Mendagri: Bansos itu ternyata sumber manipulasi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan menghapus dana alokasi daerah untuk bantuan sosial (bansos). Penghapusan itu akan dilakukan secara nasional usai dilakukan evaluasi.

"Soal bansos, sudah dievaluasi dan atas perintah Pak Presiden, bansos akan ditarik secara nasional," ujar Tjahjo di kantornya, Jakarta, Senin (22/12).

Tjahjo mengatakan, penghapusan bansos ini disebabkan adanya temuan di lapangan yaitu indikasi adanya manipulasi penggunaan anggaran yang berujung pada persoalan hukum.

"Bansos itu ternyata sumber manipulasi. Masih banyak yang tidak tepat sasaran dan berakhir pada masalah hukum menjerat kepala daerah dan DPRD," ungkap dia.

Tjahjo mengatakan indikasi banyaknya manipulasi terdapat pada dana bansos yang dibagikan secara langsung. Hal itu seperti infrastruktur dan sosial.

"Bansos yang sifatnya dibagikan langsung yang ternyata evaluasinya banyak penyimpangan," ungkap dia.

Lebih lanjut, Tjahjo melarang seluruh pemerintah daerah untuk membuat anggaran bansos. Hal itu berlaku baik bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota.

"Kalau bisa masing-masing provinsi dan kabupaten kota tidak menganggarkan bansos," ungkap dia.

Sebelumnya, pemerintah akan menghapus dana hibah dan bantuan sosial (bansos) di tingkat provinsi dan kota/kabupaten pada 2015. Penghapusan dana ini dilakukan lantaran keduanya termasuk dalam kategori rawan korupsi.

"Mungkin Januari akan keluar Peraturan Presiden (Perpres) tentang bansos dan dana hibah. Ini sesuai dengan petunjuk Presiden untuk mengevaluasi aturan bansos dan dana hibah. Ada mekanisme lain untuk mensejahterakan rakyat selain menggunakan bansos," jelas Mendagri Tjahjo Kumolo, kepada wartawan di Solo (12/12).

Pria asal Solo tersebut menyatakan pemerintah kini tengah menyiapkan mekanisme lain sebagai pengganti dana hibah dan bansos untuk masyarakat. Tjahjo mengemukakan, saat ini masih banyak anggota DPRD dan Pemda yang tidak mengetahui aturan tentang bansos serta dana hibah, laporan perjalanan dinas, laporan pertanggungjawaban, serta rangkaian perencanaan anggaran yang dibuat secara asal-asalan. (M)

Mendagri: Bansos itu ternyata sumber manipulasi

Posted by Unknown No comments

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan menghapus dana alokasi daerah untuk bantuan sosial (bansos). Penghapusan itu akan dilakukan secara nasional usai dilakukan evaluasi.

"Soal bansos, sudah dievaluasi dan atas perintah Pak Presiden, bansos akan ditarik secara nasional," ujar Tjahjo di kantornya, Jakarta, Senin (22/12).

Tjahjo mengatakan, penghapusan bansos ini disebabkan adanya temuan di lapangan yaitu indikasi adanya manipulasi penggunaan anggaran yang berujung pada persoalan hukum.

"Bansos itu ternyata sumber manipulasi. Masih banyak yang tidak tepat sasaran dan berakhir pada masalah hukum menjerat kepala daerah dan DPRD," ungkap dia.

Tjahjo mengatakan indikasi banyaknya manipulasi terdapat pada dana bansos yang dibagikan secara langsung. Hal itu seperti infrastruktur dan sosial.

"Bansos yang sifatnya dibagikan langsung yang ternyata evaluasinya banyak penyimpangan," ungkap dia.

Lebih lanjut, Tjahjo melarang seluruh pemerintah daerah untuk membuat anggaran bansos. Hal itu berlaku baik bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota.

"Kalau bisa masing-masing provinsi dan kabupaten kota tidak menganggarkan bansos," ungkap dia.

Sebelumnya, pemerintah akan menghapus dana hibah dan bantuan sosial (bansos) di tingkat provinsi dan kota/kabupaten pada 2015. Penghapusan dana ini dilakukan lantaran keduanya termasuk dalam kategori rawan korupsi.

"Mungkin Januari akan keluar Peraturan Presiden (Perpres) tentang bansos dan dana hibah. Ini sesuai dengan petunjuk Presiden untuk mengevaluasi aturan bansos dan dana hibah. Ada mekanisme lain untuk mensejahterakan rakyat selain menggunakan bansos," jelas Mendagri Tjahjo Kumolo, kepada wartawan di Solo (12/12).

Pria asal Solo tersebut menyatakan pemerintah kini tengah menyiapkan mekanisme lain sebagai pengganti dana hibah dan bansos untuk masyarakat. Tjahjo mengemukakan, saat ini masih banyak anggota DPRD dan Pemda yang tidak mengetahui aturan tentang bansos serta dana hibah, laporan perjalanan dinas, laporan pertanggungjawaban, serta rangkaian perencanaan anggaran yang dibuat secara asal-asalan. (M)

Jokowi Capres Terfavorit Karena Rakyat Butuh Dia

Jakarta, Suara Buleleng - Keberanian Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk membenahi Kota Jakarta dan dengan gaya kerjanya yang selalu blusukan ke kampung-kampung telah sukses memikat hati bukan hanya warga Jakarta, tetapi juga rakyat Indonesia di berbagai provinsi lain.

Banyak yang menginginkan pria yang akrab disapa Jokowi ini maju menjadi calon presiden (capres) dalam pemilu 2014 mendatang. Namun tidak sedikit pula warga yang menginginkan Jokowi menyelesaikan tugas pengabdiannya dalam membangun ibu kota hingga 2017.

Meski banyak lembaga survei yang menyatakan peluang mantan Wali Kota Solo ini sangat besar menjadi capres, namun beberapa pengamat politik memperingatkan bahwa pencapresan Jokowi akan menimbulkan konflik antara kebutuhan rakyat versus kepentingan politik pragmatis.

Pengamat politik senior dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menegaskan sudah banyak survei-survei yang dilakukan berbagai lembaga yang menyatakan Jokowi menduduki peringkat teratas dari banyak calon presiden (capres) yang telah mengajukan diri atau diusulkan oleh elite partai politik.

Keberadaan Jokowi menjadi Presiden RI pada tahun 2014, menurutnya, tidak lagi dilihat sebagai sudah waktunya bagi pria kelahiran Solo tersebut, agar mengembangkan sayapnya ke istana. Melainkan, sudah dilihat sebagai sebuah kebutuhan warga Indonesia atas sosok pemimpin yang baru, transparan dan merakyat.

“Jadi bukan karena sudah waktunya Jokowi maju menjadi capres, karena dia baru satu tahun sebagai Gubernur DKI. Banyak pekerjaan yang belum selesai dia lakukan dalam membangun Jakarta. Tetapi, saat ini, faktor keperluan terhadap sosok pemimpin yang baru dan merakyat paling berperan. Indonesia memerlukan dia sekarang. Makanya di survei-survei, banyak masyarakat menganggap Jokowi pantas menjadi Presiden RI selanjutnya,” kata Arbi, Minggu (29/12).

Dari satu tahun kepemimpinannya di Jakarta, cara peraih penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award 2010 ini dalam menjalankan kekuasaannya dikenal sangat santun, dekat pada rakyat, apa adanya, sederhana, transparan dan lebih terbuka kepada warga yang membutuhkan pertolongannya.

“Cara-cara dia melakukan kekuasaannya telah menjadi kebutuhan rakyat Indonesia. Karena capres-capres lainnya tidak bisa memberikan apa yang dibutuhkan rakyat Indonesia terhadap sosok pemimpin. Hanya Jokowi yang dibutuhkan rakyat saat ini,” kata Arbi.

Hal itu terbukti, ungkapnya, dari survei berdasarkan tingkat elektabilitas, Jokowi selalu merajai hasilnya. Baru satu tahun dia memimpin Jakarta, pria yang juga pengusaha mebel ini sudah berada di atas angin. Hati dan mata warga sudah tertuju pada sosok pria bertubuh kurus dan tinggi ini.

“Memang untuk menjadi capres, harus ada partai politik yang menaungi dan mendukung Jokowi. Tetapi tetap saja rakyat yang menentukan terpilih atau tidaknya seorang capres. Karena itu warga Jakarta tidak boleh mengeluh ditinggalkan Jokowi. Karena kalau Indonesia tidak dipegang oleh orang-orang yang tidak dapat dipercaya, maka akan hancurlah negeri ini,” tegas Arbi.


Merajai Hasil Survei
Apa yang disampaikan oleh Arbi hanya menggarisbawahi hasil berbagai jajak pendapat. Dari beberapa hasil survei yang dapat dirangkum selama satu tahun ini, baik yang dilakukan di Jakarta maupun di provinsi lain, Jokowi mengalahkan para tokoh politik yang jauh lebih senior.

Misalnya hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI), duet Jokowi dengan Hatta Rajasa dianggap sebagai pasangan capres dan cawapres paling ideal. Keduanya dinilai merepresentasikan nasionalis-Islam, sehingga cocok menjadi Poros Tengah II. Hal ini bisa terwujud jika suara Partai Demokrat di bawah 15% sehingga tidak memperoleh mitra koalisi dan tiket capres.

Hasil Survei LSI Oktober 2013 menyatakan, elektabilitas Partai Golkar sebesar 20,4%. Kemudian, PDI Perjuangan 18,7% dan Partai Demokrat 9,8%. Kemudian diikuti Partai Gerindra (6,6%), PAN (5,2%), PPP (4,6%), PKB (4,6%), PKS (4,4%), Partai Hanura (3,4%), Partai Nasdem (2,0%), PBB (0,6%), PKPI (0,3%) dan tidak menjawab (19,4%).

Peneliti LSI Ardian Sopa mengatakan jika hasil pemilu seperti survei dan persyaratan capres adalah diajukan parpol dengan suara nasional 25 persen dan perolehan kursi DPR 20 persen, maka hanya Golkar dan PDIP yang bisa mengajukan capres. Dengan hasil survei itu, ujar dia, masih terbuka lahirnya Poros Tengah II yang mendapat sisa satu tiket capres dan cawapres 2014.

LSI mengkategorikan Golkar dan PDIP sebagai partai papan atas karena elektabilitasnya mendekati 20 persen. Sedangkan partai yang elektabilitasnya di bawah 10 persen masuk partai papan tengah. Mereka ini terdiri dari lima parpol berlatarbelakang nasionalis: Demokrat, Gerindra, Hanura, Nasdem, dan PKPI. Kemudian lima parpol Islam papan tengah: PAN, PKB, PPP, PKS, dan PBB. LSI memprediksi, capres yang diusung poros tengah adalah tokoh nasionalis dan cawapresnya berasal dari tokoh Islam.

Sesuai survei LSI, tokoh nasionalis parpol papan tengah yang dipilih responden yaitu Joko Widodo (38,3%), Prabowo Subianto (11,1%) dan Wiranto (10%). Sedangkan posisi cawapres dari parpol Islam, yaitu Hatta Rajasa (31,3%), Yusril Ihza Mahendra (15,2%), Muhaimin Iskandar (11,8%), Suryadhama Ali (10,7%) dan Anis Matta (7,5%).

Sedangkan menurut hasil survei Indo Barometer yang dilansir pada 22 Desember 2013, PDIP bakal kalah apabila ngotot memasang Megawati sebagai capres. Dari berbagai hasil survei sejauh ini, tampaknya pemilu 2014 akan menghasilkan tiga atau empat partai besar yang mendapat suara di atas 10 persen. Keempat partai itu adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengungkapkan dari semua parpol, ada dua parpol yang layak dikedepankan menjadi dua partai terbesar, entah karena kekuatan basis pendukung maupun kekuatan figurnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Golkar.


Antara Jokowi dan Megawati
Dari PDIP, pilihan capres yang ada sejauh ini mengerucut pada dua nama, yaitu Megawati dan Jokowi. Ada kelompok yang menginginkan Megawati maju kembali dan ada yang ingin Jokowi.

“Jokowi dipertimbangkan karena sejumlah alasan di antaranya elektabilitasnya yang tinggi,” kata Qodari.

Bila merunut pada hasil survei Indobarometer, Jokowi sebagai capres PDIP akan selalu memenangkan pertarungan di pilpres mendatang melawan siapa pun bakal capres partai lainnya. Sebaliknya, Megawati akan cenderung kalah bila maju sebagai capres dihadapkan pada tokoh tertentu.

Di kalangan pemilih PDIP sendiri, prosentase pemilih Jokowi lebih solid daripada Megawati. Jika yang jadi capres adalah Jokowi, maka 76,8 persen pemilih PDIP memilih Jokowi. Sementara Megawati hanya 46,4 persen.

Dari kalangan kampus, survei Pusat Kajian dan Kepakaran Statistika (PK2D) Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung juga tetap menempatkan pria Solo itu sebagai orang yang paling populer di kalangan etnis Sunda. Ini merupakan fenomena yang cukup unik.

Survei dilakukan dari tanggal 6 -16 Desember 2013. Jumlah responden dalam survei ini sebanyak 1.587 orang, dengan sampling error 3%. Dari 26 Daerah Pemilihan atau Dapil yang tersebar di Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, hasil survei menempatkan Jokowi unggul di semua Dapil.

Tingkat popularitas Jokowi di survei ini melampaui Capres Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan di bawah Ical ada nama mantan Ketum DPP Partai Golkar yang juga kini digadang-gadang oleh sejumlah parpol menjadi Capres, yakni Jusuf Kalla.


Tak Ada Pilihan Lain
Peneliti Senior Political Research Institute for Democracy (PRIDE) Indonesia Agus Herta Sumarto punya pendapat sendiri soal meroketnya mantan Wali Kota Solo ini menjelang Pemilu 2014.

Menurut Agus, sosok Jokowi yang merajai berbagai hasil survei karena warga Jakarta maupun rakyat Indonesia pada umumnya tidak punya pilihan lain atas calon pengganti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut argumennya, banyak rakyat melihat Jokowi sebagai figur pemimpin yang baru, dengan cara dan strategi memimpin berbeda dari pemimpin-pemimpin yang lama. Rakyat seperti penasaran bagaimana hasilnya jika figur baru dengan gaya baru yang membumi ini memimpin sebuah negara.

“Orang melihat Jokowi itu figur pemimpin yang baru. Berbeda dengan figur para pemimpin yang lama. Ada sesuatu yang membuat rakyat menyenangi pribadinya,” kata Agus.

Agus menyimpulkan seperti itu karena menurutnya prestasi Jokowi yang signifikan tak dapat diukur dari masa satu tahun memimpin Jakarta sekarang ini. Bahkan ada beberapa target tak terpenuhi seperti realisasi penyerapan anggaran dalam APBD DKI 2013 yang baru tercapai 68%.

“Jokowi dari segi kualitas tidak bagus-bagus amat. Realisasi anggaran yang masih rendah, itu bukan prestasi yang baik bagi seorang pemimpin. Selain itu, kita belum yakin bisa melihat kinerja Jokowi yang signifikan dalam membenahi Kota Jakarta. Tetapi publik melihat tidak ada calon lain yang sebaik Jokowi. Masyarakat bisa terbuka kalau melihat calon lain merupakan figur pemimpin yang baru dan bersih selain Jokowi,” ujarnya.


Dilema Etika
Secara konstitusi, tidak ada larangan Jokowi menjadi capres. Namun dari segi etika politik, menurut Agus, Jokowi belum layak maju karena belum ada ukuran pasti tentang hasil pekerjaannya sebagai gubernur DKI.

Diakuinya track record Jokowi dalam menghasilkan berbagai kebijakan publik sudah bagus dibandingkan pemimpin sebelumnya. Tetapi secara kinerja, belum terlihat hasil dalam mengatasi masalah Jakarta.

“Pekerjaannya belum ada yang berhasil. Kinerjanya kurang bagus. Meski track record-nya sudah benar. Seperti kebijakan penanganan banjir sudah benar, tetapi sampai saat ini banjir masih ada. Kemacetan juga begitu. Jadi belum ada hasil yang signifikan,” paparnya.

Bila wacana Jokowi maju sebagai capres terwujud, maka akan menjadi sebuah dilema bagi warga Jakarta, karena program-program pembangunan yang direncanakan Jokowi akan ditinggalkan begitu saja, tambahnya.


Akhirnya, Semua Tergantung Megawati
Selama Jokowi masih menjadi kader PDIP -- partai dengan budaya kepatuhan pada alur komando -- maka maju-tidaknya dia sebagai capres akan ditentukan oleh pimpinan partai, Megawati. Ketokohan di PDIP sama pentingnya seperti di Demokrat, namun bedanya garis-garis partai PDIP dipatuhi lurus hingga ke akar rumput.

Mereka yang mengikuti dari dekat cara kerja partai nasionalis ini akan tahu prinsip berikut: patuh atau keluar sendiri dari partai. Itulah kenapa PDIP jarang memecat kadernya, tidak seperti Demokrat atau partai-partai lain.

Pertanyaan menarik: bagaimana jika Megawati tetap maju sebagai capres dan menggandeng Jokowi sebagai wakilnya?

“Orang melihat Jokowi figur pemimpin baru. Kalau digandeng dengan Mega yang merupakan tokoh lama, maka akan banyak yang antipati terhadap Mega. Terjadilah kekecewaan publik, karena mereka menginginkan Jokowi sebagai capres, bukan cawapres,” tukas Agus.

Konklusi dari semua analisis dan hasil jajak pendapat tersebut, keberadaan Jokowi menjadi capres dihadapkan dalam satu konflik yang rumit: antara kebutuhan rakyat melawan kepentingan politik.

Poin pertama sudah jelas tercermin dari hasil survei yang mengindikasikan siapa pilihan rakyat. Poin kedua adalah mata pedang yang bahkan seorang Jokowi pun takkan sanggup menghadapinya sendirian. Rakyat boleh punya pilihan, tapi belum tentu pilihan mereka itu tersaji di depan mereka.

Para capres lain yang sadar tak punya kans bisa “memanas-manasi” Megawati – yang menurut survei bisa mereka kalahkan – agar maju sendiri sebagai capres mengamankan trah Sukarno. Atau jika PDIP gagal mencapai ambang batas untuk mengajukan calon sendiri, mitra koalisi bisa saja memberi syarat supaya Jokowi “maksimal” hanya menjadi cawapres. Atau dengan membesar-besarkan kisah bahwa Jokowi figur tak bertanggung jawab karena meninggalkan Solo di tengah masa jabatan, dan kemudian menelantarkan Jakarta dengan menjadi capres. Dalam politik, selalu ada cara.

Para pendukung Jokowi, yang tentu tidak semuanya simpatisan PDIP, harus mengharap kebesaran hati Megawati untuk memuluskan harapan mereka. Namun jadi capres atau tidak, Jokowi tetap merupakan tokoh paling fenomenal dalam dua tahun ini: memenangi pilgub DKI tanpa KTP Jakarta, merajai semua hasil survei capres tanpa sekali pun pernah memimpin parpol, menjadi salah satu yang paling banyak ditonton menurut data YouTube Asia Pasifik, dan tidak mau serakah mengoleksi gitar langka Metallica tanpa memberitahu KPK.

Mungkin dia memang the chosen one! (BS)

Jokowi Capres Terfavorit Karena Rakyat Butuh Dia

Posted by Unknown No comments

Jakarta, Suara Buleleng - Keberanian Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk membenahi Kota Jakarta dan dengan gaya kerjanya yang selalu blusukan ke kampung-kampung telah sukses memikat hati bukan hanya warga Jakarta, tetapi juga rakyat Indonesia di berbagai provinsi lain.

Banyak yang menginginkan pria yang akrab disapa Jokowi ini maju menjadi calon presiden (capres) dalam pemilu 2014 mendatang. Namun tidak sedikit pula warga yang menginginkan Jokowi menyelesaikan tugas pengabdiannya dalam membangun ibu kota hingga 2017.

Meski banyak lembaga survei yang menyatakan peluang mantan Wali Kota Solo ini sangat besar menjadi capres, namun beberapa pengamat politik memperingatkan bahwa pencapresan Jokowi akan menimbulkan konflik antara kebutuhan rakyat versus kepentingan politik pragmatis.

Pengamat politik senior dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menegaskan sudah banyak survei-survei yang dilakukan berbagai lembaga yang menyatakan Jokowi menduduki peringkat teratas dari banyak calon presiden (capres) yang telah mengajukan diri atau diusulkan oleh elite partai politik.

Keberadaan Jokowi menjadi Presiden RI pada tahun 2014, menurutnya, tidak lagi dilihat sebagai sudah waktunya bagi pria kelahiran Solo tersebut, agar mengembangkan sayapnya ke istana. Melainkan, sudah dilihat sebagai sebuah kebutuhan warga Indonesia atas sosok pemimpin yang baru, transparan dan merakyat.

“Jadi bukan karena sudah waktunya Jokowi maju menjadi capres, karena dia baru satu tahun sebagai Gubernur DKI. Banyak pekerjaan yang belum selesai dia lakukan dalam membangun Jakarta. Tetapi, saat ini, faktor keperluan terhadap sosok pemimpin yang baru dan merakyat paling berperan. Indonesia memerlukan dia sekarang. Makanya di survei-survei, banyak masyarakat menganggap Jokowi pantas menjadi Presiden RI selanjutnya,” kata Arbi, Minggu (29/12).

Dari satu tahun kepemimpinannya di Jakarta, cara peraih penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award 2010 ini dalam menjalankan kekuasaannya dikenal sangat santun, dekat pada rakyat, apa adanya, sederhana, transparan dan lebih terbuka kepada warga yang membutuhkan pertolongannya.

“Cara-cara dia melakukan kekuasaannya telah menjadi kebutuhan rakyat Indonesia. Karena capres-capres lainnya tidak bisa memberikan apa yang dibutuhkan rakyat Indonesia terhadap sosok pemimpin. Hanya Jokowi yang dibutuhkan rakyat saat ini,” kata Arbi.

Hal itu terbukti, ungkapnya, dari survei berdasarkan tingkat elektabilitas, Jokowi selalu merajai hasilnya. Baru satu tahun dia memimpin Jakarta, pria yang juga pengusaha mebel ini sudah berada di atas angin. Hati dan mata warga sudah tertuju pada sosok pria bertubuh kurus dan tinggi ini.

“Memang untuk menjadi capres, harus ada partai politik yang menaungi dan mendukung Jokowi. Tetapi tetap saja rakyat yang menentukan terpilih atau tidaknya seorang capres. Karena itu warga Jakarta tidak boleh mengeluh ditinggalkan Jokowi. Karena kalau Indonesia tidak dipegang oleh orang-orang yang tidak dapat dipercaya, maka akan hancurlah negeri ini,” tegas Arbi.


Merajai Hasil Survei
Apa yang disampaikan oleh Arbi hanya menggarisbawahi hasil berbagai jajak pendapat. Dari beberapa hasil survei yang dapat dirangkum selama satu tahun ini, baik yang dilakukan di Jakarta maupun di provinsi lain, Jokowi mengalahkan para tokoh politik yang jauh lebih senior.

Misalnya hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI), duet Jokowi dengan Hatta Rajasa dianggap sebagai pasangan capres dan cawapres paling ideal. Keduanya dinilai merepresentasikan nasionalis-Islam, sehingga cocok menjadi Poros Tengah II. Hal ini bisa terwujud jika suara Partai Demokrat di bawah 15% sehingga tidak memperoleh mitra koalisi dan tiket capres.

Hasil Survei LSI Oktober 2013 menyatakan, elektabilitas Partai Golkar sebesar 20,4%. Kemudian, PDI Perjuangan 18,7% dan Partai Demokrat 9,8%. Kemudian diikuti Partai Gerindra (6,6%), PAN (5,2%), PPP (4,6%), PKB (4,6%), PKS (4,4%), Partai Hanura (3,4%), Partai Nasdem (2,0%), PBB (0,6%), PKPI (0,3%) dan tidak menjawab (19,4%).

Peneliti LSI Ardian Sopa mengatakan jika hasil pemilu seperti survei dan persyaratan capres adalah diajukan parpol dengan suara nasional 25 persen dan perolehan kursi DPR 20 persen, maka hanya Golkar dan PDIP yang bisa mengajukan capres. Dengan hasil survei itu, ujar dia, masih terbuka lahirnya Poros Tengah II yang mendapat sisa satu tiket capres dan cawapres 2014.

LSI mengkategorikan Golkar dan PDIP sebagai partai papan atas karena elektabilitasnya mendekati 20 persen. Sedangkan partai yang elektabilitasnya di bawah 10 persen masuk partai papan tengah. Mereka ini terdiri dari lima parpol berlatarbelakang nasionalis: Demokrat, Gerindra, Hanura, Nasdem, dan PKPI. Kemudian lima parpol Islam papan tengah: PAN, PKB, PPP, PKS, dan PBB. LSI memprediksi, capres yang diusung poros tengah adalah tokoh nasionalis dan cawapresnya berasal dari tokoh Islam.

Sesuai survei LSI, tokoh nasionalis parpol papan tengah yang dipilih responden yaitu Joko Widodo (38,3%), Prabowo Subianto (11,1%) dan Wiranto (10%). Sedangkan posisi cawapres dari parpol Islam, yaitu Hatta Rajasa (31,3%), Yusril Ihza Mahendra (15,2%), Muhaimin Iskandar (11,8%), Suryadhama Ali (10,7%) dan Anis Matta (7,5%).

Sedangkan menurut hasil survei Indo Barometer yang dilansir pada 22 Desember 2013, PDIP bakal kalah apabila ngotot memasang Megawati sebagai capres. Dari berbagai hasil survei sejauh ini, tampaknya pemilu 2014 akan menghasilkan tiga atau empat partai besar yang mendapat suara di atas 10 persen. Keempat partai itu adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengungkapkan dari semua parpol, ada dua parpol yang layak dikedepankan menjadi dua partai terbesar, entah karena kekuatan basis pendukung maupun kekuatan figurnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Golkar.


Antara Jokowi dan Megawati
Dari PDIP, pilihan capres yang ada sejauh ini mengerucut pada dua nama, yaitu Megawati dan Jokowi. Ada kelompok yang menginginkan Megawati maju kembali dan ada yang ingin Jokowi.

“Jokowi dipertimbangkan karena sejumlah alasan di antaranya elektabilitasnya yang tinggi,” kata Qodari.

Bila merunut pada hasil survei Indobarometer, Jokowi sebagai capres PDIP akan selalu memenangkan pertarungan di pilpres mendatang melawan siapa pun bakal capres partai lainnya. Sebaliknya, Megawati akan cenderung kalah bila maju sebagai capres dihadapkan pada tokoh tertentu.

Di kalangan pemilih PDIP sendiri, prosentase pemilih Jokowi lebih solid daripada Megawati. Jika yang jadi capres adalah Jokowi, maka 76,8 persen pemilih PDIP memilih Jokowi. Sementara Megawati hanya 46,4 persen.

Dari kalangan kampus, survei Pusat Kajian dan Kepakaran Statistika (PK2D) Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung juga tetap menempatkan pria Solo itu sebagai orang yang paling populer di kalangan etnis Sunda. Ini merupakan fenomena yang cukup unik.

Survei dilakukan dari tanggal 6 -16 Desember 2013. Jumlah responden dalam survei ini sebanyak 1.587 orang, dengan sampling error 3%. Dari 26 Daerah Pemilihan atau Dapil yang tersebar di Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, hasil survei menempatkan Jokowi unggul di semua Dapil.

Tingkat popularitas Jokowi di survei ini melampaui Capres Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan di bawah Ical ada nama mantan Ketum DPP Partai Golkar yang juga kini digadang-gadang oleh sejumlah parpol menjadi Capres, yakni Jusuf Kalla.


Tak Ada Pilihan Lain
Peneliti Senior Political Research Institute for Democracy (PRIDE) Indonesia Agus Herta Sumarto punya pendapat sendiri soal meroketnya mantan Wali Kota Solo ini menjelang Pemilu 2014.

Menurut Agus, sosok Jokowi yang merajai berbagai hasil survei karena warga Jakarta maupun rakyat Indonesia pada umumnya tidak punya pilihan lain atas calon pengganti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut argumennya, banyak rakyat melihat Jokowi sebagai figur pemimpin yang baru, dengan cara dan strategi memimpin berbeda dari pemimpin-pemimpin yang lama. Rakyat seperti penasaran bagaimana hasilnya jika figur baru dengan gaya baru yang membumi ini memimpin sebuah negara.

“Orang melihat Jokowi itu figur pemimpin yang baru. Berbeda dengan figur para pemimpin yang lama. Ada sesuatu yang membuat rakyat menyenangi pribadinya,” kata Agus.

Agus menyimpulkan seperti itu karena menurutnya prestasi Jokowi yang signifikan tak dapat diukur dari masa satu tahun memimpin Jakarta sekarang ini. Bahkan ada beberapa target tak terpenuhi seperti realisasi penyerapan anggaran dalam APBD DKI 2013 yang baru tercapai 68%.

“Jokowi dari segi kualitas tidak bagus-bagus amat. Realisasi anggaran yang masih rendah, itu bukan prestasi yang baik bagi seorang pemimpin. Selain itu, kita belum yakin bisa melihat kinerja Jokowi yang signifikan dalam membenahi Kota Jakarta. Tetapi publik melihat tidak ada calon lain yang sebaik Jokowi. Masyarakat bisa terbuka kalau melihat calon lain merupakan figur pemimpin yang baru dan bersih selain Jokowi,” ujarnya.


Dilema Etika
Secara konstitusi, tidak ada larangan Jokowi menjadi capres. Namun dari segi etika politik, menurut Agus, Jokowi belum layak maju karena belum ada ukuran pasti tentang hasil pekerjaannya sebagai gubernur DKI.

Diakuinya track record Jokowi dalam menghasilkan berbagai kebijakan publik sudah bagus dibandingkan pemimpin sebelumnya. Tetapi secara kinerja, belum terlihat hasil dalam mengatasi masalah Jakarta.

“Pekerjaannya belum ada yang berhasil. Kinerjanya kurang bagus. Meski track record-nya sudah benar. Seperti kebijakan penanganan banjir sudah benar, tetapi sampai saat ini banjir masih ada. Kemacetan juga begitu. Jadi belum ada hasil yang signifikan,” paparnya.

Bila wacana Jokowi maju sebagai capres terwujud, maka akan menjadi sebuah dilema bagi warga Jakarta, karena program-program pembangunan yang direncanakan Jokowi akan ditinggalkan begitu saja, tambahnya.


Akhirnya, Semua Tergantung Megawati
Selama Jokowi masih menjadi kader PDIP -- partai dengan budaya kepatuhan pada alur komando -- maka maju-tidaknya dia sebagai capres akan ditentukan oleh pimpinan partai, Megawati. Ketokohan di PDIP sama pentingnya seperti di Demokrat, namun bedanya garis-garis partai PDIP dipatuhi lurus hingga ke akar rumput.

Mereka yang mengikuti dari dekat cara kerja partai nasionalis ini akan tahu prinsip berikut: patuh atau keluar sendiri dari partai. Itulah kenapa PDIP jarang memecat kadernya, tidak seperti Demokrat atau partai-partai lain.

Pertanyaan menarik: bagaimana jika Megawati tetap maju sebagai capres dan menggandeng Jokowi sebagai wakilnya?

“Orang melihat Jokowi figur pemimpin baru. Kalau digandeng dengan Mega yang merupakan tokoh lama, maka akan banyak yang antipati terhadap Mega. Terjadilah kekecewaan publik, karena mereka menginginkan Jokowi sebagai capres, bukan cawapres,” tukas Agus.

Konklusi dari semua analisis dan hasil jajak pendapat tersebut, keberadaan Jokowi menjadi capres dihadapkan dalam satu konflik yang rumit: antara kebutuhan rakyat melawan kepentingan politik.

Poin pertama sudah jelas tercermin dari hasil survei yang mengindikasikan siapa pilihan rakyat. Poin kedua adalah mata pedang yang bahkan seorang Jokowi pun takkan sanggup menghadapinya sendirian. Rakyat boleh punya pilihan, tapi belum tentu pilihan mereka itu tersaji di depan mereka.

Para capres lain yang sadar tak punya kans bisa “memanas-manasi” Megawati – yang menurut survei bisa mereka kalahkan – agar maju sendiri sebagai capres mengamankan trah Sukarno. Atau jika PDIP gagal mencapai ambang batas untuk mengajukan calon sendiri, mitra koalisi bisa saja memberi syarat supaya Jokowi “maksimal” hanya menjadi cawapres. Atau dengan membesar-besarkan kisah bahwa Jokowi figur tak bertanggung jawab karena meninggalkan Solo di tengah masa jabatan, dan kemudian menelantarkan Jakarta dengan menjadi capres. Dalam politik, selalu ada cara.

Para pendukung Jokowi, yang tentu tidak semuanya simpatisan PDIP, harus mengharap kebesaran hati Megawati untuk memuluskan harapan mereka. Namun jadi capres atau tidak, Jokowi tetap merupakan tokoh paling fenomenal dalam dua tahun ini: memenangi pilgub DKI tanpa KTP Jakarta, merajai semua hasil survei capres tanpa sekali pun pernah memimpin parpol, menjadi salah satu yang paling banyak ditonton menurut data YouTube Asia Pasifik, dan tidak mau serakah mengoleksi gitar langka Metallica tanpa memberitahu KPK.

Mungkin dia memang the chosen one! (BS)

Mengapa Ongkos Politik di Indonesia Mahal ?

Jakarta, Suara Buleleng - Dunia politik di Indonesia belum bisa dipisahkan dari kekuatan uang. Setidaknya sejak pemilihan umum menggunakan sistem proporsional terbuka. Seorang calon anggota legislatif akan mengerahkan seluruh sumber daya dan dananya agar terpilih sebagai wakil rakyat.

Tak jarang dalam 'pertarungan' tersebut akhirnya terjadi praktik politik uang. Calon pemilih diberi sejumlah uang agar mau memberikan hak suaranya kepada si politisi. Bak gayung bersambut, konstituen pun kini tak lagi memandang ideologi partai maupun si calon anggota legislatif.

“Yang penting adalah uang,” tulis politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung dalam bukunya, 'Mahalnya Demokrasi, Memudarnya Ideologi' seperi dikutip detikcom, Rabu (11/12).

WW, salah seorang narasumber dalam buku Pramono mengatakan saat ini yang menggerahkan massa adalah uang. “Yang datang pun belum tentu orang kita, sifatnya abu-abu, mungkin karena uang,” kata WW seperti ditulis dalam buku Pramono.

Masih menurut WW, saat ini masyarakat sudah tau bahwa setiap visi dan misi yang disampaikan seorang politisi saat berkampanye adalah gombal. “Jadi saya ya harus gombal,” kata dia.

Sementara VV, narasumber lainnya mengatakan keterpilihan seorang politisi meraih suara terbanyak juga ditentukan dengan imbalan materi. Selain dalam bentuk uang imbalan juga bisa berupa bantuan fisik untuk kelompok masyarakat tertentu.

Soal harga satu suara, sangat memprihatinkan. VV mengaku tim suksesnya pernah mengajukan dengan sangat murah, bahkan seharga satu liter bensin Pertamax.

"Kami bantu untuk semen dan bikin cor jalan dan sebagainya itu agak lumayan juga. Tapi kalau yang kami pakai untuk rata-rata satu suara Rp 10.000 dan yang deket betul Rp 5.000," kata VV.

Dengan fakta tersebut menurut Pramono seorang calon anggota legislatif paling tidak harus mengeluarkan minimal Rp 200 juta selama masa kampanye. Bahkan ada calon yang harus merogoh koceknya hingga Rp 6 miliar agar bisa mendapat kursi di Senayan.

Krisna Mukti, artis yang maju sebagai calon anggota legislatif mengaku sudah mengeluarkan dana sekitar Rp 400 juta untuk sosialisai. Sebagian besar dana tersebut antara lain digunakan untuk pembuatan atribut dan uang makan tim sukses.

“Tapi (biaya) itu bakal kian tinggi kalau sudah resmi masuk masa kampanye,” kata pesohor yang maju sebagai caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa itu Senin (9/12) lalu. (DN)

Mengapa Ongkos Politik di Indonesia Mahal ?

Posted by Unknown No comments

Jakarta, Suara Buleleng - Dunia politik di Indonesia belum bisa dipisahkan dari kekuatan uang. Setidaknya sejak pemilihan umum menggunakan sistem proporsional terbuka. Seorang calon anggota legislatif akan mengerahkan seluruh sumber daya dan dananya agar terpilih sebagai wakil rakyat.

Tak jarang dalam 'pertarungan' tersebut akhirnya terjadi praktik politik uang. Calon pemilih diberi sejumlah uang agar mau memberikan hak suaranya kepada si politisi. Bak gayung bersambut, konstituen pun kini tak lagi memandang ideologi partai maupun si calon anggota legislatif.

“Yang penting adalah uang,” tulis politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung dalam bukunya, 'Mahalnya Demokrasi, Memudarnya Ideologi' seperi dikutip detikcom, Rabu (11/12).

WW, salah seorang narasumber dalam buku Pramono mengatakan saat ini yang menggerahkan massa adalah uang. “Yang datang pun belum tentu orang kita, sifatnya abu-abu, mungkin karena uang,” kata WW seperti ditulis dalam buku Pramono.

Masih menurut WW, saat ini masyarakat sudah tau bahwa setiap visi dan misi yang disampaikan seorang politisi saat berkampanye adalah gombal. “Jadi saya ya harus gombal,” kata dia.

Sementara VV, narasumber lainnya mengatakan keterpilihan seorang politisi meraih suara terbanyak juga ditentukan dengan imbalan materi. Selain dalam bentuk uang imbalan juga bisa berupa bantuan fisik untuk kelompok masyarakat tertentu.

Soal harga satu suara, sangat memprihatinkan. VV mengaku tim suksesnya pernah mengajukan dengan sangat murah, bahkan seharga satu liter bensin Pertamax.

"Kami bantu untuk semen dan bikin cor jalan dan sebagainya itu agak lumayan juga. Tapi kalau yang kami pakai untuk rata-rata satu suara Rp 10.000 dan yang deket betul Rp 5.000," kata VV.

Dengan fakta tersebut menurut Pramono seorang calon anggota legislatif paling tidak harus mengeluarkan minimal Rp 200 juta selama masa kampanye. Bahkan ada calon yang harus merogoh koceknya hingga Rp 6 miliar agar bisa mendapat kursi di Senayan.

Krisna Mukti, artis yang maju sebagai calon anggota legislatif mengaku sudah mengeluarkan dana sekitar Rp 400 juta untuk sosialisai. Sebagian besar dana tersebut antara lain digunakan untuk pembuatan atribut dan uang makan tim sukses.

“Tapi (biaya) itu bakal kian tinggi kalau sudah resmi masuk masa kampanye,” kata pesohor yang maju sebagai caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa itu Senin (9/12) lalu. (DN)

Survei: Masyarakat Dambakan Pemimpin Jujur, Bukan Berwibawa

Tidak lagi memprioritaskan sosok pemimpin yang tegas

dan berwibawa.

Jakarta, Suara Buleleng - Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil survei yang dilakukan pada tanggal 10-20 Oktober 2013 yang lalu. Dari survei itu, IPI menemukan bahwa masyarakat Indonesia saat ini pada umumnya mendambakan presiden yang bisa dipercaya atau jujur.

"Masyarakat Indonesia saat ini tidak memprioritaskan pintar, tegas atau berwibawa," kata Direktur Eksekutif IPI, Burhanuddin Muhtadi, di kantor Indikator Politik Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 1 Desember 2013.

Burhanuddin menuturkan, masyarakat Indonesia saat ini lebih menginginkan elite baru karena sudah tidak percaya dengan elite lama. Aspirasi tersebut tercermin pada responden yang mengakses berita di media secara teratur, berlatar belakang demografi lebih baik, tinggal diperkotaan, dan lebih berpendidikan.

"Mayoritas pemilih ini umumnya dari kalangan muda dengan umur di bawah 40 tahun, yang dianggap sebagai motor bagi pembaruan politik," katanya.

Survei dilakukan terhadap 1.200 responden. Berumur di atas 17 tahun, dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden diwawancara secara tatap muka dengan 1 kelurahan hanya terdiri dari 10 responden. Kontrol kualitas terhadap hasil wawancara dilakukan secara acak sebesar 20 persen.

Mengedepankan kader muda

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristianto, menuturkan bahwa kecenderungan penurunan pemilih pada elite lama sudah menjadi salah satu hal yang diperhitungkan partainya. Oleh karena itu, PDI-P akan lebih mengedepankan kader muda pada pencapresan 2014 nanti.

"Kami lebih memilih perubahan, orang yang muda dan mereka yang sadar kepada corak bangsanya. Maka momentum ini yang kami cari," kata Hasto di Kantor IPI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 1 Desember 2013

Hasto menuturkan, sebenarnya mayoritas Caleg PDI-P ingin memanfaatkan momentum adanya kader muda yang elektabilitasnya sedang naik, yakni Jokowi -sapaan Joko Widodo-. Namun saat ini, ujarnya, ada banyak masalah yang dihadapi Jokowi.

"Jokowi memang muncul dalam situasi di mana rakyat mendambakan pemimpin yang bukan pecitraan. Tetapi terakhir ini banyak serangan peluru-peluru tajam kepada Jokowi," ucapnya. (VIVA)

Survei: Masyarakat Dambakan Pemimpin Jujur, Bukan Berwibawa

Posted by Unknown No comments

Tidak lagi memprioritaskan sosok pemimpin yang tegas

dan berwibawa.

Jakarta, Suara Buleleng - Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil survei yang dilakukan pada tanggal 10-20 Oktober 2013 yang lalu. Dari survei itu, IPI menemukan bahwa masyarakat Indonesia saat ini pada umumnya mendambakan presiden yang bisa dipercaya atau jujur.

"Masyarakat Indonesia saat ini tidak memprioritaskan pintar, tegas atau berwibawa," kata Direktur Eksekutif IPI, Burhanuddin Muhtadi, di kantor Indikator Politik Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 1 Desember 2013.

Burhanuddin menuturkan, masyarakat Indonesia saat ini lebih menginginkan elite baru karena sudah tidak percaya dengan elite lama. Aspirasi tersebut tercermin pada responden yang mengakses berita di media secara teratur, berlatar belakang demografi lebih baik, tinggal diperkotaan, dan lebih berpendidikan.

"Mayoritas pemilih ini umumnya dari kalangan muda dengan umur di bawah 40 tahun, yang dianggap sebagai motor bagi pembaruan politik," katanya.

Survei dilakukan terhadap 1.200 responden. Berumur di atas 17 tahun, dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden diwawancara secara tatap muka dengan 1 kelurahan hanya terdiri dari 10 responden. Kontrol kualitas terhadap hasil wawancara dilakukan secara acak sebesar 20 persen.

Mengedepankan kader muda

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristianto, menuturkan bahwa kecenderungan penurunan pemilih pada elite lama sudah menjadi salah satu hal yang diperhitungkan partainya. Oleh karena itu, PDI-P akan lebih mengedepankan kader muda pada pencapresan 2014 nanti.

"Kami lebih memilih perubahan, orang yang muda dan mereka yang sadar kepada corak bangsanya. Maka momentum ini yang kami cari," kata Hasto di Kantor IPI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 1 Desember 2013

Hasto menuturkan, sebenarnya mayoritas Caleg PDI-P ingin memanfaatkan momentum adanya kader muda yang elektabilitasnya sedang naik, yakni Jokowi -sapaan Joko Widodo-. Namun saat ini, ujarnya, ada banyak masalah yang dihadapi Jokowi.

"Jokowi memang muncul dalam situasi di mana rakyat mendambakan pemimpin yang bukan pecitraan. Tetapi terakhir ini banyak serangan peluru-peluru tajam kepada Jokowi," ucapnya. (VIVA)

SBY Titipkan Empat Hal kepada Calon Penggantinya

Jakarta, Suara Buleleng - - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengakhiri jabatannya tahun depan menitipkan empat hal untuk menjadi bahan pemikiran para pemimpin partai politik yang akan menjadi penerus jabatannya di masa mendatang.

Empat hal yang merupakan intisari pengalamannya selama memimpin Indonesia dalam 10 tahun terakhir, ia sampaikan dalam acara Kompas100 CEO Forum dengan tema ‘Perhelatan Politik dan Momentum Menjaga Pertumbuhan Ekonomi,’ di Jakarta Convention Center, Jakarta, hari ini (27/11).

“Di forum ini akan ada debat dan diskusi yang lebih baik. Saya berharap isu-isu ekonomi terkini dapat didiskusikan lebih baik, jangan terlalu banyak retorika, karena retorika tidak bisa mengubah keadaan, yang dibutuhkan adalah tindakan dan strategi,” kata Presiden, mengawali pidatonya pada forum yang dihadiri sejumlah elit partai politik, termasuk Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, Ketua Partai Demokrat, Sjarifuddin Hasan, Ketua Partai Golkar, Fadel Muhammad, Ketua PDI Perjuangan, Maruarar Sirat dan lain-lain.

Menurut SBY, untuk merumuskan langkah ke masa depan, diperlukan titik berangkat yang relatif sama diantara para pemimpin dan elit politik. Dan dalam kaitan itu, menurut SBY, ada empat tesis yang ingin ia sampaikan berdasarkan pengalamannya memimpin Indonesia selama ini.

Keempat hal tersebut adalah, pertama, meski dunia bergejolak, perekonomian Indonesia tetap terkelola dan tetap tumbuh cukup tinggi. Menurut dia, tidak semua negara mempunyai kesempatan seperti itu. Bahkan ada negara yang pertumbuhan ekonominya minus. “Kalau kita ingat, Indonesia pada tahun 1998 ekonominya runtuh. Tetapi 10 tahun kemudian kita sudah masuk menjadi negara G-20,” kata SBY.

Kedua, jika permasalahan perekonomian dalam negeri dapat diatasi,SBY yakin capaian yang sudah didapat saat ini dapat lebih baik lagi. “Masalah yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi kita bukan hanya di sektor ekonomi tetapi juga masalah sosial dan politik. Kalau ini dapat kita atasi bersama-sama, kita dapat lebih maju lagi,” tutur dia.

Ketiga, fundamental ekonomi dan daya saing Indonesia menurut dia, terus meningkat. Peringkat daya saing global Indonesia yang tahun lalu berada di urutan 50, tahun ini kata SBY sudah meloncat menjadi urutan 38.

“Ini harus menjadikan bagian dari upaya membangun kepercayaan (condifence building) dalam penguatan ekonomi di masa mendatang,” tutur dia.


Keempat, perekonomian Indonesia sebagaimana perekonomian negara lain, setiap saat dapat mengalami gejolak. Oleh karena itu, SBY mengharapkan para pemimpin partai di masa mendatang harus mempertahankan kebijakan ekonomi makro yang hati-hati (prudent).


“Saya mengajak rekan-rekan untuk waspada, tetaplah prudent, kebijakan ekonomi makro harus hati-hati. Banyak sekali negara di dunia bekerja keras untuk meningkatkan ekonomi ada atau tidak ada gejolak. Jangan hanya ketika ada gejolak baru kita bekerja keras, lembur sampai malam,” tutur dia. (JN)

SBY Titipkan Empat Hal kepada Calon Penggantinya

Posted by Unknown No comments

Jakarta, Suara Buleleng - - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengakhiri jabatannya tahun depan menitipkan empat hal untuk menjadi bahan pemikiran para pemimpin partai politik yang akan menjadi penerus jabatannya di masa mendatang.

Empat hal yang merupakan intisari pengalamannya selama memimpin Indonesia dalam 10 tahun terakhir, ia sampaikan dalam acara Kompas100 CEO Forum dengan tema ‘Perhelatan Politik dan Momentum Menjaga Pertumbuhan Ekonomi,’ di Jakarta Convention Center, Jakarta, hari ini (27/11).

“Di forum ini akan ada debat dan diskusi yang lebih baik. Saya berharap isu-isu ekonomi terkini dapat didiskusikan lebih baik, jangan terlalu banyak retorika, karena retorika tidak bisa mengubah keadaan, yang dibutuhkan adalah tindakan dan strategi,” kata Presiden, mengawali pidatonya pada forum yang dihadiri sejumlah elit partai politik, termasuk Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, Ketua Partai Demokrat, Sjarifuddin Hasan, Ketua Partai Golkar, Fadel Muhammad, Ketua PDI Perjuangan, Maruarar Sirat dan lain-lain.

Menurut SBY, untuk merumuskan langkah ke masa depan, diperlukan titik berangkat yang relatif sama diantara para pemimpin dan elit politik. Dan dalam kaitan itu, menurut SBY, ada empat tesis yang ingin ia sampaikan berdasarkan pengalamannya memimpin Indonesia selama ini.

Keempat hal tersebut adalah, pertama, meski dunia bergejolak, perekonomian Indonesia tetap terkelola dan tetap tumbuh cukup tinggi. Menurut dia, tidak semua negara mempunyai kesempatan seperti itu. Bahkan ada negara yang pertumbuhan ekonominya minus. “Kalau kita ingat, Indonesia pada tahun 1998 ekonominya runtuh. Tetapi 10 tahun kemudian kita sudah masuk menjadi negara G-20,” kata SBY.

Kedua, jika permasalahan perekonomian dalam negeri dapat diatasi,SBY yakin capaian yang sudah didapat saat ini dapat lebih baik lagi. “Masalah yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi kita bukan hanya di sektor ekonomi tetapi juga masalah sosial dan politik. Kalau ini dapat kita atasi bersama-sama, kita dapat lebih maju lagi,” tutur dia.

Ketiga, fundamental ekonomi dan daya saing Indonesia menurut dia, terus meningkat. Peringkat daya saing global Indonesia yang tahun lalu berada di urutan 50, tahun ini kata SBY sudah meloncat menjadi urutan 38.

“Ini harus menjadikan bagian dari upaya membangun kepercayaan (condifence building) dalam penguatan ekonomi di masa mendatang,” tutur dia.


Keempat, perekonomian Indonesia sebagaimana perekonomian negara lain, setiap saat dapat mengalami gejolak. Oleh karena itu, SBY mengharapkan para pemimpin partai di masa mendatang harus mempertahankan kebijakan ekonomi makro yang hati-hati (prudent).


“Saya mengajak rekan-rekan untuk waspada, tetaplah prudent, kebijakan ekonomi makro harus hati-hati. Banyak sekali negara di dunia bekerja keras untuk meningkatkan ekonomi ada atau tidak ada gejolak. Jangan hanya ketika ada gejolak baru kita bekerja keras, lembur sampai malam,” tutur dia. (JN)

Rugi Besar Bila PDI Perjuangan Tak Capreskan Jokowi

Jakarta, Suara Buleleng - PDI Perjuangan dinilai terlalu lama, soal strategi pemenangan Pemilu 2014, dengan belum mengeluarkan nama bakal capres yang akan diusung. Padahal, saat Rakernas di Ancol, Jakarta, beberapa waktu lalu, niat untuk menjadi pemenang Pemilu 2014 sangat jelas tergambarkan.

Sayangnya, menurut Pengamat Politik UI Ari Junaedi, niat itu belum terimplementasikan dengan baik. Misalnya, ujar dia, salah satu daya jual dan daya tarik PDIP adalah pada sosok Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi. Namun, hingga sekarang nama Jokowi belum disebut sebagai calon presiden resmi dari PDIP. Padahal kondisi demikian akan rawan memancing strategi black campaign dari parpol-parpol lain.

"Nama Jokowi belum dicapreskan resmi dari PDIP saja sudah menggetarkan kandidat-kandidat presiden yang lain, apalagi jika sudah dinyatakan resmi oleh Megawati," tegas Ari di Jakarta, Senin (25/11).

"Jika nama Jokowi resmi diusung sebagai capres andalan PDIP maka kerja kampanye calon-calon legislatif PDIP di pileg 2014 akan diuntungkan dan dimudahkan. Istilahnya, teman-teman caleg PDIP akan mendapat amunisi baru serta menghemat banyak biaya kampanye."

Dia menekankan hal itu karena mendapat informasi akurat dari teman-teman caleg dari parpol lain yang mengaku "kesusahan" berkampaye karena lemahnya figur capres yang diusung partainya.

Menurut pengajar Program Pascasarjana dan Sarjana UI ini, PDIP akan mengalami kerugian teramat besar jika Jokowi tidak dicapreskan dalam waktu dekat - terlebih lagi tidak dicalonkan.

Ari menilai tidak ada nama kader-kader di PDIP yang begitu kuat, berkarakter dan menjadi media darling seperti halnya Jokowi.

"Ibaratnya PDIP itu Barcelona, Jokowi layak disejajarkan dengan Lionel Messi. Jadi akan rugi besar, jika nama besar Jokowi ditenggelamkan oleh PDIP. Kalaupun Jokowi tidak jadi diusung oleh PDIP, siap-siap saja kembali menjadi partai oposisi sejati," tandas Ari. (BS)

Rugi Besar Bila PDI Perjuangan Tak Capreskan Jokowi

Posted by Unknown No comments

Jakarta, Suara Buleleng - PDI Perjuangan dinilai terlalu lama, soal strategi pemenangan Pemilu 2014, dengan belum mengeluarkan nama bakal capres yang akan diusung. Padahal, saat Rakernas di Ancol, Jakarta, beberapa waktu lalu, niat untuk menjadi pemenang Pemilu 2014 sangat jelas tergambarkan.

Sayangnya, menurut Pengamat Politik UI Ari Junaedi, niat itu belum terimplementasikan dengan baik. Misalnya, ujar dia, salah satu daya jual dan daya tarik PDIP adalah pada sosok Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi. Namun, hingga sekarang nama Jokowi belum disebut sebagai calon presiden resmi dari PDIP. Padahal kondisi demikian akan rawan memancing strategi black campaign dari parpol-parpol lain.

"Nama Jokowi belum dicapreskan resmi dari PDIP saja sudah menggetarkan kandidat-kandidat presiden yang lain, apalagi jika sudah dinyatakan resmi oleh Megawati," tegas Ari di Jakarta, Senin (25/11).

"Jika nama Jokowi resmi diusung sebagai capres andalan PDIP maka kerja kampanye calon-calon legislatif PDIP di pileg 2014 akan diuntungkan dan dimudahkan. Istilahnya, teman-teman caleg PDIP akan mendapat amunisi baru serta menghemat banyak biaya kampanye."

Dia menekankan hal itu karena mendapat informasi akurat dari teman-teman caleg dari parpol lain yang mengaku "kesusahan" berkampaye karena lemahnya figur capres yang diusung partainya.

Menurut pengajar Program Pascasarjana dan Sarjana UI ini, PDIP akan mengalami kerugian teramat besar jika Jokowi tidak dicapreskan dalam waktu dekat - terlebih lagi tidak dicalonkan.

Ari menilai tidak ada nama kader-kader di PDIP yang begitu kuat, berkarakter dan menjadi media darling seperti halnya Jokowi.

"Ibaratnya PDIP itu Barcelona, Jokowi layak disejajarkan dengan Lionel Messi. Jadi akan rugi besar, jika nama besar Jokowi ditenggelamkan oleh PDIP. Kalaupun Jokowi tidak jadi diusung oleh PDIP, siap-siap saja kembali menjadi partai oposisi sejati," tandas Ari. (BS)

Perkuat Partisipasi Politik, Perawat Se-Bali Dukung Anggota Ke Kancah Politik

Singaraja, Suara Buleleng - Rapat Kerja Daerah, Rakerda PPNI Bali 2013 yang berlangsung Sabtu (23/11/2013) malam di Singaraja Hotel kembali menegaskan, 15 ribu perawat se-Bali yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI Daerah Bali secara konsiten dan komitmen tinggi mendukung Ketua PPNI Kabupaten Buleleng, Made Sundayana secara penuh ke kancah politik dalam perhelatan Pemilu 2013 sebagai Calon DPD sesuai dengan tema yang diusung dalam Rakerda PPNI Bali, untuk memperkuat akuntabilitas kinerja dan partisipasi politik perawat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. Demikian diungkapkan Ketua PPNI Propinsi Bali I Dewa Agung Ketut Sudarsana saat membuka pelaksanaan Rakerda tersebut.

“Kegiatan tahunan dalam Rakerda yang dilakukan telah menyepakati untuk memberikan dukungan secara penuh anggota PPNI Bali yang masuk sebagai Calon DPD, Made Sundayana dan hal itu juga merupakan program kerja PPNI dalam pelaksanaan Rakerda di Buleleng,” tegas Ketua PPNI Bali Dewa Agung Sudarsana.

Ketua PPNI Buleleng sekaligus Panitia Pelaksana Rakerda Made Sundayana yang juga Ketua Stikes Majapahit Singaraja memaparkan, Rakerda yang dilaksanakan setiap dua tahun dilakukan secara bergilir dan utusan masing-masing Kabupaten Kota menyampaikan berbagai masukan dan permasalahan didalam meningkatkan kenerja termasuk kesejahteraan para perawat. “kegiatan ini sudah rutin dilakukan setiap dua tahun sekali untuk menyamakan pandangan sebagai perawat terkait kinerja dan kesejahteraan serta permasalahan yang dihadapi,” ujarnya.

Selain menyepakati program untuk mengusung Sundayana sebagai Calon DPD di Parlemen RI nantinya, Rakerda PPNI Bali juga menyepakati sejumlah program mendesak diantaranya terkait dengan Surat Tanda Regestrasi, STR para perawat yang masih belum tuntas dimiliki para perawat karena masih adanya kendala pada administrasi di pusat, demikian juga Rakerda menghasilkan upaya peningkatan profesionalisme para perawat melalui berbagai pendidikan dan pelatihan. (BRU)

Perkuat Partisipasi Politik, Perawat Se-Bali Dukung Anggota Ke Kancah Politik

Posted by Unknown No comments

Singaraja, Suara Buleleng - Rapat Kerja Daerah, Rakerda PPNI Bali 2013 yang berlangsung Sabtu (23/11/2013) malam di Singaraja Hotel kembali menegaskan, 15 ribu perawat se-Bali yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI Daerah Bali secara konsiten dan komitmen tinggi mendukung Ketua PPNI Kabupaten Buleleng, Made Sundayana secara penuh ke kancah politik dalam perhelatan Pemilu 2013 sebagai Calon DPD sesuai dengan tema yang diusung dalam Rakerda PPNI Bali, untuk memperkuat akuntabilitas kinerja dan partisipasi politik perawat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. Demikian diungkapkan Ketua PPNI Propinsi Bali I Dewa Agung Ketut Sudarsana saat membuka pelaksanaan Rakerda tersebut.

“Kegiatan tahunan dalam Rakerda yang dilakukan telah menyepakati untuk memberikan dukungan secara penuh anggota PPNI Bali yang masuk sebagai Calon DPD, Made Sundayana dan hal itu juga merupakan program kerja PPNI dalam pelaksanaan Rakerda di Buleleng,” tegas Ketua PPNI Bali Dewa Agung Sudarsana.

Ketua PPNI Buleleng sekaligus Panitia Pelaksana Rakerda Made Sundayana yang juga Ketua Stikes Majapahit Singaraja memaparkan, Rakerda yang dilaksanakan setiap dua tahun dilakukan secara bergilir dan utusan masing-masing Kabupaten Kota menyampaikan berbagai masukan dan permasalahan didalam meningkatkan kenerja termasuk kesejahteraan para perawat. “kegiatan ini sudah rutin dilakukan setiap dua tahun sekali untuk menyamakan pandangan sebagai perawat terkait kinerja dan kesejahteraan serta permasalahan yang dihadapi,” ujarnya.

Selain menyepakati program untuk mengusung Sundayana sebagai Calon DPD di Parlemen RI nantinya, Rakerda PPNI Bali juga menyepakati sejumlah program mendesak diantaranya terkait dengan Surat Tanda Regestrasi, STR para perawat yang masih belum tuntas dimiliki para perawat karena masih adanya kendala pada administrasi di pusat, demikian juga Rakerda menghasilkan upaya peningkatan profesionalisme para perawat melalui berbagai pendidikan dan pelatihan. (BRU)

Iklan Politik Bikin Jenuh Masyarakat

Denpasar, Suara Buleleng - Pakar komunikasi Prof Deddy Mulyana mengingatkan para politikus membatasi diri tampil di media massa untuk menghindari sikap apatis masyarakat yang sudah mulai jenuh dengan iklan-iklan politik.

"Jangan terlalu terobsesi di media, malah nantinya masyarakat akan apatis," katanya dalam seminar tentang komunikasi di kampus Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, Sabtu (16/11).

Menurut Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung itu, tindakan nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat jauh lebih efektif dalam meraih dukungan daripada hanya membangun citra diri melalui media massa.

Ia mencontohkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng yang gencar beriklan di media massa menjelang Kongres Partai Demokrat di Bandung beberapa tahun yang lalu.

"Pada waktu itu banyak sekali spanduk, baliho, dan bannernya di Bandung. Sampai-sampai beriklan di televisi. Namun akhirnya dia gagal juga terpilih jadi ketua Demokrat, meskipun tidak terlepas dari permainan politik uang juga," ujar Deddy tentang strategi komunikasi mantan Menpora yang kini ditahan KPK dalam kasus korupsi Hambalang itu. (AN)

Iklan Politik Bikin Jenuh Masyarakat

Posted by Unknown No comments

Denpasar, Suara Buleleng - Pakar komunikasi Prof Deddy Mulyana mengingatkan para politikus membatasi diri tampil di media massa untuk menghindari sikap apatis masyarakat yang sudah mulai jenuh dengan iklan-iklan politik.

"Jangan terlalu terobsesi di media, malah nantinya masyarakat akan apatis," katanya dalam seminar tentang komunikasi di kampus Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, Sabtu (16/11).

Menurut Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung itu, tindakan nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat jauh lebih efektif dalam meraih dukungan daripada hanya membangun citra diri melalui media massa.

Ia mencontohkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng yang gencar beriklan di media massa menjelang Kongres Partai Demokrat di Bandung beberapa tahun yang lalu.

"Pada waktu itu banyak sekali spanduk, baliho, dan bannernya di Bandung. Sampai-sampai beriklan di televisi. Namun akhirnya dia gagal juga terpilih jadi ketua Demokrat, meskipun tidak terlepas dari permainan politik uang juga," ujar Deddy tentang strategi komunikasi mantan Menpora yang kini ditahan KPK dalam kasus korupsi Hambalang itu. (AN)

DPP PDIP Konsultasi ke LPSK Soal Kasus Pilgub Bali

Kuta, Suara Buleleng - Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengakui jika pihak PDIP pusat sudah datang ke Kantor LPSK untuk berkonsultasi soal bagaiamana caranya untuk melindungi para saksi terhadap kasus Pilgub Bali yang ditangani oleh Akil Mochtar. "Ya benar. Yang datang ke Kantor LPSK adalah Wasekjen Hasto Kristianto dengan beberapa jajaran terkait lainnya. Mereka datang pada Kamis pekan lalu untuk berkonsultasi soal perlindungan saksi kasus Pilgub Bali dalam perkara yang ditangani oleh Akil Mochtar," ujarnya di Kuta Bali, Rabu (13/11/2013). Namun hingga saat ini belum ada nama-nama yang akan dilindungi oleh LPSK.

DPP PDIP berkonsultasi dengan LPSK, berkaitan dengan adanya justice collaborator, dan saksi yang menyatakan siap ikut membongkar kasus suap atas Pilkada Bali. Bagi PDIP persoalan Bali bukan persoalan kalah dan menang. Namun, jauh lebih penting terkait dalil hukum Akil Mochtar yang mengizinkan pemilih untuk memilih lebih dari satu kali atau diwakilkan. Dalil hukum yang bertentangan dengan prinsip yang paling fundamental dalam pemilu, yakni one person, one vote, one value, menjadi ancaman paling serius bagi Pemilu 2014.

Dalil hukum tersebut hanya akan menguntungkan mereka yang memegang kendali aparatur negara. PDIP, tambahnya, sangat mengkhawatirkaan adanya skenario kekerasan dan krisis konstitusi.

Di sinilah timbul persoalan antara legalitas hukum dan substansi hukum yang bersendikan keadilan. Menurut Hasto, seluruh ahli hukum tata negara, harus bersatu menyelamatkan demokrasi Indonesia pada 2014. Menurutnya, harus ada terobosan hukum untuk menyelamatkan demokrasi. Ia mengingatkan, Indonesia merdeka karena terobosan hukum politik. "Jika mengacu pada hukum internasional saat itu, kita tidak akan pernah merdeka. Keberanian Soekarno-Hatta yang memerdekakan Indonesia dengan legitimasi Bangsa Indonesia, adalah bukti bahwa hukum harus menyatu dengan kehendak rakyat, dan berintikan keadilan," bebernya. (BD)

DPP PDIP Konsultasi ke LPSK Soal Kasus Pilgub Bali

Posted by Unknown No comments

Kuta, Suara Buleleng - Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengakui jika pihak PDIP pusat sudah datang ke Kantor LPSK untuk berkonsultasi soal bagaiamana caranya untuk melindungi para saksi terhadap kasus Pilgub Bali yang ditangani oleh Akil Mochtar. "Ya benar. Yang datang ke Kantor LPSK adalah Wasekjen Hasto Kristianto dengan beberapa jajaran terkait lainnya. Mereka datang pada Kamis pekan lalu untuk berkonsultasi soal perlindungan saksi kasus Pilgub Bali dalam perkara yang ditangani oleh Akil Mochtar," ujarnya di Kuta Bali, Rabu (13/11/2013). Namun hingga saat ini belum ada nama-nama yang akan dilindungi oleh LPSK.

DPP PDIP berkonsultasi dengan LPSK, berkaitan dengan adanya justice collaborator, dan saksi yang menyatakan siap ikut membongkar kasus suap atas Pilkada Bali. Bagi PDIP persoalan Bali bukan persoalan kalah dan menang. Namun, jauh lebih penting terkait dalil hukum Akil Mochtar yang mengizinkan pemilih untuk memilih lebih dari satu kali atau diwakilkan. Dalil hukum yang bertentangan dengan prinsip yang paling fundamental dalam pemilu, yakni one person, one vote, one value, menjadi ancaman paling serius bagi Pemilu 2014.

Dalil hukum tersebut hanya akan menguntungkan mereka yang memegang kendali aparatur negara. PDIP, tambahnya, sangat mengkhawatirkaan adanya skenario kekerasan dan krisis konstitusi.

Di sinilah timbul persoalan antara legalitas hukum dan substansi hukum yang bersendikan keadilan. Menurut Hasto, seluruh ahli hukum tata negara, harus bersatu menyelamatkan demokrasi Indonesia pada 2014. Menurutnya, harus ada terobosan hukum untuk menyelamatkan demokrasi. Ia mengingatkan, Indonesia merdeka karena terobosan hukum politik. "Jika mengacu pada hukum internasional saat itu, kita tidak akan pernah merdeka. Keberanian Soekarno-Hatta yang memerdekakan Indonesia dengan legitimasi Bangsa Indonesia, adalah bukti bahwa hukum harus menyatu dengan kehendak rakyat, dan berintikan keadilan," bebernya. (BD)

Kaderisasi Parpol Belum Efektif

Jakarta, Suara Buleleng - Maraknya dugaan korupsi yang dilakukan anggota DPR tidak terlepas dari jalan pintas yang dilakukan partai politik dalam menjaring kader. Sikap masyarakat yang semakin apatis terhadap parpol, persaingan yang kian ketat, membuat penjaringan kader berdasarkan popularitas semata, tanpa melihat kualitasnya. Semua ini tidak terlepas dari kaderisasi. Parpol, akhirnya mencari jalan pintas dengan memilih kader-kader yang populer, tetapi kinerja untuk legislasinya masih kurang. Ini dapat terlihat dari banyaknya UU yang digugat ke MK (Mahkamah Konstitusi). Sementara kegagalan partai politik melakukan kaderisasi menjadi salah satu alasan pemicu kemunculan dinasti politik.

Walaupun, peran dari partai politik saat ini sangat strategis, tetapi kemudian proses komunikasi politik, legislasi, dan lain-lain tidak berjalan dengan semestinya. Kondisi parpol yang masih euforia dengan kewenangan strategisnya membuaikan esesnsi dan fungsi dari parpol itu sendiri. Pada akhirnya Parpol belum menyiapkan kadernya, masih senang dengan perannya yang strategis. Ketidakmampuan parpol melakukan kaderisasi, pendidikan politik, sosialisasi mengakibatkan orang-orang yang tidak punya kapasitas kemudian direkrut.

Kegagalan partai politik dalam kaderisasi juga berdampak pada peran partai politik dalam mengisi jabatan publik. Partai politik kemudian hanya menjadi stempel bagi perorangan yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah. Kinerja seperti itu, ditambah dengan desakan untuk mengembalikan modal kampanye, membuat kader parpol melakukan tindak korupsi. Sehingga, tidak dapat dipungkiri, paradigma untuk ‘balik modal’ kuat tertanam. Akibatnya, pemerintahan yang dijalankan sulit diharapkan untuk dapat melayani dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mengingat kapasitas kepemimpinannya yang juga diragukan.

Oleh karena itu, rekrutmen harus benar-benar diseleksi dengan ketat oleh pimpinan parpol. Sistem pemilu juga harus dievaluasi. Perlu ada perbaikan secara menyeluruh dalam sistem parpol di Indonesia. Salah satunya adalah dengan kaderisasi jangka panjang. Disamping tentunya penguatan nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat. Sehingga demokrasi tidak hanya bersifat prosedural semata sebagaimana pola pikir sebagian masyarakat yang masih bersifat kedaerahan dan kerajaan. (IM)

Kaderisasi Parpol Belum Efektif

Posted by Unknown No comments

Jakarta, Suara Buleleng - Maraknya dugaan korupsi yang dilakukan anggota DPR tidak terlepas dari jalan pintas yang dilakukan partai politik dalam menjaring kader. Sikap masyarakat yang semakin apatis terhadap parpol, persaingan yang kian ketat, membuat penjaringan kader berdasarkan popularitas semata, tanpa melihat kualitasnya. Semua ini tidak terlepas dari kaderisasi. Parpol, akhirnya mencari jalan pintas dengan memilih kader-kader yang populer, tetapi kinerja untuk legislasinya masih kurang. Ini dapat terlihat dari banyaknya UU yang digugat ke MK (Mahkamah Konstitusi). Sementara kegagalan partai politik melakukan kaderisasi menjadi salah satu alasan pemicu kemunculan dinasti politik.

Walaupun, peran dari partai politik saat ini sangat strategis, tetapi kemudian proses komunikasi politik, legislasi, dan lain-lain tidak berjalan dengan semestinya. Kondisi parpol yang masih euforia dengan kewenangan strategisnya membuaikan esesnsi dan fungsi dari parpol itu sendiri. Pada akhirnya Parpol belum menyiapkan kadernya, masih senang dengan perannya yang strategis. Ketidakmampuan parpol melakukan kaderisasi, pendidikan politik, sosialisasi mengakibatkan orang-orang yang tidak punya kapasitas kemudian direkrut.

Kegagalan partai politik dalam kaderisasi juga berdampak pada peran partai politik dalam mengisi jabatan publik. Partai politik kemudian hanya menjadi stempel bagi perorangan yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah. Kinerja seperti itu, ditambah dengan desakan untuk mengembalikan modal kampanye, membuat kader parpol melakukan tindak korupsi. Sehingga, tidak dapat dipungkiri, paradigma untuk ‘balik modal’ kuat tertanam. Akibatnya, pemerintahan yang dijalankan sulit diharapkan untuk dapat melayani dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mengingat kapasitas kepemimpinannya yang juga diragukan.

Oleh karena itu, rekrutmen harus benar-benar diseleksi dengan ketat oleh pimpinan parpol. Sistem pemilu juga harus dievaluasi. Perlu ada perbaikan secara menyeluruh dalam sistem parpol di Indonesia. Salah satunya adalah dengan kaderisasi jangka panjang. Disamping tentunya penguatan nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat. Sehingga demokrasi tidak hanya bersifat prosedural semata sebagaimana pola pikir sebagian masyarakat yang masih bersifat kedaerahan dan kerajaan. (IM)

PDIP Permasalahkan Dalil MK di Pilgub Bali

Jakarta, Suara Buleleng - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, diminta untuk menjelaskan sikapnya yang mendukung Akil Mochtar soal putusan yang membolehkan satu orang bisa mencoblos lebih dari satu kali dalam pemilihan umum atau kepala daerah.

Sebab dalil MK yang dikeluarkan saat memenangkan pasangan Pastika-Sudikerta di sengketa pilgub Bali itu sebenarnya bertentangan dengan putusan MK lainnya di sengketa Pilkada Bangli, Provinsi Bali pada 2010.

Di putusan sengketa pilkada Bangil itu, ada persoalan sama dimana ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali atau diwakilkan dengan dalih mewakili orang lain. Ternyata MK mengambil keputusan pungutan suara ulang di 12 TPS. Padahal seluruh kejadian dan argumentasi yang disampaikan secara substansi sama dengan saat sengketa Pilgub Bali.

"Mengapa ada dalil hukum yang berbeda untuk suatu peristiwa pelanggaran hukum yang sama? Apa yang membedakan kejadian pilkada di Kabupaten Bangli yang juga di Bali, dengan pilgub Bali?" Tegas Wasekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Rabu (13/11).

"Mari kita uji beramai-ramai setiap dalil hukum yang dibuat MK. Mana yang murni sebagai tugas Mulia MK, dan mana yang dihinakan oleh praktek transaksi kepentingan."

Diketahui, Hamdan Zoelva membela mantan Ketua MK yang kini jadi tersangka di KPK, Akil Mochtar, soal putusannya di sengketa pilgub Bali.

Sebagai pengingat, di sengketa itu, Akil sebagai Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara, memenangkan pasangan incumbent Pastika-Sudikerta yang diusung Partai Demokrat dan Golkar, dengan selisih tak sampai 1000 suara.

Akil dan MK membuat dalil baru bahwa pencoblosan yang diwakilkan bisa dibolehkan asal dengan sepengetahuan dan persetujuan penyelenggara pemilu.

Uniknya, Hamdan memperkuat dalil itu dengan menyatakan bahwa sistem perwakilan suara itu bisa dibenarkan karena terjadi juga di daerah lain. Sebagai contoh di Papua dengan sistem noken, dimana suara masyarakat bisa diputuskan secara bersama.

Namun Hamdan juga mengakui bahwa sistem perwakilan tak bisa dilaksanakan di semua daerah, semisal di Jakarta yang menghargai sistem 'one man one vote one value'.

Sejumlah pihak menganggap putusan MK demikian bertentangan dengan UU, dan akan berbahaya bagi pelaksanaan pemilu 2014 yang jujur dan adil.

Hasto menegaskan MK seharusnya berlandaskan pada Konstitusi sebagai nyawa kehidupan bernegara saat menjalankan tugasnya.

"Ketika keputusan MK sudah nyata-nyata membuat hukum tersendiri dan justru bertentangan dengan UUD 1945, yakni azas langsung, maka pertanyaannya, mengapa mereka membuat dalil hukum itu? Kepada kepentingan siapa mereka berpihak?" Tandas Hasto. (BS)

PDIP Permasalahkan Dalil MK di Pilgub Bali

Posted by Unknown No comments

Jakarta, Suara Buleleng - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, diminta untuk menjelaskan sikapnya yang mendukung Akil Mochtar soal putusan yang membolehkan satu orang bisa mencoblos lebih dari satu kali dalam pemilihan umum atau kepala daerah.

Sebab dalil MK yang dikeluarkan saat memenangkan pasangan Pastika-Sudikerta di sengketa pilgub Bali itu sebenarnya bertentangan dengan putusan MK lainnya di sengketa Pilkada Bangli, Provinsi Bali pada 2010.

Di putusan sengketa pilkada Bangil itu, ada persoalan sama dimana ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali atau diwakilkan dengan dalih mewakili orang lain. Ternyata MK mengambil keputusan pungutan suara ulang di 12 TPS. Padahal seluruh kejadian dan argumentasi yang disampaikan secara substansi sama dengan saat sengketa Pilgub Bali.

"Mengapa ada dalil hukum yang berbeda untuk suatu peristiwa pelanggaran hukum yang sama? Apa yang membedakan kejadian pilkada di Kabupaten Bangli yang juga di Bali, dengan pilgub Bali?" Tegas Wasekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Rabu (13/11).

"Mari kita uji beramai-ramai setiap dalil hukum yang dibuat MK. Mana yang murni sebagai tugas Mulia MK, dan mana yang dihinakan oleh praktek transaksi kepentingan."

Diketahui, Hamdan Zoelva membela mantan Ketua MK yang kini jadi tersangka di KPK, Akil Mochtar, soal putusannya di sengketa pilgub Bali.

Sebagai pengingat, di sengketa itu, Akil sebagai Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara, memenangkan pasangan incumbent Pastika-Sudikerta yang diusung Partai Demokrat dan Golkar, dengan selisih tak sampai 1000 suara.

Akil dan MK membuat dalil baru bahwa pencoblosan yang diwakilkan bisa dibolehkan asal dengan sepengetahuan dan persetujuan penyelenggara pemilu.

Uniknya, Hamdan memperkuat dalil itu dengan menyatakan bahwa sistem perwakilan suara itu bisa dibenarkan karena terjadi juga di daerah lain. Sebagai contoh di Papua dengan sistem noken, dimana suara masyarakat bisa diputuskan secara bersama.

Namun Hamdan juga mengakui bahwa sistem perwakilan tak bisa dilaksanakan di semua daerah, semisal di Jakarta yang menghargai sistem 'one man one vote one value'.

Sejumlah pihak menganggap putusan MK demikian bertentangan dengan UU, dan akan berbahaya bagi pelaksanaan pemilu 2014 yang jujur dan adil.

Hasto menegaskan MK seharusnya berlandaskan pada Konstitusi sebagai nyawa kehidupan bernegara saat menjalankan tugasnya.

"Ketika keputusan MK sudah nyata-nyata membuat hukum tersendiri dan justru bertentangan dengan UUD 1945, yakni azas langsung, maka pertanyaannya, mengapa mereka membuat dalil hukum itu? Kepada kepentingan siapa mereka berpihak?" Tandas Hasto. (BS)

Alat Peraga Kampanye Masih Marak di Buleleng

Singaraja, Suara Buleleng - Sosialisasi para Calon Anggota DPR RI, DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten serta DPD semakin gencar dilakukan melalui pemasangan sejumlah alat peraga kampanye dalam berbagai bentuk, seperti baliho, spanduk, pamphlet maupun stiker, demikian juga para calon mulai memanfaatkan sejumlah media massa yang justru melanggar aturan yang telah ditetapkan, padahal KPU Kabupaten Buleleng dalam menyikapi rekomendasi Panwaslu Kabupaten Buleleng dengan tegas telah memberikan batas waktu hingga 14 Nopember.

“Langkah-langkah sosialisasi kepada para Calon Anggota DPR RI, DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten serta DPD telah dilakukan, namun masih ada beberapa alat peraga kampanye yang melanggar masih terpasang sehingga kita nantinya, KPU bersama Panwaslu dan Tim Penataan akan melakukan penertiban, sebab tanggal 14 Nopember merupakan batas akhir,” ungkap Ketua KPU Kabupaten Buleleng, Gede Suardana, Selasa (12/11/2013) di KPU Buleleng.

Kesiapan penertiban alat peraga kampanye juga diungkapkan Kepala Badang Kesbangpollinmas Kabupaten Buleleng, Gede Gunawan AP, namun demikian pihaknya masih menunggu rekomendasi dari KPU Buleleng untuk melakukan penertiban pelanggaran alat peraga kampanye yang melanggar. “Pemkab dalam hal ini hanya membantu KPU dan Panwas sebagai penyelanggara Pemilu, penertiban yang dilakukan juga berdasarkan rekomendasi dari KPU,” ujarnya.

Berdasarkan hasil rekomendasi Panwaslu kepada KPU Buleleng menyebutkan adanya pelanggaran pemasangan alat peraga berupa atribut kampanye yang terdiri dari Baliho sebanyak 88 buah, spanduk sebanyak 14 buah, bendera tercatat sebanyak 15 buah, Banner sebanyak 7 buah dan pamphlet sebanyak 6 buah yang pemasangannya dilakukan di 231 titik secara tersebar.

Pelanggaran yang dilakukan para Calon Anggota DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten serta DPD maupun Parpol peserta Pemilu 2014 itu sebagian besar memasang alat peraga pada zonasi yang disebutkan bebas dari atribut kampanye, termasuk pemasangan Baliho para calon, demikian juga pemasangan dilakukan memanfaatkan sejumlah fasilitas umum seperti tiang listrik dan tiang telpon serta memanfaatkan pohon perindang. (BRU)

Alat Peraga Kampanye Masih Marak di Buleleng

Posted by Unknown No comments

Singaraja, Suara Buleleng - Sosialisasi para Calon Anggota DPR RI, DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten serta DPD semakin gencar dilakukan melalui pemasangan sejumlah alat peraga kampanye dalam berbagai bentuk, seperti baliho, spanduk, pamphlet maupun stiker, demikian juga para calon mulai memanfaatkan sejumlah media massa yang justru melanggar aturan yang telah ditetapkan, padahal KPU Kabupaten Buleleng dalam menyikapi rekomendasi Panwaslu Kabupaten Buleleng dengan tegas telah memberikan batas waktu hingga 14 Nopember.

“Langkah-langkah sosialisasi kepada para Calon Anggota DPR RI, DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten serta DPD telah dilakukan, namun masih ada beberapa alat peraga kampanye yang melanggar masih terpasang sehingga kita nantinya, KPU bersama Panwaslu dan Tim Penataan akan melakukan penertiban, sebab tanggal 14 Nopember merupakan batas akhir,” ungkap Ketua KPU Kabupaten Buleleng, Gede Suardana, Selasa (12/11/2013) di KPU Buleleng.

Kesiapan penertiban alat peraga kampanye juga diungkapkan Kepala Badang Kesbangpollinmas Kabupaten Buleleng, Gede Gunawan AP, namun demikian pihaknya masih menunggu rekomendasi dari KPU Buleleng untuk melakukan penertiban pelanggaran alat peraga kampanye yang melanggar. “Pemkab dalam hal ini hanya membantu KPU dan Panwas sebagai penyelanggara Pemilu, penertiban yang dilakukan juga berdasarkan rekomendasi dari KPU,” ujarnya.

Berdasarkan hasil rekomendasi Panwaslu kepada KPU Buleleng menyebutkan adanya pelanggaran pemasangan alat peraga berupa atribut kampanye yang terdiri dari Baliho sebanyak 88 buah, spanduk sebanyak 14 buah, bendera tercatat sebanyak 15 buah, Banner sebanyak 7 buah dan pamphlet sebanyak 6 buah yang pemasangannya dilakukan di 231 titik secara tersebar.

Pelanggaran yang dilakukan para Calon Anggota DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten serta DPD maupun Parpol peserta Pemilu 2014 itu sebagian besar memasang alat peraga pada zonasi yang disebutkan bebas dari atribut kampanye, termasuk pemasangan Baliho para calon, demikian juga pemasangan dilakukan memanfaatkan sejumlah fasilitas umum seperti tiang listrik dan tiang telpon serta memanfaatkan pohon perindang. (BRU)

Banyak Pasal UUD Tak Sesuai Pancasila

Jakarta, Suara Buleleng - Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada atau PSP-UGM Sudjito mengatakan 40 persen pasal-pasal dalam UUD 1945 inkonsisten dan tidak mengacu kepada Pancasila.

"Hasil amandemen keempat UUD 1945 sejumlah pasal tidak sesuai dengan norma-norma Pancasila," kata Sudjito di Universitas Pancasila, Minggu.

Ia mencontohkan pada pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbeda dengan ayat 1,2 dan 3. Pada ayat 1,2, dan 3 ekonomi kekeluargaan atau koperasi tapi ternyata ekonomi kapitalis atau menekankan perusahaan harus mempunyai daya saing.

"Ini yang disebut gab atau jarak, karena jika merujuk pada roh dari pasal tersebut tidak sesuai," kata Sudjito.

Sudjito mencontohkan hal yang lain dalam hal demokrasi juga terdapat inkonsisten terhadap Pancasila. Dalam prakteknya politik Indonesia saat ini cenderung mengarah ke politik liberal.

Praktek politik liberal tersebut katanya lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Padahal sesuai dengan sila keempat Pancasila maka yang perlu dilakukan dalam berpolitik adalah musyawarah untuk mufakat.

Selain itu kata dia pembuatan Perda-perda diberbagai daerah juga banyak dilakukan yang hanya berpikiran semakin banyak aturan semakin baik dan pembuatan perda dimanfaatkan hanya untuk mencari keuntungan semata.

"Hukumnya sedikit tapi berkualitas dan penyelenggaranya beretika dengan baik," ujarnya.

Tetapi lanjut Sudjito hal ini tidak dapat disalahkan karena dalam undang-undangnya diperbolehkan. "Saya hanya menyayangkan hilangnya nilai-nilai semangat Pancasila," jelasnya. (AN)

Banyak Pasal UUD Tak Sesuai Pancasila

Posted by Unknown No comments

Jakarta, Suara Buleleng - Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada atau PSP-UGM Sudjito mengatakan 40 persen pasal-pasal dalam UUD 1945 inkonsisten dan tidak mengacu kepada Pancasila.

"Hasil amandemen keempat UUD 1945 sejumlah pasal tidak sesuai dengan norma-norma Pancasila," kata Sudjito di Universitas Pancasila, Minggu.

Ia mencontohkan pada pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbeda dengan ayat 1,2 dan 3. Pada ayat 1,2, dan 3 ekonomi kekeluargaan atau koperasi tapi ternyata ekonomi kapitalis atau menekankan perusahaan harus mempunyai daya saing.

"Ini yang disebut gab atau jarak, karena jika merujuk pada roh dari pasal tersebut tidak sesuai," kata Sudjito.

Sudjito mencontohkan hal yang lain dalam hal demokrasi juga terdapat inkonsisten terhadap Pancasila. Dalam prakteknya politik Indonesia saat ini cenderung mengarah ke politik liberal.

Praktek politik liberal tersebut katanya lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Padahal sesuai dengan sila keempat Pancasila maka yang perlu dilakukan dalam berpolitik adalah musyawarah untuk mufakat.

Selain itu kata dia pembuatan Perda-perda diberbagai daerah juga banyak dilakukan yang hanya berpikiran semakin banyak aturan semakin baik dan pembuatan perda dimanfaatkan hanya untuk mencari keuntungan semata.

"Hukumnya sedikit tapi berkualitas dan penyelenggaranya beretika dengan baik," ujarnya.

Tetapi lanjut Sudjito hal ini tidak dapat disalahkan karena dalam undang-undangnya diperbolehkan. "Saya hanya menyayangkan hilangnya nilai-nilai semangat Pancasila," jelasnya. (AN)

Masyarakat Jangan Buta Politik

Singaraja, Suara Buleleng - Mantan Wakil Bupati Buleleng, Bali utara Gede Wardana mengisyaratkan masyarakat jangan buta politik agar tidak menjadi korban politik.

"Bahwa politik benar adanya, adalah milik kaum pergerakan, politik sejatinya adalah milik orang-orang yang punya gagasan, dan politik sebenarnya adalah kumpulan dari harapan rakyat Indonesia," kata Wardana yang kini dosen Karakter Bangsa Universitas Udayana di Singaraja, Sabtu (10/11) malam.

Ia mengatakan hal itu ketika menghadiri deklarasi calon legislatif Nyoman Suweker Pemilu 2014 untuk DPRD Kabupaten Buleleng dari Partai Hanura di Singaraja.

Wardana yang menyelesaikan studi S-3 Ilmu Politik di Universitas Indonesia di Jakarta selaku warga Kelurahan Banjar Tegal, Singaraja bersama komponen masyarakat Kelurahan Banjar Tegal hadir dalam kegiatan itu.

Pihaknya bersama masyarakat setempat memberikan dukungan kepada petahana tampil pada Pemilu Legislatif 2014 dengan nomor urut 1 Partai Hanura Daerah Pemilih (Dapil) 1 Kecamatan Buleleng.

Sebelumnya Nyoman Suweker memaparkan berbagai program yang menyentuh kepentingan masyarakat yang sudah digelontorkan sejak tahun 2010 hingga 2014 mendatang ketika bantuan sosial (bansos) itu tidak lagi menjadi otoritas pihak eksekutif kepada kelompok kelompok masyarakat.

Bansos yang dikucurkan itu tidak saja di Kelurahan Banjar Tegal, tapi juga terhadap kelompok masyarakat sebagai konstituennya di wilayah Kelurahan Banyuasri, Banyuning, maupun Desa Baktiseraga dan desa-desa lainnya di Kecamatan Buleleng.

"Saya mendeklarasikan sebagai caleg petahana dari Partai Hanura, karena partai ini yang terakhir mendeklarasikan para caleg di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng, setelah adanya konflik internal partai," tegasnya.

Mantan Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Buleleng ini tidak menyangsikan dukungan masyarakat Kelurahan Banjar Tegal, namun adanya warga menjadi broker-broker suara yang hanya untuk kepentingan sesaat melalui politik uang, meski sulit dibuktikan mengakibatkan warga pemilih jadi korban politik uang.

Ikut pula memberikan dukungan tampilnya petahana Nyoman Suweker di Pemilu Legislatif 2014, tokoh masyarakat Ketut Bagiasa dan Nyoman Wistana serta Kepala Kelurahan Banjar Tegal Putu Suastika yang sekaligus menyebutkan zona pemasangan alat peraga kampanye di wilayahnya diakhiri dengan pertunjukan bondres. (AN)

Masyarakat Jangan Buta Politik

Posted by Unknown No comments

Singaraja, Suara Buleleng - Mantan Wakil Bupati Buleleng, Bali utara Gede Wardana mengisyaratkan masyarakat jangan buta politik agar tidak menjadi korban politik.

"Bahwa politik benar adanya, adalah milik kaum pergerakan, politik sejatinya adalah milik orang-orang yang punya gagasan, dan politik sebenarnya adalah kumpulan dari harapan rakyat Indonesia," kata Wardana yang kini dosen Karakter Bangsa Universitas Udayana di Singaraja, Sabtu (10/11) malam.

Ia mengatakan hal itu ketika menghadiri deklarasi calon legislatif Nyoman Suweker Pemilu 2014 untuk DPRD Kabupaten Buleleng dari Partai Hanura di Singaraja.

Wardana yang menyelesaikan studi S-3 Ilmu Politik di Universitas Indonesia di Jakarta selaku warga Kelurahan Banjar Tegal, Singaraja bersama komponen masyarakat Kelurahan Banjar Tegal hadir dalam kegiatan itu.

Pihaknya bersama masyarakat setempat memberikan dukungan kepada petahana tampil pada Pemilu Legislatif 2014 dengan nomor urut 1 Partai Hanura Daerah Pemilih (Dapil) 1 Kecamatan Buleleng.

Sebelumnya Nyoman Suweker memaparkan berbagai program yang menyentuh kepentingan masyarakat yang sudah digelontorkan sejak tahun 2010 hingga 2014 mendatang ketika bantuan sosial (bansos) itu tidak lagi menjadi otoritas pihak eksekutif kepada kelompok kelompok masyarakat.

Bansos yang dikucurkan itu tidak saja di Kelurahan Banjar Tegal, tapi juga terhadap kelompok masyarakat sebagai konstituennya di wilayah Kelurahan Banyuasri, Banyuning, maupun Desa Baktiseraga dan desa-desa lainnya di Kecamatan Buleleng.

"Saya mendeklarasikan sebagai caleg petahana dari Partai Hanura, karena partai ini yang terakhir mendeklarasikan para caleg di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng, setelah adanya konflik internal partai," tegasnya.

Mantan Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Buleleng ini tidak menyangsikan dukungan masyarakat Kelurahan Banjar Tegal, namun adanya warga menjadi broker-broker suara yang hanya untuk kepentingan sesaat melalui politik uang, meski sulit dibuktikan mengakibatkan warga pemilih jadi korban politik uang.

Ikut pula memberikan dukungan tampilnya petahana Nyoman Suweker di Pemilu Legislatif 2014, tokoh masyarakat Ketut Bagiasa dan Nyoman Wistana serta Kepala Kelurahan Banjar Tegal Putu Suastika yang sekaligus menyebutkan zona pemasangan alat peraga kampanye di wilayahnya diakhiri dengan pertunjukan bondres. (AN)

Golkar Targetkan 30 Persen Suara Pemilu 2014

Singaraja, Suara Buleleng - Pemilu 2014 dalam dua rangkaian untuk memilih Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diyakini sebagai kebangkitan Partai Golongan Karya untuk memenangkan proses demokrasi tersebut, demikian diungkapkan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Buleleng, Nyoman Sugawa Korry Senin (3/11/2013) dalam Peringatan Ulang tahun Partai Golkar ke 49 secara sederhana di DPD Partai Golkar Buleleng.

“Target perolehan suara 30 persen tersebut merupakan amanat yang harus dilakukan, sehingga kiprah Partai Golkar sebagai suara rakyat mampu terwujudkan, walaupun disisi lain harus melakukan perjuangan yang sangat berat,” ungkap Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Buleleng, Nyoman Sugawa Korry.

Secara bertahap upaya-upaya yang dilakukan Partai Golkar selalu menyikapi kepentingan dan aspirasi masyarakat, seperti dalam ulang tahun ke 49, Golkar akan berupaya turut serta melakukan perbaikan jembatan darurat di Desa Sudaji untuk memperlancar transportasi dan moblitas masyarakat. “Dalam waktu dekat kita bersama-sama akan ikut memperbaiki jembatan daurta di sudaji, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat setempat apalagi musim hujan mendatang yang mengakibat banjir,” papar Sugawa Korry.

Sementara, dalam rangkaian Peringatan 49 tahun Partai Golkar dilakukan secara sederhana dengan pemotongan tumpeng di Aula DPD Partai Golkar Kabupaten Buleleng yang disaksikan sejumlah pengurus DPD Golkar Buleleng dan para Calon Legeslatif dari Partai tersebut.

Selain melakukan perbaikan jembatan di Desa Sudaji, Partai Golkar Kabupaten Buleleng dalam ulang tahunnya juga mengelar kegiatan Futsal di Desa Kubutambahan, Tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Qurastana yang dirangkaikan dengan Hari Pahlawan 10 Nopember mendatang serta Diskusi Terbuka dengan melibatkan sejumlah tokoh parpol dan tokoh masyrakat di Kabupaten Buleleng. (BR)

Golkar Targetkan 30 Persen Suara Pemilu 2014

Posted by Unknown No comments

Singaraja, Suara Buleleng - Pemilu 2014 dalam dua rangkaian untuk memilih Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diyakini sebagai kebangkitan Partai Golongan Karya untuk memenangkan proses demokrasi tersebut, demikian diungkapkan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Buleleng, Nyoman Sugawa Korry Senin (3/11/2013) dalam Peringatan Ulang tahun Partai Golkar ke 49 secara sederhana di DPD Partai Golkar Buleleng.

“Target perolehan suara 30 persen tersebut merupakan amanat yang harus dilakukan, sehingga kiprah Partai Golkar sebagai suara rakyat mampu terwujudkan, walaupun disisi lain harus melakukan perjuangan yang sangat berat,” ungkap Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Buleleng, Nyoman Sugawa Korry.

Secara bertahap upaya-upaya yang dilakukan Partai Golkar selalu menyikapi kepentingan dan aspirasi masyarakat, seperti dalam ulang tahun ke 49, Golkar akan berupaya turut serta melakukan perbaikan jembatan darurat di Desa Sudaji untuk memperlancar transportasi dan moblitas masyarakat. “Dalam waktu dekat kita bersama-sama akan ikut memperbaiki jembatan daurta di sudaji, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat setempat apalagi musim hujan mendatang yang mengakibat banjir,” papar Sugawa Korry.

Sementara, dalam rangkaian Peringatan 49 tahun Partai Golkar dilakukan secara sederhana dengan pemotongan tumpeng di Aula DPD Partai Golkar Kabupaten Buleleng yang disaksikan sejumlah pengurus DPD Golkar Buleleng dan para Calon Legeslatif dari Partai tersebut.

Selain melakukan perbaikan jembatan di Desa Sudaji, Partai Golkar Kabupaten Buleleng dalam ulang tahunnya juga mengelar kegiatan Futsal di Desa Kubutambahan, Tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Qurastana yang dirangkaikan dengan Hari Pahlawan 10 Nopember mendatang serta Diskusi Terbuka dengan melibatkan sejumlah tokoh parpol dan tokoh masyrakat di Kabupaten Buleleng. (BR)

Baliho caleg marak di Buleleng, Tim Sulit Lakukan Penertiban

Singaraja, Suara Buleleng - Tim Yustisi di Kabupaten Buleleng, kesulitan melakukan penertiban. Apalagi jumlah pelanggaran atribut kampanye di Buleleng cukup banyak.

Sedikitnya ada 222 pelanggaran yang ditemukan di Kabupaten Buleleng. Sebagian besar ada di Kecamatan Buleleng.

Tim yustisi pun melakukan rapat koordinasi di KPU Buleleng, Senin (4/11/2013). Rapat melibatkan unsur kecamatan dan kesbang pol linmas.

Ketua Panwaslu Buleleng Ketut Ariyani, cukup banyak celah yang dimanfaatkan partai politik dan caleg. Ada beberapa baliho yang tidak bisa ditindak oleh tim yustisi.

"Misalnya baliho yang dipasang di pekarangan rumah penduduk. Itu tidak akan kami rekomendasikan, karena tidak diatur dengan jelas dalam Perkap 15/2013," ucap Ariyani.

Ketua KPUD Buleleng, Gede Suardana mengungkapkan, KPUD Buleleng akan tetap melakukan penertiban, namun hanya berdasarkan rekomendasi Panwaslu Buleleng.

"Kami sudah memberikan waktu paling lambat sampai 14 November, agar partai politik menurunkan baliho maupun atribut kampanye yang menyalahi aturan," ucapnya. (BD)

Baliho caleg marak di Buleleng, Tim Sulit Lakukan Penertiban

Posted by Unknown No comments

Singaraja, Suara Buleleng - Tim Yustisi di Kabupaten Buleleng, kesulitan melakukan penertiban. Apalagi jumlah pelanggaran atribut kampanye di Buleleng cukup banyak.

Sedikitnya ada 222 pelanggaran yang ditemukan di Kabupaten Buleleng. Sebagian besar ada di Kecamatan Buleleng.

Tim yustisi pun melakukan rapat koordinasi di KPU Buleleng, Senin (4/11/2013). Rapat melibatkan unsur kecamatan dan kesbang pol linmas.

Ketua Panwaslu Buleleng Ketut Ariyani, cukup banyak celah yang dimanfaatkan partai politik dan caleg. Ada beberapa baliho yang tidak bisa ditindak oleh tim yustisi.

"Misalnya baliho yang dipasang di pekarangan rumah penduduk. Itu tidak akan kami rekomendasikan, karena tidak diatur dengan jelas dalam Perkap 15/2013," ucap Ariyani.

Ketua KPUD Buleleng, Gede Suardana mengungkapkan, KPUD Buleleng akan tetap melakukan penertiban, namun hanya berdasarkan rekomendasi Panwaslu Buleleng.

"Kami sudah memberikan waktu paling lambat sampai 14 November, agar partai politik menurunkan baliho maupun atribut kampanye yang menyalahi aturan," ucapnya. (BD)

DPT di Buleleng 532.619 Orang

Singaraja, Suara Buleleng - Setelah beberapa kali mengalami perubahan sejak ditetapkan 13 Oktober lalu, kini Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pileg di Buleleng akhirnya ditetapkan kembali dalam rapat pleno KPU Buleleng, Jumat (1/11) kemarin. Jumlah DPT yang ditetapkan kemarin adalah 532.619 pemilih. Jumlah itu berkurang dari jumlah yang ditetapkan 13 Oktober lalu yakni 532.892 pemilih.

Sejak ditetapkan 13 Oktober lalu oleh komisioner KPU yang lama, DPT di Buleleng mengalami beberapa kali proses perubahan. Misalnya KPU sempat menghapus 322 nama pemilih yang diketahui ganda. Nama pemilih itu ditemukan tercatat dalam DPT Buleleng dan di DPT kabupaten serta kota lain di Bali. Dengan dihapusnya 322 nama tersebut, KPU Buleleng dengan komisioner yang baru dilantik saat itu melakukan rapat pleno dan menetapkan jumlah DPT menjadi 532.570 pemilih.

Namun setelah ditetapkan, jumlah DPT itu kembali berubah. Ini terkadi setelah KPU melakukan verifikasi ulang ke pemilih yang namanya dihapus. Saat itu, sejumlah pemilih ditemukan di tempat tinggalnya dan menyatakan bahwa pemilih itu akan menggunakan haknya di Buleleng. Hasil verifikasi, KPU memulihkan atau mencatat kembali nama yang sudah sempat dihapuskan. Jumlah nama pemilih yang dipulihkan adalah 139 pemilih. Sehingga nama pemilih menjadi 532.709.

Namun pada rapat pleno kemarin, KPU kembali melakukan penghapusan nama pemilih dalam DPT. Jumlah yang dihapuskan sebanyak 90 pemilih. Sehingga dalam rapat pleno kemarin, DPT akhirnya ditetapkan berjumlah 532.619.

Sebanyak 90 nama yang dihapus itu merupakan nama pemilih yang ditemukan ganda. Temuan data ganda itu terdapat di sistem data pemilih (sidalih) dan berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Buleleng. Temuan DPT ganda itu paling banyak di Kecamatan Banjar sebanyak 39 pemilih, disusul Kecamatan Buleleng dengan 13 pemilih, Kecamatan Sawan 9 pemilih, Kecamatan Busungbiu dan Seririt masing-masing 7 pemilih.

Sedangkan di Kecamatan Tejakula ada 6 pemilih, Kecamatan Gerokgak 5 pemilih, Kecamaan Kubutambahan 8 pemilih, serta Kecamatan Sukasada 1 pemilih. Ketua KPU Buleleng Gede Suardana mengatakan, untuk merapikan DPT setelah ditetapkan 13 Oktober lalu, pihaknya bekerja bahu-membahu dengan Panwaslu yang juga ikut melakukan verifikasi ke lapangan. Hasil verifikasi itu dilakukan juga bersama petugas PPK di desa-desa.

Dengan kerja maraton tersebut, akhirnya DPT Buleleng ditetapkan dalam pleno berjumlah 532.619 pemilih. Apakah ada kemungkinan akan terjadi perubahan jumlah DPT? Gede Suardana mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat pleno kembali di KPU Bali bersama KPU kabupaten dan kota, Sabtu (2/11) ini. Lalu, Senin (4/11) dilakukan rapat pleno di KPU Pusat. "Jika dalam rapat pleno KPU Pusat DPT itu ditetapkan, maka tak akan terjadi perubahan DPT lagi," katanya.

Namun Suardana mengatakan, pemilih yang masih tercecer setelah DPT ditetapkan secara nasional, maka akan dibuat Daftar Pemilih Khusus (DPK). DPK ini bisa dibuat dalam 14 hari sebelum pencoblosan. Misalnya, ada warga yang umurnya 15 tahun, namun menikah setelah DPT ditetapkan, maka warga tersebut dikategorikan pemilih tercecer. Karena pada saat itu warga tersebut sudah memenuhi syarat menjadi pemilih. "Warga tersebut nantinya bisa masuk dalam daftar pemilih khusus," katanya. (BaliPost)

DPT di Buleleng 532.619 Orang

Posted by Unknown No comments

Singaraja, Suara Buleleng - Setelah beberapa kali mengalami perubahan sejak ditetapkan 13 Oktober lalu, kini Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pileg di Buleleng akhirnya ditetapkan kembali dalam rapat pleno KPU Buleleng, Jumat (1/11) kemarin. Jumlah DPT yang ditetapkan kemarin adalah 532.619 pemilih. Jumlah itu berkurang dari jumlah yang ditetapkan 13 Oktober lalu yakni 532.892 pemilih.

Sejak ditetapkan 13 Oktober lalu oleh komisioner KPU yang lama, DPT di Buleleng mengalami beberapa kali proses perubahan. Misalnya KPU sempat menghapus 322 nama pemilih yang diketahui ganda. Nama pemilih itu ditemukan tercatat dalam DPT Buleleng dan di DPT kabupaten serta kota lain di Bali. Dengan dihapusnya 322 nama tersebut, KPU Buleleng dengan komisioner yang baru dilantik saat itu melakukan rapat pleno dan menetapkan jumlah DPT menjadi 532.570 pemilih.

Namun setelah ditetapkan, jumlah DPT itu kembali berubah. Ini terkadi setelah KPU melakukan verifikasi ulang ke pemilih yang namanya dihapus. Saat itu, sejumlah pemilih ditemukan di tempat tinggalnya dan menyatakan bahwa pemilih itu akan menggunakan haknya di Buleleng. Hasil verifikasi, KPU memulihkan atau mencatat kembali nama yang sudah sempat dihapuskan. Jumlah nama pemilih yang dipulihkan adalah 139 pemilih. Sehingga nama pemilih menjadi 532.709.

Namun pada rapat pleno kemarin, KPU kembali melakukan penghapusan nama pemilih dalam DPT. Jumlah yang dihapuskan sebanyak 90 pemilih. Sehingga dalam rapat pleno kemarin, DPT akhirnya ditetapkan berjumlah 532.619.

Sebanyak 90 nama yang dihapus itu merupakan nama pemilih yang ditemukan ganda. Temuan data ganda itu terdapat di sistem data pemilih (sidalih) dan berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Buleleng. Temuan DPT ganda itu paling banyak di Kecamatan Banjar sebanyak 39 pemilih, disusul Kecamatan Buleleng dengan 13 pemilih, Kecamatan Sawan 9 pemilih, Kecamatan Busungbiu dan Seririt masing-masing 7 pemilih.

Sedangkan di Kecamatan Tejakula ada 6 pemilih, Kecamatan Gerokgak 5 pemilih, Kecamaan Kubutambahan 8 pemilih, serta Kecamatan Sukasada 1 pemilih. Ketua KPU Buleleng Gede Suardana mengatakan, untuk merapikan DPT setelah ditetapkan 13 Oktober lalu, pihaknya bekerja bahu-membahu dengan Panwaslu yang juga ikut melakukan verifikasi ke lapangan. Hasil verifikasi itu dilakukan juga bersama petugas PPK di desa-desa.

Dengan kerja maraton tersebut, akhirnya DPT Buleleng ditetapkan dalam pleno berjumlah 532.619 pemilih. Apakah ada kemungkinan akan terjadi perubahan jumlah DPT? Gede Suardana mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat pleno kembali di KPU Bali bersama KPU kabupaten dan kota, Sabtu (2/11) ini. Lalu, Senin (4/11) dilakukan rapat pleno di KPU Pusat. "Jika dalam rapat pleno KPU Pusat DPT itu ditetapkan, maka tak akan terjadi perubahan DPT lagi," katanya.

Namun Suardana mengatakan, pemilih yang masih tercecer setelah DPT ditetapkan secara nasional, maka akan dibuat Daftar Pemilih Khusus (DPK). DPK ini bisa dibuat dalam 14 hari sebelum pencoblosan. Misalnya, ada warga yang umurnya 15 tahun, namun menikah setelah DPT ditetapkan, maka warga tersebut dikategorikan pemilih tercecer. Karena pada saat itu warga tersebut sudah memenuhi syarat menjadi pemilih. "Warga tersebut nantinya bisa masuk dalam daftar pemilih khusus," katanya. (BaliPost)

KPU Buleleng Sosialisasikan Tahapan Kampanye

Singaraja, Suara Buleleng - Sosialisasi tahapan kampanye Pemilu 2014 direncanakan mulai dilakukan bulan Nopember mendatang dengan melibatkan para peserta Pemilu 2014, diantaranya Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi Bali, DPRD Kabupaten Buleleng dan DPD yang berasal dari Kabupaten Buleleng termasuk Partai Politik peserta Pemilu.

Ketua KPU Buleleng, Gede Suardana kamis (31/10/2013) siang mengatakan, dalam rangkaian sosialisasi tahapan kampanye tersebut akan melibatkan Panwaslu Kabupaten Buleleng, Polres Buleleng dan Kejaksaan Negeri Singaraja termasuk Instansi di Jajaran Pemkab Buleleng, sehingga nantinya ada satu kesatuan gerak dalam upaya menciptakan Pemilu yang aman dan damai di Kabupaten Buleleng.

“Kami berharap, dalam sosialisasi tersebut terdapat kesepahaman antara KPUD Buleleng, Panwaslu Buleleng, Peserta pemilu baik partai politik dan calon anggota legislatif dan caloan anggota DPD tentang alat peraga, zona pemasangan alat peraga dan proses penertiban alat peraga. Setelah terjadi kesepahaman tersebut, kami berharap proses penertiban alat peraga yang melanggar atutan akan berlangsung aman dan tertib,” ujar Suardana.

Langkah awal yang dilakukan KPU Buleleng dengan formasi pengurus yang baru melakukan audensi ke pihak-pihak terkait diantaranya Bupati Buleleng, Kapolres Buleleng dan Kajari Singaraja, selanjutnya KPU bersama Panwaslu Buleleng dan instansi terkait akan menentukan zonasi pemasangan atribut kampanye dan juga penertiban atribut bila ditemukan pelanggaran. (bulelengroundup)

KPU Buleleng Sosialisasikan Tahapan Kampanye

Posted by Unknown No comments

Singaraja, Suara Buleleng - Sosialisasi tahapan kampanye Pemilu 2014 direncanakan mulai dilakukan bulan Nopember mendatang dengan melibatkan para peserta Pemilu 2014, diantaranya Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi Bali, DPRD Kabupaten Buleleng dan DPD yang berasal dari Kabupaten Buleleng termasuk Partai Politik peserta Pemilu.

Ketua KPU Buleleng, Gede Suardana kamis (31/10/2013) siang mengatakan, dalam rangkaian sosialisasi tahapan kampanye tersebut akan melibatkan Panwaslu Kabupaten Buleleng, Polres Buleleng dan Kejaksaan Negeri Singaraja termasuk Instansi di Jajaran Pemkab Buleleng, sehingga nantinya ada satu kesatuan gerak dalam upaya menciptakan Pemilu yang aman dan damai di Kabupaten Buleleng.

“Kami berharap, dalam sosialisasi tersebut terdapat kesepahaman antara KPUD Buleleng, Panwaslu Buleleng, Peserta pemilu baik partai politik dan calon anggota legislatif dan caloan anggota DPD tentang alat peraga, zona pemasangan alat peraga dan proses penertiban alat peraga. Setelah terjadi kesepahaman tersebut, kami berharap proses penertiban alat peraga yang melanggar atutan akan berlangsung aman dan tertib,” ujar Suardana.

Langkah awal yang dilakukan KPU Buleleng dengan formasi pengurus yang baru melakukan audensi ke pihak-pihak terkait diantaranya Bupati Buleleng, Kapolres Buleleng dan Kajari Singaraja, selanjutnya KPU bersama Panwaslu Buleleng dan instansi terkait akan menentukan zonasi pemasangan atribut kampanye dan juga penertiban atribut bila ditemukan pelanggaran. (bulelengroundup)

Keputusan Mega Soal Jokowi di Menit-menit Terakhir

Jakarta, Suara Buleleng - Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sabam Sirait berpendapat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak keberatan jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi maju sebagai calon presiden.

"Buat Mega tidak pernah masalah. PDIP tidak keberatan kalau Jokowi, tapi lihat waktunya nanti. Cuma belum ada waktu yang tepat, tinggal tunggu momen saja," kata Sabam di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Menurutnya, PDIP akan memutuskan Jokowi sebagai capres di menit-menit terakhir atau menjelang pemilihan presiden 2014. Jika diputuskan dalam waktu yang cepat maka serangan politik terhadap Jokowi akan semakin keras.

"Ada kemungkinan Jokowi nanti di menit-menit akhir dipilih, saya kira sebelum bulan Maret akan diputuskan. Kalau masyarakat PDIP meminta Ibu Mega agar Jokowi dijadikan capres saya kira Ibu Mega akan setujui," jelas Sabam.

Terkait jabatan Jokowi sebagai Gubernur DKI yang belum tuntas, menurutnya, hal itu tidak menjadi masalah. "Kalau rakyat menghendaki bagaimana, mungkin Anda yang tidak menghendaki," katanya. (inilah.com)

Keputusan Mega Soal Jokowi di Menit-menit Terakhir

Posted by Unknown No comments

Jakarta, Suara Buleleng - Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sabam Sirait berpendapat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak keberatan jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi maju sebagai calon presiden.

"Buat Mega tidak pernah masalah. PDIP tidak keberatan kalau Jokowi, tapi lihat waktunya nanti. Cuma belum ada waktu yang tepat, tinggal tunggu momen saja," kata Sabam di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Menurutnya, PDIP akan memutuskan Jokowi sebagai capres di menit-menit terakhir atau menjelang pemilihan presiden 2014. Jika diputuskan dalam waktu yang cepat maka serangan politik terhadap Jokowi akan semakin keras.

"Ada kemungkinan Jokowi nanti di menit-menit akhir dipilih, saya kira sebelum bulan Maret akan diputuskan. Kalau masyarakat PDIP meminta Ibu Mega agar Jokowi dijadikan capres saya kira Ibu Mega akan setujui," jelas Sabam.

Terkait jabatan Jokowi sebagai Gubernur DKI yang belum tuntas, menurutnya, hal itu tidak menjadi masalah. "Kalau rakyat menghendaki bagaimana, mungkin Anda yang tidak menghendaki," katanya. (inilah.com)

Masyarakat Harus Waspadai Politik Uang

Denpasar, Suara Buleleng - Pengamat politik Universitas Warmadewa (Unwar) Denpasar Drs I Wayan Sidemen MSi mengingatkan masyarakat mewaspadai politik uang karena akan sangat merugikan dan menyebabkan politisi lepas tanggung jawab.

"Dengan politik uang caleg akan merasa seperti membeli suara dan ketika sudah terpilih bisa saja tidak peduli dengan rakyat karena merasa telah memberikan imbalan dari apa yang diberikan masyarakat," ujarnya di Denpasar, Rabu.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwar Denpasar menambahkan seharusnya masyarakat sudah cerdas dan sadar dengan hal tersebut.

"Pemberian uang adalah hal yang menjerumuskan, namun masih saja terjadi jika caleg tidak memberi uang maka tidak akan dipilih dan ini adalah keliru," kata Sudemen.

"Seharusnya caleg adalah perwakilan masyarakat dan bisa membawa aspirasi daerah pemilihannya, dan tidak ada juga aturan caleg harus memiliki banyak uang jika ingin maju dalam pemilu," ujanya.

Masyarakat juga harus jeli melihat bagaimana kiprah calonnya di masyarakat, jangan hanya dekat pemilu melakukan banyak sumbangan dan ketika sudah terpilih hilang entah kemana.

"Apalagi jika sampai tidak terpilih, sumbangan yang telah diberikan diminta kembali," katanya.

Sudemen juga berpandangan pentingnya caleg menguasai daerah pemilihannya secara politik, apalagi dengan sistem daerah pemilihan (dapil) pada pemilu legislatif (pileg) 2014.

Caleg perlu terlibat langsung dalam setiap kegiatan di masyarakat dan ini merupakan salah satu cara ampuh dalam meraih simpati pemilih, misalnya dalam setiap pembangunan dan kegiatan sosial di tengah masyarakat mereka ikut, itulah pembuktian mereka dekat dengan rakyatnya," ujarnya.

Perlunya parpol memiliki kaderisasi sehingga calonya memiliki peluang lebih besar dalam memenangkan pemilu karena sudah dikenal masyarakat.

"Jangan hanya dekat pemilu baru melakukan rekrutmen kader," ujar Sudemen. (Antara)

Masyarakat Harus Waspadai Politik Uang

Posted by Unknown No comments

Denpasar, Suara Buleleng - Pengamat politik Universitas Warmadewa (Unwar) Denpasar Drs I Wayan Sidemen MSi mengingatkan masyarakat mewaspadai politik uang karena akan sangat merugikan dan menyebabkan politisi lepas tanggung jawab.

"Dengan politik uang caleg akan merasa seperti membeli suara dan ketika sudah terpilih bisa saja tidak peduli dengan rakyat karena merasa telah memberikan imbalan dari apa yang diberikan masyarakat," ujarnya di Denpasar, Rabu.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwar Denpasar menambahkan seharusnya masyarakat sudah cerdas dan sadar dengan hal tersebut.

"Pemberian uang adalah hal yang menjerumuskan, namun masih saja terjadi jika caleg tidak memberi uang maka tidak akan dipilih dan ini adalah keliru," kata Sudemen.

"Seharusnya caleg adalah perwakilan masyarakat dan bisa membawa aspirasi daerah pemilihannya, dan tidak ada juga aturan caleg harus memiliki banyak uang jika ingin maju dalam pemilu," ujanya.

Masyarakat juga harus jeli melihat bagaimana kiprah calonnya di masyarakat, jangan hanya dekat pemilu melakukan banyak sumbangan dan ketika sudah terpilih hilang entah kemana.

"Apalagi jika sampai tidak terpilih, sumbangan yang telah diberikan diminta kembali," katanya.

Sudemen juga berpandangan pentingnya caleg menguasai daerah pemilihannya secara politik, apalagi dengan sistem daerah pemilihan (dapil) pada pemilu legislatif (pileg) 2014.

Caleg perlu terlibat langsung dalam setiap kegiatan di masyarakat dan ini merupakan salah satu cara ampuh dalam meraih simpati pemilih, misalnya dalam setiap pembangunan dan kegiatan sosial di tengah masyarakat mereka ikut, itulah pembuktian mereka dekat dengan rakyatnya," ujarnya.

Perlunya parpol memiliki kaderisasi sehingga calonya memiliki peluang lebih besar dalam memenangkan pemilu karena sudah dikenal masyarakat.

"Jangan hanya dekat pemilu baru melakukan rekrutmen kader," ujar Sudemen. (Antara)