit per tahun.

Berdasarkan data jumlah ranmor di Polda Bali, tahun 2010 sebanyak 2,36 juta, tahun 2011 sebanyak 2,59 juta, angka itu meningkat tajam di tahun 2012 sebesar 2,82 juta dan tahun 2013 ada tiga juta ranmor.
>
Sementara berdasarkan data jumlah kendaraan yang membayar pajak di Dispenda Bali pada 2010 ada 1,44 juta kendaraan dengan nilai Rp502,67 miliar. Di tahun 2011 ada 1,86 juta kendaraan dengan nilai pajak Rp558,60 miliar.

Di tahun 2012 tercatat 1,94 juta kendaraan dengan nilai pembayaran pajak Rp622,890 miliar. Sementara hingga September 2013 tercatat ada 1,75 juta kendaraan yang membayar pajak dengan nilai Rp614,05 miliar.

Jadi jika dihitung selama empat tahun dengan pajak rata-rata per ranmor Rp300 ribu per tahun dan dengan jumlah rata-rata yang tidak membayar pajak ada 878.089 unit per tahun, maka kehilangan pendapatan Dispenda sebesar Rp263,42 miliar per tahun. (AN)

Prof. Windia : Kearifan Lokal Strategi Tangkal Terorisme

Denpasar, Suara Buleleng - Guru besar Universitas Udayana Prof I Wayan Windia berpendapat nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di sebagian besar daerah di Indonesia merupakan salah satu strategi untuk mencegah dan menangkal radikalisme dan terorisme.

"Masalahnya bangsa Indonesia belum maksimal memecahkan masalah sosial dan kuktural sehingga kearifan lokal belum mendapat perhatian dengan baik," katanya pada acara Sosialisasi Pencegahan Terorisme di Sanur, Denpasar, Kamis (12/12).

Ia mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia selama ini sangat banyak, baik yang dikeluarkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota namun belum mampu melindungi dan melelihara kebudayaan dan kearifan lokal.

"Konsep radikal muncul dari pikiran setiap otak di kepala-kepala orang yang berhadapan dengan hati nurani masing-masing," ujar Ketua Badan Penjaminan Mutu Unud itu.

Menurut Windia, jika budaya dan kearifan lokal itu dapat terpelihara dengan baik, maka radikalisme dan terorisme dapat dihindari dan ditekan sekecil mungkin.

"Budaya dan kearifan lokal juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungannya, terutama Bali sebagai daerah tujuan wisata," ujar Prof Windia.

Prof Windia mengingatkan, pariwisata Bali berkembang pesat yang harus mengorbankan sektor-sektor lainnya termasuk bidang pertanian.

Hal itu terlihat investasi pembangunan di Bali 97 persen di antaranya untuk sektor pariwisata, sedangkan bidang pertanian hanya 0,5 persen.

"Kondisi demikian itu menimbulkan friksi-friksi akibat bertentangan dengan hati nurani rakyat," tutur Prof Windia.

Rasa ketidakpuasan masyarakat, khususnya kalangan petani serta tidak meratanya tingkat kesejahteraan masyarakat itu bisa menjadi potensi radikal dan terorisme.

"Semua itu perlu diantipasi dalam menjaga dan memelihara stabilitas keamanan yang selama ini mantap di Pulau Dewata," ujar Windia berharap.  (AN)

Prof. Windia : Kearifan Lokal Strategi Tangkal Terorisme

Posted by Unknown No comments

Denpasar, Suara Buleleng - Guru besar Universitas Udayana Prof I Wayan Windia berpendapat nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di sebagian besar daerah di Indonesia merupakan salah satu strategi untuk mencegah dan menangkal radikalisme dan terorisme.

"Masalahnya bangsa Indonesia belum maksimal memecahkan masalah sosial dan kuktural sehingga kearifan lokal belum mendapat perhatian dengan baik," katanya pada acara Sosialisasi Pencegahan Terorisme di Sanur, Denpasar, Kamis (12/12).

Ia mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia selama ini sangat banyak, baik yang dikeluarkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota namun belum mampu melindungi dan melelihara kebudayaan dan kearifan lokal.

"Konsep radikal muncul dari pikiran setiap otak di kepala-kepala orang yang berhadapan dengan hati nurani masing-masing," ujar Ketua Badan Penjaminan Mutu Unud itu.

Menurut Windia, jika budaya dan kearifan lokal itu dapat terpelihara dengan baik, maka radikalisme dan terorisme dapat dihindari dan ditekan sekecil mungkin.

"Budaya dan kearifan lokal juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungannya, terutama Bali sebagai daerah tujuan wisata," ujar Prof Windia.

Prof Windia mengingatkan, pariwisata Bali berkembang pesat yang harus mengorbankan sektor-sektor lainnya termasuk bidang pertanian.

Hal itu terlihat investasi pembangunan di Bali 97 persen di antaranya untuk sektor pariwisata, sedangkan bidang pertanian hanya 0,5 persen.

"Kondisi demikian itu menimbulkan friksi-friksi akibat bertentangan dengan hati nurani rakyat," tutur Prof Windia.

Rasa ketidakpuasan masyarakat, khususnya kalangan petani serta tidak meratanya tingkat kesejahteraan masyarakat itu bisa menjadi potensi radikal dan terorisme.

"Semua itu perlu diantipasi dalam menjaga dan memelihara stabilitas keamanan yang selama ini mantap di Pulau Dewata," ujar Windia berharap.  (AN)

Pol PP Garuk 81 Duktang : Termasuk Pekerja Proyek Milik Bupati Buleleng

Klungkung, Suara Buleleng - Sat Pol PP Klungkung pada Rabu ( 11/12 ) melakukan rahazia penduduk pendatang atau penduduk liar. Ada tiga lokasi yag disasar petugas diantaranya di proyek Jippa Kondotel, proyek Pesona dan usaha Batako yang kesemuanya ada diwilayah Lepang Bangjarangkan, Klungkung.

Dari tiga lokasi tersebut petugas berhasil mengamankan 81 penduduk liar yang kesemuanya adalah pekerja bangunan berasal dari Jawa Tengah, Madura, Jatim, NTT, NTB dan Singaraja.

Mereka yang terjaring rahazia duktang tersebut diantaran adalah 37 di Kondotel Jippa, 38 orang di Pesona Residence Lepang dan 6 orang di perusahan Batako. Dari jumlah 81 orang itu 3 diantaranya adalah pekerja wanita yakni di Pesona Lepang 2 orang dan di Kondotel Jippa 1 orang.

Kasat Pol PP Klungkung Nyoman Sucitra di sela sela rahazia itu mengatakan kalau mereka ini bisa dikatakan sebagai penduduk liar. Sebab kewajiban mereka untuk melapor di Desa setempat belum dilakukan.

Sucitra sendiri mengaku saat turun ke lapangan didampingi langsung Perbekel Takmung Nyoman Mudita. Bahkan disebutkan ini juga merupakan laporan pihak Desa setempat agar Pol PP Menindaklanjutinya. “ Mereka yang terjarinag rahazia duktang semuanya pekerja proyek, “ ujarnya.

Sucitra sebagai Kasat Pol PP, saat turun ke lapangan didampingi Danton dan Para Kasi serta Provoost. Rahazia duktang ini menurut Sucitra, hanya sebagai bentuk pembinaan saja dan setelah didata para pekerja ini langsung di perbolehkan pulang. Pihaknya akan tetap melakukan pemantauan, apabila mereka tidak melakukan lapor diri, pihaknya akan menindak tegas dengan melakukan tipiring kepada mereka.

Ribai yang asal Probolinggo, Jawa Timur, yang terkena rahazia duktang mengaku sebagai pekerja Bangunan di Pesona Residence. Ia katakan kalau baru seminggu lalu di proyek tersebut, namun belum melapor diri.

Sementara Sucitra mengatakan kalau semua pekerja sudah membawa identitas yaitu KTP namu ternyata tidak lapor diri sehingga tidak punya KIPS. “ Mereka yang terjaring meskipun membawa identitas diri yaitu KTP, namu mereka tidak melapor sehingga tidak punya KIPS, “ ungkapnya.

Sucitra sendiri tidak mengetahui kalau Proyek Posona Reseidence lepang adalah milik Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana. Ia katakan siapapun pemiliknya, pihaknya tetap tegas untuk mendata terkait penduduk pendatang. “Soal siapa pemiliknya saya tidak tahu,” ujarnya.

Sementara itu menurut salah satu pelaksana proyek Pesona Reseidence Nengah Suksemadi mengakui kalau proyek tersebut milik PT Pesona Dewata. Agus Suradnyana adalah salah satu pemiliknya. “ Kalau pemiliknya ada lima orang salah satunya pak Agus,” ujarnya.

Ia mengakui kalau pekerjanya belum sempat dilaporkan ke aparat desa setempat, dengan alasan masih mendata para pekerja yang ada. “ Saya belum sempat melapor ke aparat desa terkait karena masih mendata para pekerja,” ujarnya. (MB)

Pol PP Garuk 81 Duktang : Termasuk Pekerja Proyek Milik Bupati Buleleng

Posted by Unknown No comments

Klungkung, Suara Buleleng - Sat Pol PP Klungkung pada Rabu ( 11/12 ) melakukan rahazia penduduk pendatang atau penduduk liar. Ada tiga lokasi yag disasar petugas diantaranya di proyek Jippa Kondotel, proyek Pesona dan usaha Batako yang kesemuanya ada diwilayah Lepang Bangjarangkan, Klungkung.

Dari tiga lokasi tersebut petugas berhasil mengamankan 81 penduduk liar yang kesemuanya adalah pekerja bangunan berasal dari Jawa Tengah, Madura, Jatim, NTT, NTB dan Singaraja.

Mereka yang terjaring rahazia duktang tersebut diantaran adalah 37 di Kondotel Jippa, 38 orang di Pesona Residence Lepang dan 6 orang di perusahan Batako. Dari jumlah 81 orang itu 3 diantaranya adalah pekerja wanita yakni di Pesona Lepang 2 orang dan di Kondotel Jippa 1 orang.

Kasat Pol PP Klungkung Nyoman Sucitra di sela sela rahazia itu mengatakan kalau mereka ini bisa dikatakan sebagai penduduk liar. Sebab kewajiban mereka untuk melapor di Desa setempat belum dilakukan.

Sucitra sendiri mengaku saat turun ke lapangan didampingi langsung Perbekel Takmung Nyoman Mudita. Bahkan disebutkan ini juga merupakan laporan pihak Desa setempat agar Pol PP Menindaklanjutinya. “ Mereka yang terjarinag rahazia duktang semuanya pekerja proyek, “ ujarnya.

Sucitra sebagai Kasat Pol PP, saat turun ke lapangan didampingi Danton dan Para Kasi serta Provoost. Rahazia duktang ini menurut Sucitra, hanya sebagai bentuk pembinaan saja dan setelah didata para pekerja ini langsung di perbolehkan pulang. Pihaknya akan tetap melakukan pemantauan, apabila mereka tidak melakukan lapor diri, pihaknya akan menindak tegas dengan melakukan tipiring kepada mereka.

Ribai yang asal Probolinggo, Jawa Timur, yang terkena rahazia duktang mengaku sebagai pekerja Bangunan di Pesona Residence. Ia katakan kalau baru seminggu lalu di proyek tersebut, namun belum melapor diri.

Sementara Sucitra mengatakan kalau semua pekerja sudah membawa identitas yaitu KTP namu ternyata tidak lapor diri sehingga tidak punya KIPS. “ Mereka yang terjaring meskipun membawa identitas diri yaitu KTP, namu mereka tidak melapor sehingga tidak punya KIPS, “ ungkapnya.

Sucitra sendiri tidak mengetahui kalau Proyek Posona Reseidence lepang adalah milik Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana. Ia katakan siapapun pemiliknya, pihaknya tetap tegas untuk mendata terkait penduduk pendatang. “Soal siapa pemiliknya saya tidak tahu,” ujarnya.

Sementara itu menurut salah satu pelaksana proyek Pesona Reseidence Nengah Suksemadi mengakui kalau proyek tersebut milik PT Pesona Dewata. Agus Suradnyana adalah salah satu pemiliknya. “ Kalau pemiliknya ada lima orang salah satunya pak Agus,” ujarnya.

Ia mengakui kalau pekerjanya belum sempat dilaporkan ke aparat desa setempat, dengan alasan masih mendata para pekerja yang ada. “ Saya belum sempat melapor ke aparat desa terkait karena masih mendata para pekerja,” ujarnya. (MB)

BMKG: Angin Kencang di Bali Puting Beliung

Denpasar, Suara Buleleng - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan bahwa tidak ada angin tornado yang terjadi di Bali. Namun, BMKG membenarkan adanya hembusan angin puting beliung di kawasan Kuta pada siang hari ini, Rabu 11 Desember 2013.

"Memang terekam dan terlihat angin puting beliung pada jam 14.00 waktu Bali," kata prakirawan yang bertugas jaga di BMKG.

Petugas itu menambahkan, hembusan angin puting beliung terjadi karena pengaruh hujan lokal yang terjadi di kawasan tersebut. Angin puting beliung saat ini terpantau menjauhi Bali dan menuju ke arah barat.

"Ini pengaruh hujan lokal. Curah hujan tinggi masih akan terjadi hingga dua jam kedepan.

Dia mengimbau kepada masyrakat Bali untuk tidak khawatir dengan kejadian itu. Sebab, tidak ada pontesi terjadi puting beliung susulan akibat hujan hari ini. "Potensi hanya sesaat, saat ini terjadi hujan lebat di Bali," katanya.

Berdasarkan keterangan warga bernama Ronny, hembusan angin kencang melanda kawasan Kuta bersamaan dengan hujan deras. Saat angin kencang melanda, ia sedang berada di sebuah supermarket Papaya Kuta, Bali.

Menurutnya, banyak warga panik dan takut karena angin menggulung begitu cepat. Semua kendaraan berhenti saat hembusan angin ini muncul. Dari penglihatannya, angin bergerak ke arah Pemogan, Denpasar, Bali.

"Banyak warga yang menyaksikan angin hitam bergulung. Kejadian sangat cepat sekali," katanya. (VIVA)

BMKG: Angin Kencang di Bali Puting Beliung

Posted by Unknown No comments

Denpasar, Suara Buleleng - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan bahwa tidak ada angin tornado yang terjadi di Bali. Namun, BMKG membenarkan adanya hembusan angin puting beliung di kawasan Kuta pada siang hari ini, Rabu 11 Desember 2013.

"Memang terekam dan terlihat angin puting beliung pada jam 14.00 waktu Bali," kata prakirawan yang bertugas jaga di BMKG.

Petugas itu menambahkan, hembusan angin puting beliung terjadi karena pengaruh hujan lokal yang terjadi di kawasan tersebut. Angin puting beliung saat ini terpantau menjauhi Bali dan menuju ke arah barat.

"Ini pengaruh hujan lokal. Curah hujan tinggi masih akan terjadi hingga dua jam kedepan.

Dia mengimbau kepada masyrakat Bali untuk tidak khawatir dengan kejadian itu. Sebab, tidak ada pontesi terjadi puting beliung susulan akibat hujan hari ini. "Potensi hanya sesaat, saat ini terjadi hujan lebat di Bali," katanya.

Berdasarkan keterangan warga bernama Ronny, hembusan angin kencang melanda kawasan Kuta bersamaan dengan hujan deras. Saat angin kencang melanda, ia sedang berada di sebuah supermarket Papaya Kuta, Bali.

Menurutnya, banyak warga panik dan takut karena angin menggulung begitu cepat. Semua kendaraan berhenti saat hembusan angin ini muncul. Dari penglihatannya, angin bergerak ke arah Pemogan, Denpasar, Bali.

"Banyak warga yang menyaksikan angin hitam bergulung. Kejadian sangat cepat sekali," katanya. (VIVA)

Angin Puting Beliung Kejutkan Warga Denpasar

Denpasar, Suara Buleleng - Fenomena angin puting beliung kejutkan warga di kawasan Kuta. Angin bergerak dengan cepat dan bergulung dengan hebat.

"Angin puting beliung tampak bergulung-gulung dan bergerak dengan cepat," kata seorang warga bernama Ronny, Rabu (11/12/2013).

Menurut Ronny, saat itu banyak warga yang melihat fenomena angin puting beliung itu.

"Waktu kejadian semua kendaraan berhenti. Sepertinya angin bergerak ke arah Gelogor Carik dan Sesetan. Angin bergulung dan membumbung di angkasa," jelasnya.

Kepala Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah III Denpasar, Wayan Suardana, mengaku belum mengetahui hal itu.

"Saya sedang di luar. Mohon hubungi ke kantor," ujarnya. (BB)

Baca juga : BMKG: Angin Kencang di Bali Puting Beliung

Angin Puting Beliung Kejutkan Warga Denpasar

Posted by Unknown No comments

Denpasar, Suara Buleleng - Fenomena angin puting beliung kejutkan warga di kawasan Kuta. Angin bergerak dengan cepat dan bergulung dengan hebat.

"Angin puting beliung tampak bergulung-gulung dan bergerak dengan cepat," kata seorang warga bernama Ronny, Rabu (11/12/2013).

Menurut Ronny, saat itu banyak warga yang melihat fenomena angin puting beliung itu.

"Waktu kejadian semua kendaraan berhenti. Sepertinya angin bergerak ke arah Gelogor Carik dan Sesetan. Angin bergulung dan membumbung di angkasa," jelasnya.

Kepala Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah III Denpasar, Wayan Suardana, mengaku belum mengetahui hal itu.

"Saya sedang di luar. Mohon hubungi ke kantor," ujarnya. (BB)

Baca juga : BMKG: Angin Kencang di Bali Puting Beliung

Kasus Korupsi Ditargetkan Tuntas 2014

Denpasar, Suara Buleleng - Kepolisian Daerah Bali menargetkan sejumlah kasus korupsi yang saat ini tengah didalami penyidik mampu tuntas pada tahun 2014.

"Saya targetkan itu (kasus korupsi tuntas pada 2014)," kata Kepala Polda Bali, Inspektur Jenderal Albertus Julius Benny Mokalu di Denpasar, Selasa (10/12).

Pihaknya termasuk jajaran di tingkat Polres di sembilan kabupaten dan kota memiliki target penuntasan kasus korupsi sebanyak 15 kasus per tahun.

Polda Bali sendiri ditargetkan selama setahun mampu menuntaskan kasus korupsi sebanyak lima kasus sedangkan setiap Polres di sembilan kabupaten dan kota masing-masing satu kasus.

Target penuntasan itu, kata Benny Mokalu, disesuaikan dengan Daftar Isian Pelanggaran (DIPA) yang dimiliki Polda Bali. (AN)

Kasus Korupsi Ditargetkan Tuntas 2014

Posted by Unknown No comments

Denpasar, Suara Buleleng - Kepolisian Daerah Bali menargetkan sejumlah kasus korupsi yang saat ini tengah didalami penyidik mampu tuntas pada tahun 2014.

"Saya targetkan itu (kasus korupsi tuntas pada 2014)," kata Kepala Polda Bali, Inspektur Jenderal Albertus Julius Benny Mokalu di Denpasar, Selasa (10/12).

Pihaknya termasuk jajaran di tingkat Polres di sembilan kabupaten dan kota memiliki target penuntasan kasus korupsi sebanyak 15 kasus per tahun.

Polda Bali sendiri ditargetkan selama setahun mampu menuntaskan kasus korupsi sebanyak lima kasus sedangkan setiap Polres di sembilan kabupaten dan kota masing-masing satu kasus.

Target penuntasan itu, kata Benny Mokalu, disesuaikan dengan Daftar Isian Pelanggaran (DIPA) yang dimiliki Polda Bali. (AN)

Segera Realisasikan Bandara di Buleleng

Denpasar, Suara Buleleng - Dalam rangka menyeimbangkan pembangunan Bali, maka keberadaan bandar udara di Buleleng mesti segera direalisasikan. Pengamat infrastruktur Anak Agung Putu Ngurah Wirawan menjelaskan, bandara merupakan jantung dari ekonomi Bali. “Jantung ekonomi Bali itu adalah bandara, dalam hal ini Ngurah Rai. Turis tidak datang dari pelabuhan, tapi bandara,” kata Wirawan dalam acara sarasehan tokoh politik Bali, Minggu (9/12).

Selain untuk menyeimbangkan pembangunan, kepentingan membangun bandara baru juga berkaitan erat dengan kemajuan ekonomi suatu daerah. China, sambungnya, sejak 25 tahun terakhir membenahi infrastrukturnya. Tak salah jika China muncul dengan kekuatan ekonomi yang dahsyat di dunia.

“China menjadi raksasa ekonomi baru dunia setelah 25 tahun belakangan membenahi infrastrukturnya, sebelum akhirnya menjadi negara besar. Sama halnya dengan Malaysia dan Thailand. Setelah infrastruktur baik, maka investasi akan masuk dengan sendirinya,” kata calon anggota DPD RI ini.

Untuk itu, jika Bali ingin keseimbangan dan pemerataan ekonomi terjadi, maka kata kuncinya adalah perbaikan infrastruktur. Pada kesempatan itu, Wirawan juga menjelaskan langkahnya menjadi calon anggota DPD RI. “Ini sebuah proses alami saja. Tidak ada yang mendisain saya menjadi politisi,” kata pria yang memiliki pengalaman 20 tahun bergerak di bidang infrastruktur itu.

Ia ingat betul petuah agar berbuat untuk diri sendiri dan keluarga secukupnya saja. Selebihnya, sambung Wirawan, jangan pernah melupakan kewajiban kepada untuk ikut berbuat bagi negara. “Saya 15 tahun ngayah di Parisahda Hindu Nasional. Saya mengikuti ajaran sebagai umat Hindu,” kata dia.

Jika kelak menjadi anggota DPD RI, Wirawan mengaku hal itu bukan sebagai sumber pekerjaannya. “Saya tidak bermaksud mencari pekerjaan. Saya memiliki bisnis yang baik,” papar dia. Sejak tahun 2007, Wirawan dipercaya untuk memperbaiki infrastruktur DKI Jakarta. Kala itu ia diberi amanat oleh Sutiyoso. Banyak yang sudah dikerjakan Wirawan untuk DKI Jakarta. Kini, ia berharap dapat memberikan sumbangsih bagi Bali. Hal pertama yang dilakukannya adalah menggolkan Tol Bali yang kini diberi nama Bali Mandara.

Ia juga melobi Made Mangku Pastika untuk ikut menyertakan modal pada tol pertama di Bali itu. Soal alasannya mendorong Pemprov Bali berinvestasi, ia tak ingin kasus Bandara Ngurah Rai terulang. “Saya tak mau kasus Bandara Ngurah Rai terulang lagi. 100 persen dimiliki Angkasa Pura, kita tak bisa berbuat apa-apa,” beber dia.

Awalnya, sambung Wirawan, Made Mangku Pastika enggan menyertakan modal di Tol Bali. Ia tak patah arang. Wirawan melobi DPRD Bali. “Akhirnya dewan yang mengusulkan ke gubernur. Itu yang bisa saya lakukan. Saya tak ingin investasi masuk tapi orang Bali tak bisa apa-apa,” ungkap Wirawan.

Sementara itu, pengamat politik Wisnumurthi meminta agar kelak ketika terpilih, Wirawan dapat memperjuangkan kepentingan daerah secara kompak dengan senator dari daerah lain.

“Perjuangan kepentingan daerah, ketika bersatu dan kompak memperjuangkan hak-hak daerah, maka akan sangat dahsyat,” kata Wisnumurthi. Tetapi, katanya, hal itu justru jarang dilakukan oleh senator dari berbagai daerah. “Jadilah sampai sekarang DPD RI itu termarginalisasi,” demikian Wisnumurthi. (MB)

Segera Realisasikan Bandara di Buleleng

Posted by Unknown No comments

Denpasar, Suara Buleleng - Dalam rangka menyeimbangkan pembangunan Bali, maka keberadaan bandar udara di Buleleng mesti segera direalisasikan. Pengamat infrastruktur Anak Agung Putu Ngurah Wirawan menjelaskan, bandara merupakan jantung dari ekonomi Bali. “Jantung ekonomi Bali itu adalah bandara, dalam hal ini Ngurah Rai. Turis tidak datang dari pelabuhan, tapi bandara,” kata Wirawan dalam acara sarasehan tokoh politik Bali, Minggu (9/12).

Selain untuk menyeimbangkan pembangunan, kepentingan membangun bandara baru juga berkaitan erat dengan kemajuan ekonomi suatu daerah. China, sambungnya, sejak 25 tahun terakhir membenahi infrastrukturnya. Tak salah jika China muncul dengan kekuatan ekonomi yang dahsyat di dunia.

“China menjadi raksasa ekonomi baru dunia setelah 25 tahun belakangan membenahi infrastrukturnya, sebelum akhirnya menjadi negara besar. Sama halnya dengan Malaysia dan Thailand. Setelah infrastruktur baik, maka investasi akan masuk dengan sendirinya,” kata calon anggota DPD RI ini.

Untuk itu, jika Bali ingin keseimbangan dan pemerataan ekonomi terjadi, maka kata kuncinya adalah perbaikan infrastruktur. Pada kesempatan itu, Wirawan juga menjelaskan langkahnya menjadi calon anggota DPD RI. “Ini sebuah proses alami saja. Tidak ada yang mendisain saya menjadi politisi,” kata pria yang memiliki pengalaman 20 tahun bergerak di bidang infrastruktur itu.

Ia ingat betul petuah agar berbuat untuk diri sendiri dan keluarga secukupnya saja. Selebihnya, sambung Wirawan, jangan pernah melupakan kewajiban kepada untuk ikut berbuat bagi negara. “Saya 15 tahun ngayah di Parisahda Hindu Nasional. Saya mengikuti ajaran sebagai umat Hindu,” kata dia.

Jika kelak menjadi anggota DPD RI, Wirawan mengaku hal itu bukan sebagai sumber pekerjaannya. “Saya tidak bermaksud mencari pekerjaan. Saya memiliki bisnis yang baik,” papar dia. Sejak tahun 2007, Wirawan dipercaya untuk memperbaiki infrastruktur DKI Jakarta. Kala itu ia diberi amanat oleh Sutiyoso. Banyak yang sudah dikerjakan Wirawan untuk DKI Jakarta. Kini, ia berharap dapat memberikan sumbangsih bagi Bali. Hal pertama yang dilakukannya adalah menggolkan Tol Bali yang kini diberi nama Bali Mandara.

Ia juga melobi Made Mangku Pastika untuk ikut menyertakan modal pada tol pertama di Bali itu. Soal alasannya mendorong Pemprov Bali berinvestasi, ia tak ingin kasus Bandara Ngurah Rai terulang. “Saya tak mau kasus Bandara Ngurah Rai terulang lagi. 100 persen dimiliki Angkasa Pura, kita tak bisa berbuat apa-apa,” beber dia.

Awalnya, sambung Wirawan, Made Mangku Pastika enggan menyertakan modal di Tol Bali. Ia tak patah arang. Wirawan melobi DPRD Bali. “Akhirnya dewan yang mengusulkan ke gubernur. Itu yang bisa saya lakukan. Saya tak ingin investasi masuk tapi orang Bali tak bisa apa-apa,” ungkap Wirawan.

Sementara itu, pengamat politik Wisnumurthi meminta agar kelak ketika terpilih, Wirawan dapat memperjuangkan kepentingan daerah secara kompak dengan senator dari daerah lain.

“Perjuangan kepentingan daerah, ketika bersatu dan kompak memperjuangkan hak-hak daerah, maka akan sangat dahsyat,” kata Wisnumurthi. Tetapi, katanya, hal itu justru jarang dilakukan oleh senator dari berbagai daerah. “Jadilah sampai sekarang DPD RI itu termarginalisasi,” demikian Wisnumurthi. (MB)

BPKP Bekali Bupati/Wali Kota Cara Pengelolaan Keuangan

Nusa Dua, Suara Buleleng - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membekali bupati/wali kota di seluruh Indonesia mengenai tata cara pengelolaan keuangan sesuai amanat rakyat.

"Pengelolaan keuangan yang amanah itu harus transparan dan partisipatif karena dana itu bersumber dari rakyat seharusnya ditujukan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat," kata Kepala BPKP Mardiasmo di Nusa Dua, Bali, Sabtu (7/12).

Selain itu, dalam pengelolaannya harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, meminimalkan kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran dan harus melibatkan peran serta masyarakat sebagai bagian dari kontrol.

Menurut dia, yang paling penting dalam pengelolaan keuangan adalah perumusan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran yang tepat untuk mengantisipasi adanya kebocoran anggaran di masing-masing instansi.

Selanjutnya pada pelaksanaan anggaranya harus melakukan penataan dengan baik, pelaporan monitoring, dan monitoring, serta evaluasi.

Jika pengelolaan keuangan sudah dilakukan sesuai prosedur, pihaknya yakin bisa memperkecil peluang adanya kebocoran dan penyimpangan anggaran negara tersebut. (AN)

BPKP Bekali Bupati/Wali Kota Cara Pengelolaan Keuangan

Posted by Unknown No comments

Nusa Dua, Suara Buleleng - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membekali bupati/wali kota di seluruh Indonesia mengenai tata cara pengelolaan keuangan sesuai amanat rakyat.

"Pengelolaan keuangan yang amanah itu harus transparan dan partisipatif karena dana itu bersumber dari rakyat seharusnya ditujukan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat," kata Kepala BPKP Mardiasmo di Nusa Dua, Bali, Sabtu (7/12).

Selain itu, dalam pengelolaannya harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, meminimalkan kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran dan harus melibatkan peran serta masyarakat sebagai bagian dari kontrol.

Menurut dia, yang paling penting dalam pengelolaan keuangan adalah perumusan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran yang tepat untuk mengantisipasi adanya kebocoran anggaran di masing-masing instansi.

Selanjutnya pada pelaksanaan anggaranya harus melakukan penataan dengan baik, pelaporan monitoring, dan monitoring, serta evaluasi.

Jika pengelolaan keuangan sudah dilakukan sesuai prosedur, pihaknya yakin bisa memperkecil peluang adanya kebocoran dan penyimpangan anggaran negara tersebut. (AN)

Antisipasi Tol Soka-Seririt Dan Bandara, RDTR Mendesak

Singaraja, Suara Buleleng - Masalah banjir dan sampah di Seririt termasuk juga rencana jalan Tol Soka-Uma Anyar mengundang keprihatinan banyak kalangan. Untuk itu anggota DPRD Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry, Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Kadis PU Provinsi Bali, Dinas PU Kabupaten Buleleng Ketut Yasa dan Camat Seririt Ida Bagus Pranajaya mengadakan pertemuan dengan puluhan tokoh masyarakat Desa Bubunan dan Kelurahan Seririt, di Kantor Camat Seririt, Kamis (5/12).

Dalam pertemuan lintas instansi dengan tokoh masyarakat tersebut banjir dan sampah adalah masalah besar di Seririt. Kepala Desa Bubunan Putu Dana mengatakan ahwa diujung selatan kota Seririt berbatasan langsung dengan Desa Bubunan sudah hampir lima tahun lahan produktif direndam banjir. “Berkali-kali dilaporkan namun hingga kini tidak ada penanganan. Begitu juga drainase menuju Tukad Saba di tutup oleh pengelola pusat perbelanjaan di Kota Seririt sehingga aliran air tersumbat dan menggenangi areal satu hektar lebih. Begitu juga lapangan seririt yang juga akan dijadikan taman kota, air mencapai lutut” terangnya.

Atas hal itu Dinas PU Kabupaten Buleleng, Yasa berharap masyarakat untuk lebih membudayakan membuang sampah pada tempatnya, disamping fisik jalan, got atau sungai yang menjadi penyebabnya. ”Jalan yang kerap menjadi lahan banjir adalah merupakan jalan nasional. Jadi persoalan ini akan ditindaklanjuti nantinya ke pemerintah pusat,” jelasnya.

Sementara Sugawa Korry menyimpulkan bahwa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) secara urgen harus dimiliki, mengingat Seririt merupakan wilayah yang sangat vital karena menghubungkan tiga kabupaten dan juga ada rencana akan dibangun jalan Tol Soka-Uma Anyar,”Mutlak harus memiliki RDTR “ ucap Sugawa Korry.

Lebih lanjut ia mengatakan ada tiga hal yang prinsip yang perlu secara urgen diselesaikan, selain RDTR adalah penataan lapangan Seririt dan penataan Tukad Saba,”RDTR ini bukan saja untuk Seririt tapi juga Kubutambahan. Karena Kubutambahan ini telah diwacakan akan ada bandara internasional. Jadi sangat perlu secara dini memiliki RDTR. Kesemuanya itu solusi untuk mengantisipasinya’ pungkas Sugawa Korry. (DB)

Antisipasi Tol Soka-Seririt Dan Bandara, RDTR Mendesak

Posted by Unknown No comments

Singaraja, Suara Buleleng - Masalah banjir dan sampah di Seririt termasuk juga rencana jalan Tol Soka-Uma Anyar mengundang keprihatinan banyak kalangan. Untuk itu anggota DPRD Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry, Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Kadis PU Provinsi Bali, Dinas PU Kabupaten Buleleng Ketut Yasa dan Camat Seririt Ida Bagus Pranajaya mengadakan pertemuan dengan puluhan tokoh masyarakat Desa Bubunan dan Kelurahan Seririt, di Kantor Camat Seririt, Kamis (5/12).

Dalam pertemuan lintas instansi dengan tokoh masyarakat tersebut banjir dan sampah adalah masalah besar di Seririt. Kepala Desa Bubunan Putu Dana mengatakan ahwa diujung selatan kota Seririt berbatasan langsung dengan Desa Bubunan sudah hampir lima tahun lahan produktif direndam banjir. “Berkali-kali dilaporkan namun hingga kini tidak ada penanganan. Begitu juga drainase menuju Tukad Saba di tutup oleh pengelola pusat perbelanjaan di Kota Seririt sehingga aliran air tersumbat dan menggenangi areal satu hektar lebih. Begitu juga lapangan seririt yang juga akan dijadikan taman kota, air mencapai lutut” terangnya.

Atas hal itu Dinas PU Kabupaten Buleleng, Yasa berharap masyarakat untuk lebih membudayakan membuang sampah pada tempatnya, disamping fisik jalan, got atau sungai yang menjadi penyebabnya. ”Jalan yang kerap menjadi lahan banjir adalah merupakan jalan nasional. Jadi persoalan ini akan ditindaklanjuti nantinya ke pemerintah pusat,” jelasnya.

Sementara Sugawa Korry menyimpulkan bahwa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) secara urgen harus dimiliki, mengingat Seririt merupakan wilayah yang sangat vital karena menghubungkan tiga kabupaten dan juga ada rencana akan dibangun jalan Tol Soka-Uma Anyar,”Mutlak harus memiliki RDTR “ ucap Sugawa Korry.

Lebih lanjut ia mengatakan ada tiga hal yang prinsip yang perlu secara urgen diselesaikan, selain RDTR adalah penataan lapangan Seririt dan penataan Tukad Saba,”RDTR ini bukan saja untuk Seririt tapi juga Kubutambahan. Karena Kubutambahan ini telah diwacakan akan ada bandara internasional. Jadi sangat perlu secara dini memiliki RDTR. Kesemuanya itu solusi untuk mengantisipasinya’ pungkas Sugawa Korry. (DB)