Pemkab Se-Bali Sepakat Terapkan APBD "Online"

Posted by Unknown on Senin, 30 Desember 2013 0

Denpasar, Suara Buleleng - Pemerintah Provinsi Bali dan sembilan pemerintah kabupaten/kota di daerah itu sepakat mendukung terwujudnya pelaksanaan APBD secara "online" sehingga semua transaksi keuangan dapat diakses oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

"Ini semuanya tentu kebulatan tekad dari Gubernur beserta seluruh pemda untuk transparan dan akuntabel," kata Ketua BPK Hadi Poernomo seusai mengadakan pertemuan tertutup dengan Gubernur Bali dan bupati/wali kota se-Bali di Denpasar, Senin (30/12).

Menurut dia, dengan transaksi keuangan secara "online" pemerintah daerah dan Bank Pembangunan Daerah Bali yang dapat diakses oleh BPK. Hal tersebut dapat menjadi semacam kamera sirkuit (CCTV) yang dapat memantau setiap penggunaan APBD.

"Kalau CCTV ada di mana-mana, mudah-mudahan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) akan berkurang secara sistemik," ujarnya.

Hadi menyambut positif komitmen pemprov dan pemerintah kabupaten/kota di Bali. Kedatangannya yang semula untuk memberikan imbauan APBD "online" tersebut, ternyata pemerintah daerah sudah menyanggupi, tanpa perlu diwajibkan.

Ia menambahkan bahwa dengan mekanisme online, otomatis pendapatan daerah akan meningkatkan karena pengawasannya akan kuat, apalagi Bank Pembangunan Daerah Bali sudah berjanji membuat sistem manajemen kas. Nantinya setiap transaksi keuangan dari pemerintah daerah harus melalui transfer bank.

Pihaknya akan kembali ke Pulau Dewata pada Januari 2014 untuk menindaklanjuti komitmen kesediaan jajaran pemerintah di Bali, dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan sebagainya.

Hadi mengharapkan Bali dapat menjadi daerah di luar Pulau Jawa yang pertama menerapkan akses transaksi keuangan secara "online". Untuk provinsi di Pulau Jawa sudah diterapkan oleh Provinsi DKI Jakarta.

Sistem serupa, lanjut Hadi, sudah diterapkan jauh sebelumnya seperti di Amerika Serikat pada era 1930-an dan di Malaysia tahun 1996.

Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan kesiapan pihaknya untuk menerapkan sistem "online" itu.

"Dari 10 entitas di Bali itu `kan sudah terhubung langsung dengan BPD. Sekarang tinggal nyambungkan dengan BPK, sederhana sekali secara teknologi," katanya.

Pastika menyatakan dari sisi transparansi tidak ada masalah karena semua pemerintah daerah pada dasarnya ingin baik. (AN)