Belanja Pegawai Dikritisi Dewan

Posted by Unknown on Rabu, 03 Desember 2014 0

Enam fraksi di DPRD Buleleng sama-sama mempertanyakan besarnya anggaran belanja pegawai di pemkab Buleleng. Pertanyaan itu dilayangkan kepada pemerintah dalam Sidang Paripurna pembahasan APBD Induk 2015, di Ruang Sidang Utama DPRD Buleleng, Selasa (2/12) pagi kemarin.

Tiga fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), yakni Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, dan Fraksi Demokrat, kenaikan tambahan penghasilan pegawai sebesar Rp 71 miliar yang dianggarkan dalam APBD Induk, harus diimbangi dengan kinerja aparatur yang lebih baik lagi.

“Jangan sampai ada hal-hal yang pragmatis, dan pegawai juga harus mempunyai integritas yang semakin tinggi. Pemerintah harus meningkatkan sistem pengawasan melalui pembenahan sistem,” tegas juru bicara Koalisi Merah Putih, Luh Marleni. KMP juga menyoroti peningkatan alokasi dana desa, yang peningkatannya mencapai 126,63 persen. KMP mendesak agar pemerintah bisa mengoptimalkan pelayanan serta pembangunan fasilitas umum di masing-masing desa.

Sementara itu, Koalisi Indonesia Hebat yang dimotori Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Hanura, dan Fraksi Nasional Demokrat, meminta agar pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur pedesaan. Selain itu diperlukan peningkatan sumber daya manusia. “Eksekutif perlu melakukan pendampingan, dalam mengelola keuangan desa. Sehingga perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa bisa tepat sasaran,” ujar juru bicara Koalisi Indonesia Hebat, Ketut Ngurah Arya.(PB)

Baca juga Proses Penyusunan APBD